 Meskipun PAW memberikan fleksibilitas, praktik ini juga menimbulkan risiko pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pemilih memberikan mandat kepada calon anggota DPR melalui pemilu, dan pergantian tanpa melibatkan pemilih berpotensi mencederai hak mereka. Dalam konteks ini, partai politik yang mengganti anggota DPR secara sepihak dapat dianggap mengabaikan kehendak rakyat, yang pada akhirnya dapat merusak legitimasi demokrasi dan kepercayaan publik terhadap institusi politik.
2. Ancaman terhadap Independensi Anggota DPR Â
 Pergantian yang dilakukan oleh partai politik secara sepihak dapat menciptakan tekanan bagi anggota DPR untuk lebih patuh pada arahan partai daripada memperjuangkan kepentingan konstituen. Ini dapat mengurangi independensi anggota DPR dan mengancam kualitas legislasi yang dihasilkan. Jika anggota DPR merasa posisi mereka tidak aman, mereka cenderung lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang aspirasi rakyat yang diwakilinya.
3. Potensi Lahirnya Budaya Politik yang Tidak Bertanggung Jawab
 Pergantian anggota DPR tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas dapat memicu munculnya politisi yang tidak bertanggung jawab. Mereka mungkin merasa tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pemilih, karena posisi mereka lebih ditentukan oleh partai ketimbang oleh suara rakyat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperburuk budaya impunitas di kalangan politisi.
- Pandangan Ahli Demokrasi Internasional
Beberapa ahli demokrasi internasional memberikan pandangan kritis terhadap praktik pergantian anggota parlemen yang dilakukan tanpa melibatkan pemilih. Larry Diamond dalam bukunya The Spirit of Democracy menekankan pentingnya akuntabilitas publik dalam setiap level pemerintahan. Menurutnya, partisipasi pemilih dalam proses penggantian anggota parlemen sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik. Robert Dahl, dalam bukunya On Democracy, berpendapat bahwa jika partai politik memiliki kewenangan mutlak untuk mengganti anggota parlemen, hal ini bisa mengarah pada praktik oligarki yang mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Amartya Sen, dalam karyanya Development as Freedom, menyoroti pentingnya kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Sementara Samuel P. Huntington menggarisbawahi pentingnya mekanisme pergantian yang transparan untuk menjaga stabilitas politik.
3. Bandingkan dengan Negara Lain
Praktik PAW juga terjadi di negara-negara lain, seperti Filipina dan Malaysia. Di Filipina, mekanisme PAW diatur dengan ketentuan yang melibatkan pemilih, seperti pemilihan khusus dalam kasus pengunduran diri atau wafatnya anggota DPR. Sementara di Malaysia, meski partai politik memiliki kekuatan untuk mengganti anggota DPR, praktik ini kerap memicu ketidakpuasan publik karena minimnya keterlibatan pemilih.
4. Solusi dan Rekomendasi
Penulis memberi setidaknya 8 solusi dan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR secara sepihak oleh partai politik, yang tetap mengedepankan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat:
