Pasar Usaha berbasis Pancasila: Konsep Negara Anti Lapar

Apa itu Pasar Usaha berbasis Pancasila ?

pasar yang menyediakan setiap kebutuhan pangan harian manusia Indonesia. Sepertinya didalam angan dan pikiran kita terlintas bahwa hal ini akan menjadi sesuatu yang mustahil dapat dilakukan oleh pemerintah indonesia, mengingat kebijakan saat ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat hanya berkutat pada ketersediaan pangan dan kebijakan impor kemudian menentukan HET untuk rakyat.

Lalu Bagaimana dengan Pangan Gratis Untuk Rakyat, apakah hal ini memungkinkan untuk dapat diterapkan di Indonesia ?

Sebenarnya ini merupakan Hal yang sederhana untuk dijawab dengan beragam variabel pendukungnya, mengingat Geografis dan iklim yang mumpuni, serta ketersediaan jumlah tenaga kerja sangat mumpuni, ayo kita beranjak untuk berpikir tentang banyaknya jumlah pengangguran saat ini. Sebagai tenaga kerja penyedia pangan untuk mensukseskan guna mengisi multi komoditas di pasar berbasis Pancasila.

Baca juga: Pancasila dan Urban Green Agrotecnofarm Indonesian Program

Ketersediaan pasokan bersumber dari daerah dan para petani baru yang produktif, sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat dengan memanfaatkan kompos dari pengelolaan sampah, sehingga tidak menumpuk di TPA. Kantong tani yang dikelola oleh ibu-ibu PKK dan tenaga karang taruna disetiap RT dan RW, yang diakumulasi menjadi bahan dasar dan komoditas yang tersedia di pasar rakyat berbasis Pancasila setiap periodik panennya.

Wahh pesimis sudah tersangkut didalam isi pikiran kita. Betapa susahnya memanajemen masyarakat Indonesia yang sering di identifikasikan dengan ketidak seriusan dalam menjalankan dan mengelola program secara konsisten. Sikap inilah yang menghancurkan kinerja berbasis stigma keburukan dari anak bangsa.

Untuk itu, perlunya Proses Pendampingan dan pengawasan secara terstruktur dan konsisten akan menghasilkan program kinerja yang bertanggung jawab akan hasilnya.

Selanjutnya kita menggiring hal ini pada produksi massal pangan yang akan menjadi pangan gratis untuk rakyat dengan format lain yang berbeda, semisal penggunaan atap rumah sebagai ladang perkebunan yang diberikan dukungan penyiraman, 

Kembali dalam beberapa bayangan dan pikiran kita tentang bagaimana jika rumah tersebut tidak layak secara konstruksi, sangat sederhana jawabannya ini menjadi tugas Kementerian terkait untuk dapat bersinergi, bahwa bantuan perbaikan atap rumah menjadi program yang linier sehingga dapat bersinergi untuk mensukseskan ide besar pembuatan lahan pertanian berbasis rumah penduduk.

Baca juga: Penguasaan SDA untuk Kemakmuran Rakyat Berdasarkan UUD 1945

Kita masih juga dibuat menggeleng-gelengkan kepala seakan hal ini semakin tidak mungkin dan semakin dekat dengan rasa pesimis dengan membayangkan proses dan tahapan yang cukup panjang, baiklah kita sederhanakan lagi jawabannya, dengan memberikan ruang kesempatan bagi rumah milik warga yang representatif untuk menerapkan program ini pertama kalinya,

Baca juga: Indonesian Food and Agricultural Organization (IFAO): Program Pangan Gratis untuk Rakyat

Dengan memberikan pandangan dan arahan serta reward untuk dapat menjaga dan merawat tanaman dengan pembelian setiap panennya, tentunya bantuan penghijauan berupa bibit, pupuk dan media tanam setiap bulannya menjadi keringanan masyarakat tidak dibebani untuk mengeluarkan biaya, hanya perlu teknis perihal tata cara penyiraman dan pemberian pupuk secara berkala.

Kita akan berpikir bahwa hal ini dilakukan tidak akan menghasilkan hasil panen yang sempurna, kemudian apa yang dapat menjadi perimbangan untuk dapat memenuhi kuota kebutuhan komoditas pangan tersebut ?

Dalam beberapa Artikel yang pernah saya buat tentang Pancasila Agrotechnofarm merupakan suatu program yang dapat terintegrasi dengan konsep ini, bahwa infrastruktur Urban sebagai areal lahan pertanian dan peternakan yang mampu menghasilkan sumber daya pangan gratis bagi masyarakat. Semakin banyak dibuat maka semakin banyak kemungkinan hasil panen yang dapat didulang. 

Bagaimana sistem peredaran dan pembagian dalam Konsep Gagasan Pasar Berbasis Pancasila ?

Pasar ini bukan dihadirkan untuk masyarakat secara umum sehingga berbondong-bondong mendatangi pasar tersebut, melainkan hanya petugas dari RT dan RW yang akan melakukan penjemputan Pangan Gratis yang akan dibagikan dan ada ruang administrasi untuk pendataan yang mengakumulasi perhitungan dan mengatur jumlah pembagian serta pendaftaran warga yang belum mendapat bagian untuk mendapat giliran selanjutnya.

Tentunya Pasar ini dilengkapi teknologi yang mumpuni seperti lemari pendingin untuk menyimpan sayur dan daging agar awet dan tahan lama.

 Didalam pasar ini setiap produsen yang menanam menyerahkan hasil panen dan menghitung jumlah untuk diberikan reward berdasarkan transparansi dan dokumentasi hasil panen pertanggal penyerah terimaan,

Pasar Pancasila menetapkan kemampuan daya beli dari masyarakat  yang menanam, dan memberikan pengarahan untuk memberikan hasil panen dalam kondisi segar dan terhitung berdasarkan hasil catatan pemberian bibit dan laporan hasil (berhasil atau gagal panen) dalam sebuah tabulasi yang ditanda tangani petugas, 

Pemenuhan kecukupan hidup berdasarkan kebutuhan harian masyarakat merupakan peran Negara dalam  memberikan kontribusi besar bukan hanya pada penentuan HET sebagai tolak ukur daya beli masyarakat, melainkan memberi dukungan kemampuan rakyat untuk mendapat dan menikmati pangan layak dalam hidup.

Kita akan berpikir tentang bagaimana caranya untuk sumber pembiayaan Pasar Berbasis Pancasila ?

Secara to the point dengan Mengalokasikan hasil keuntungan dari pertambangan Minerba yang dialokasikan untuk penyediaan pasokan pada pasar rakyat secara Gratis, yang dijemput oleh RT atau RW dengan akomodasi pengantaran kesetiap warga secara menyeluruh, tidak ada pilih kasih, hanya penerima akan membentuk kesadaran berdasarkan kemampuan, akan diberikan kembali untuk pihak yang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak perlu lagi ragu untuk menata pembagian bahan konsumsi untuk rakyat dengan polemik kesalahan data yang ada pada saat ini.

Hal ini berangkat dari amanah undang-undang berdasarkan pasal 33 ayat 3 yang dapat dikonversi bukan hanya sebatas infrastruktur, melainkan bidang dan sektor lainnya seperti pendidikan dan Pangan Gratis untuk Rakyat, sehingga SDA benar-benar dipergunakan untuk kemakmuran Rakyat secara adil dan bijaksana yang berbasis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara Adil Makmur.

Semoga Bermanfaat dan menginspirasi.

kaum muda syarikat Islam

Sumber kejayaan Indonesia yang Adil dan Makmur