Indonesia Darurat Buku

Hari ini bangsa Indonesia memperingati hari Perpustakaan Nasional ke-42 dan Hari Buku Nasional yang jatuh pada 17 Mei. Buku menjadi barometer tingkat  kemajuan peradaban suatu bangsa. Barbara Tuchman seorang sejarawan dan penulis Amerika mengatakan "buku adalah pengusung peradaban. Tanpa buku sejarah diam, sastra bumkam, sains lumpuh, pemikiran macet. Buku adalah mesin perubahan jendela dunia". 

Thomas Jefferson Presiden Amerika Serikat (1801-1909), mengatakan "Saya tidak bisa hidup tanpa buku". Muhammat Hatta, founding father bangsa Indonesia mengatakan "Aku rela dipenjara, asalkan bersama buku. Karena dengan buku, aku bebas".

Buku sebagai pintu pengetahuan perlu terus ditumbuhkan sebagaibagian dari kemajuan masa lalu, kini dan akan dating. Karena itu, pemerintah Indonesia meletakkan fondasi kuat terhadap upaya pemajuan perbukuan di tanah air. Diperkuat dengan lahirnya regulasi penguatan akses buku, antara lain:

Pertama, UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan adalah bukti keberpihakan pemerintah untuk penguatan perbukuan di tanah air. UU tersebut menjelaskan bahwa buku merupakan hak masyarakat. Pentingnya buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi guna mendorong kecerdasan dan persaingan global. 

Perlu dijamin tersedianya buku bermutu, murah dan merata bagi masyarakat sampai kepada pelosok tanah air. Maka, pelaku perbukuan perlu terus dikembangkan melalui penguatan terhadap penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, illustrator, pencetak, pengembang buku eletronik, penerbit dan toko buku.

Kedua, UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga publik pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan Undang-undang tersebut menjamin hak memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan (pasal 5).

Di sisi lain, pemerintah berkewajiban untuk;  (i) menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (ii) menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air; (iii) menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia).

Ketiga, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah. Memperjelas bahwa urusan pemerintah dibidang perpustakaan menjadi urusan wajib yang tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Kehadiran 34 Dinas Perpustakaan Provinsi dan 409 Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah upaya afermasi peningkkatan akses buku bagi masyarakat. Perpustakaan Daerah menjadi ruang publik untuk bertukar pengalaman, belajar kontekstual dan peningkatan keterimpilan hidup.

Pemerintah terus berusaha untuk mendorong kegemaran membaca dan budaya literasi. Literasi diarahkan menjadi budaya kolektif dan pembangunan karakter bangsa. Melalui literasi terwujudnya  masyarakat berpengetahuan (knowledge society) yang inovatif, kreatif dan berkarakter. Sebab, literasi berperan dalam membangun kecakapan berfikir kritis, kecakapan sosial, dan produktivitas dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup dan sejahtera.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui Revolusi Mental dan Kebudayaan, menjadikan Budaya Literasi merupakan dimensi strategis, mencakup; (i) peningkatan kegemaran membaca di masyarakat; (ii) peningkatan perbukuan dan konten literasi; (iii) peningkatan akses layanan dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Strategi ini sangat tepat dalam menyongsong bonus demografi dimana 65% usia produktif akan menghantarkan Indonesia maju 2045.

Darurat Akses Buku

Bersoal pada buku, Indonesia dalam kondisi darurat akses buku. Keadaan ini perlu ditangani melalui kebijakan nasional yang komprehensif, integratif dan spasial. Ada dua pendekatan mengapa Indonesia dikatakan darurat akses buku:

Pertama, data Penghimpunan Karya Cetak Karya Rekam berdasarkan UU No. 13/2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (SSKCKR). Penghimpunan (SSKCKR) secara nasional adalah 2.939.008 eks, dengan rincian Karya Cetak sebanyak 2.007.744 eks dan rekam sebanyak 931.264 eks (Perpusnas, 2021). Capaian KCKR paling tinggi adalah Ilmu Sosial (94.546 eks), Sastra (53.196 eks), dan Teknologi dan Terapan (38.739 eks).

Kondisi tersebut dipengaruh keberadaan penerbit Indonesia sekitar 1.328 penerbit buku anggota Ikapi dan sekitar 109 penerbit non-Ikapi. Sekitar 711 penerbit yang penerbit aktif dalam memproduksi buku baru. Sebaran penerbit didominasi pula Jawa dan 80 persen penerbit aktif menerbitkan 10-50 judul buku setiap tahunnya, 17 persen lainnya menerbitkan 50-200 judul buku per tahun. Hanya sekitar 3 persen penerbit mampu menerbitkan lebih dari 200 judul buku per tahun (IKAPI, 2015).

Kedua, ketersebaran buku bacaan di perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Indonesia sebanyak 614.610 unit yang tersebar di seluruh Indonesia dan 6,9% (11,486 unit) baru sesuai standar nasional. Sedangkan buku baru sebanyak 28.512.996 buku. Artinya, jika penduduk 273,8 juta, maka rasionya adalah 1:90 (1 buku untuk 90 orang). Kondisi sangat belum ideal jika dibandingkan standar Unesco dengan rasio 1:3. Satu penduduk tiga buku baru. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia kekurangan buku sebanyak  792.887.004  buku.

Transformasi Perpustakaan

Menjawab permasalahan darurat akses buku, Perpustakaan Nasional sebagai leading sector penguatan budaya literasi merumuskan tageline "Perpustakaan Menjangkau Masyarakat" dengan aksi:

Pertama, peningkatan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi, antara lain; (i) aplikasi iPusnas. Perpustakaan digital bergerak dapat diunduh melalui playstore melalui smarphone, tablet dan komputer terdapat buku digital sebanyak 900 ribu copy. Aplikasi ini terintegrasi dengan media sosial untuk saling berbagai pengalaman dan donasi buku; (ii) Sumber Bacaan eResources dengan 42 provider dalam dan luar negeri 3 juta artikel dan journal; (iii) Indonesia Onesearch. Satu pintu pencarian pengetahuan dengan jejaring  sebanyak 6.073 lembaga. Total koleksi 14 juta copy sumber bacaan dapat diakses.

Kedua, modernisasi dan ekstensifikasi layanan perpustakaan; (i) melakukan modernisasi gedung fasilitas layanan perpustakaan provinsi dan kabupaten kota sebanyak 102 gedung. Dan juga perluasan dan renovasi gedung serta pengadaan perabot, teknologi informasi dan buku untuk perpustakaan daerah provinsi dan kabupaten/kota; (ii) perpustakaan bergerak melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) sebanyak 527 unit dan motor serta kapal keliling tersebar diseluruh tanah air; (c) pojok baca digital terkoneksi internet; (iii) transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di 2.880 lokasi melalui bimbingan dan pelatihan literasi di perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;  (vi) penguatan pengerak literasi melalui duta baca Indonesia, bunda literasi dan duta baca daerah, aktivis literasi sebanyak 16.000 secara sukarelawan tersebar di seluruh tanah air.

Ketiga, penguatan institusi sosial pengerak literasi. Membentuk duta baca Indonesia, duta baca daerah, bunda literasi, komunitas dan pegiat literasi yang tersebar seluruh tanah air, dengan program kerja safari literasi berbasis komunitas untuk kegemaran membaca dan kepenulisan. 

Duta baca Indonesia melakukan safari literasi dari 18 Feburari s.d. 10 April 2022 di wilayah Jawa, Bali, NTB dan NTT. Dampak dari safari tersebut terbitnya buku baru antologi cerpen 30 anak Indonesia siswa SLTP dengan judul " Sepasang Luka". Telah dilounching dalam webinar Duta Baca Indonesia dalam memperingati Hari Buku Sedunia bersama Perpustakaan Nasional (22/4) secara daring.

Dari berbagi strategi tersebut Indonesia menghatarkan masyarakat memiliki budaya kegemaran membaca semakin baik dan meningkat  Hasil kajian Perpustakaan Nasional tahun 2021 menyimpulkan bahwa nilai kegemaran membaca sebesar 59,52 meningkat sebesar 3,78 poin dari tahun 2020 sebesar 55,74 poin.

Bagaimana strategi untuk memperkuat perbukuan nasional kita? Penulis mencoba menawarkan konsep "Penguatan Kolaborasi Ekosistem Perbukuan Nasional" dengan strategi, antara lain:

pertama, meningkatkan kapasitas penulis-penulis baru berbasis daerah melalui sayembara/lomba dan integrasi kegiatan Duta Baca Indonesia, Bunda Literasi Daerah dan aktivis literasi Indonesia;

kedua, memberikan reward berupa intensif bagi penulis dan buku yang dinilai berdampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; ketiga, membentuk kelompok kerja nasional dan daerah dalam percepatan peningkatan perbukuan dengan melibatkan pergururuan tinggi, kementerian/lembaga, media, lembaga penelitian, dan juga pelaku perbukuan penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, illustrator, pencetak, pengembang buku eletronik, penerbit dan toko buku;

keempat, subsidi harga buku kepada penerbit dalam rangka ketersediaan buku murah yang bermutu dan terjangkau khususnya buku bacaan terapan;

keenam, penguatan literasi keluarga dengan membentuk role model keluarga membaca tingkat pusat, provinsi dan daerah serta kerjasama pemerintah dengan rumasakit umum dalam memberikan paket literasi bagi ibu muda melahirkan untuk bacaan praksis untuk anak yang baru lahir untuk dibacakan dan ayah/bunda sebagai tuntunan dalam mengembangkan budaya baca dan menulis anak sejak dini. Dirgahayu Perpustakaan Nasional ke-42 dan Hari Buku Nasional, Salam Literasi. 

(Adin Bondar adalah Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca)