Mohon tunggu...
Dion Siallagan
Dion Siallagan Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa

Orang biasa yang ingin berkarya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Omnibus Law, Bongkar Fakta di Balik Layar

9 Oktober 2020   09:35 Diperbarui: 9 Oktober 2020   09:50 794
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Omnibus Law: "ketua Serikat Buruh VS Buruh", Bongkar Fakta Dibalik layar! adegan adu domba Dengan Penunggang Politik.

Pada awal masa pandemi, ada 33 perusahaan asing yang keluar dari China, karena negara tersebut menutup dirinya. Dan negara Indonesia menyambut gembira karena merasa akan mendapat limpahan investasi asing yang besar-besaran dengan nilai yang sungguh fantastis. Dan kalau puluhan perusahaan asing itu jadi dibangun di Indonesia, maka ribuan tenaga kerja kita akan terserap kesana dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Tapi, Indonesia mungkin kalah menarik dengan negara Vietnam, mengapa? Karena pemerintah Vietnam menyediakan banyak kemudahan dan membuat para perusahaan asing itu lebih baik membangun pabrik di sana. Padahal luas negara Vietnam masih seperempat luas negara Indonesia. Lalu kenapa negara Vietnam lebih menarik daripada negara Indonesia? 

Ternyata intinya ada di kemudahan investasi dan perizinan. Pemerintah Vietnam mempermudah segala urusan, supaya investasi asing tertarik dan menaruh duitnya disana. Izin investasi di Vietnam cukup satu pintu, sangat ringkas dan diberi fasilitas.

Terus bagaimana kalau perusahaan asing mau investasi di Indonesia? Pertama, minta izin dulu ke pusat, kemudian harus diurus izin ke provinsi, lalu mampir di meja kabupaten atau kota, dan jangan lupa minta surat dari lurah. Belum lagi harus memberi setoran dengan organisasi masyarakat (ormas), Dan semua ujung-ujungnya duit. 

Belum nanti kalau perusahaan asing jadi bangun pabrik disini, dan perusahaan butuh banyak pekerja, belum ada hasilnya para pekerja udah sibuk minta cuti, padahal sewaktu dia kerja targetnya tidak terpenuhi, ya pastinya perusahaan marah. Setelah itu datang ke keserikat pekerja , kemudian demo ke perusahaan. Kalo perusahaannya lembek sedikit, langsung tuntut kenaikan gaji dan bikin spanduk besar-besaran dengan tulisan "Usir China".

Terus jika kalian jadi investor, apakah kalian mau investasi saham di Indonesia? tentu saja tidak. Mending di Vietnam, urusannya cuman satu pintu, yaitu pemerintah. Urusan lain, biar pemerintah Vietnam saja yang urus. Tidak ada yang berani demo di Vietnam, demo sedikit hilang. Karena itu yang menjadi ideology Vietnam yaitu ideology komunis dari segi politik dan ideology kapitalis dari segi ekonomi. Kalau jadi buruh di Vietnam, buruh lebih baik bekerja tanpa protes, biar semua pemerintah Vietnam yang urusi semuanya, yang penting pekerjanya tercukupi semua, kalau mau gaji lebih, ya wiraswasta jangan jadi buruh pabrik.

Itulah mengapa perusahaan asing lebih memilih membangun pabrik di Vietam, tidak ada over demokrasi/ demokrasi berlebihan seperti di Indonesia. Kalau begini terus kapan negara Indonesia ini akan maju. Sudah banyak perusahaan asing yang minggat dari Indonesia dan perusahaan asing juga tidak mau berinvestasi di Indonesia. Terus kapan angka pengangguran di Indonesia ini berkurang. Kalau angka pengangguran semakin meningkat, maka negara Indonesia menjadi negara miskin kedepannya.

Dan akhirnya disusunlah Rencana Undang- undang  yang dirangkum dalam konsep Omnibus Law. Omnibus Law adalah aturan yang memangkas aturan-aturan lain menjadi satu aturan saja. Dengan begitu, semua perizinan investasi dan masalah tenaga kerja semua menjadi urusan pusat. Bukan lagi urusan daerah. Pemerintahan pusat menjadi superpower,dalam hal perizinan dan ketenagakerjaan.

Setelah Omnibus Law RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR banyak menuai kontroversi. Hal tersebut sudah ramai diperbincangkan. Banyak juga yang pro dan kontra mengenai Omnibus Law ini. Berbagai persfektif pun muncul, ada yang mengungkapkan oligarki rezim, ada pula yang beranggapan ini adalah titik akhir kematian hati nurani DPR-RI. 

Para buruh pun tetap akan melakukan 'mogok nasional' yang terkait dengan isi RUU Cipta Kerja yang dianggap merugikan kaum buruh. Akhirnya DPR-RI memberikan klarifikasi melalui akun resmi instagramnya @dpr-ri. Dalam klarifikasinya tersebut, bahwa masyarakat yang menyatakan ada dua belas poin yang ingin di suarakan dalam menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Namun demikian, dua belas poin tersebut ternyata tidak benar atau hoaks.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun