Mengundang investor asing untuk membuka bisnis di tanah air bukanlah perkara mudah. Setidaknya itulah yang terlihat di lapangan. Saya ingat, pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo sempat kesal. Sebab, dari 33 perusahaan yang pada waktu itu terdampak Perang Dagang antara Amerika Serikat dan China, tidak ada satu pun yang merelokasi usahanya ke Indonesia. Mayoritas dari perusahaan tadi justru lebih memilih Vietnam dengan sejumlah pertimbangan. (Sumber)
Saya pikir, barangkali itu hanyalah "fenomena" sesaat. Sebab, begitu Presiden Trump lengser, sangat mungkin Perang Dagang bakal mendingin, dan Vietnam tidak akan mendapat "durian runtuh" lagi seperti sebelumnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, pikiran saya tadi sepertinya harus "direvisi". Sebab, nyatanya ada sejumlah perusahaan "kelas kakap" yang tetap berminat berinvestasi di Vietnam sampai sekarang. (Sumber)
Sebut saja Apple, Microsoft, dan Nvidia yang lebih memilih menggelontorkan dana investasi puluhan hingga ratusan triliun rupiah di Vietnam ketimbang di Indonesia.
Hal itu bisa terjadi bukan tanpa alasan. Di mata para pengusaha asing, Pemerintah Vietnam dinilai punya kebijakan yang lebih ramah, cepat, dan akomodatif.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa Pemerintah Vietnam berani menawarkan insentif yang begitu menarik kepada para investor.
Satu di antaranya adalah fasilitas "tanah gratis". Kepada investor manapun yang datang, Pemerintah Vietnam menawarkan tanah untuk digarap secara cuma-cuma bahkan hingga 100 tahun. (Sumber)
Semua itu bisa terjadi lantaran Pemerintah Vietnam mempunyai dan menguasai bank tanah untuk kepentingan industri. Jadi, manakala ada investor yang datang, lahannya sudah siap, dan harganya bisa ditentukan sesuai dengan keinginan pemerintah.
Hal itu berbeda dengan Indonesia. Bank tanah untuk industri yang dikuasai Pemerintah Indonesia jumlahnya masih terbatas. Tentunya hal tersebut menimbulkan persoalan, terutama saat ada investor asing yang berencana menanamkan modalnya di Indonesia.
Sebut saja perusahaan asal Vietnam, TH Group, yang baru-baru ini berniat menggarap proyek sapi perah yang salah satu tujuannya adalah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah.
Niatan tadi sempat "terbentur" persoalan pengadaan lahan. TH Group mensyaratkan lahan yang dibutuhkan seluas 10.000 hektar. Namun, yang tersedia baru 3.000 hektar. Alhasil, lahan yang diperlukan masih kurang 7.000 hektar lagi. (Sumber)
Dari kejadian tersebut terlihat jelas bahwa keberadaan bank tanah menjadi salah satu syarat krusial untuk menarik minat investor. Tanpa keberadaan bank tanah yang siap digunakan, rasa-rasanya investor akan sulit membuka bisnis di Indonesia.
Peran Penting Bank Tanah untuk Kesejahteraan Sosial Jangka Panjang
Konsep bank tanah sebetulnya sudah ada di beberapa negara. Misalnya Amerika Serikat yang sudah mempunyai regulasi terkait bank tanah sejak puluhan tahun lalu.
Di Amerika Serikat, tanah-tanah hasil sitaan, yang terbengkalai, atau yang kurang dimanfaatkan bisa diambilalih oleh pemerintah setempat (negara bagian) untuk kemudian dijadikan perumahan terjangkau atau kawasan hijau.
Kebijakan tersebut kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa waktu lalu, pemerintah berencana menggunakan tanah sitaan kasus BLBI untuk menyukseskan program 3 juta rumah. (Sumber)
Nantinya program tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pribadi mengapresiasi program itu. Sebab, tentunya program tadi bakal mewujudkan kesejahteraan rakyat. Alhasil, siapapun, terlepas dari status sosialnya, bakal punya kesempatan untuk memiliki hunian sendiri.
Dari situ terlihat jelas bahwa bank tanah punya fungsi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, sayangnya bank tanah belum tentu bisa diperoleh dengan mudah. Harus diakui, ada banyak persoalan terkait pertanahan di Indonesia yang mesti diatasi.
Sebut saja kasus mafia tanah yang sampai sekarang terus berlanjut. Menteri ATR Nusron Wahid menyebut bahwa sampai akhir tahun 2024 masih terjadi 5.973 kasus pertanahan. (Sumber)
Hal itu tentunya akan mempersulit pemerintah untuk menyediakan dan menjaga bank tanah. Selain itu, maraknya mafia tanah juga memunculkan persepsi negatif di mata investor. Bagaimanapun investor menginginkan kepastian hukum dan legalitas atas tanah yang akan digunakan.
Kesulitan lainnnya adalah jumlah lahan yang bagus untuk dijadikan bank tanah masih amat sedikit. Harus diakui, tidak semua tanah yang tersedia layak diakuisisi untuk keperluan bank tanah. Pemerintah tentu mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum mengakuisisi lahan, seperti fasilitas terdekat yang memadai.
Apakah lahan tersebut dekat jalan raya? Apakah ada fasilitas seperti listrik dan air yang tersedia? Apakah daerah tersebut bebas dari bencana? Sekiranya itulah segelintir pertanyaan yang mesti dipikirkan jawabannya sebelum akuisisi lahan dilakukan.
Badan Bank Tanah
Persoalan penyediaan tanah untuk kepentingan umum kini ditangani oleh Badan Bank Tanah. Badan Bank Tanah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, yang berwenang mengelola tanah negara. Badan tersebut bertujuan menjadi sebuah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Bank Tanah tentu tidak bisa berjalan sendirian. Pihak swasta tentu perlu dilibatkan karena pihak swastalah yang nantinya akan menjalin kerja sama dengan Badan Bank Tanah dalam jangka panjang. Jadi, dengan mengetahui kebutuhan pihak swasta, maka sebetulnya akan lebih mudah bagi Badan Bank Tanah untuk menyediakan kriteria tanah yang diminta.
Meningkatkan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto
Keberhasilan Vietnam dalam menggaet investor telah terbukti meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 7,09% sepanjang tahun 2024. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari PDB Indonesia, yang berada di kisaran 5%. Â (Sumber)
Pertumbuhan PDB yang tinggi menyiratkan bahwa laju perekonomian Vietnam sekarang sedang bagus-bagusnya: ada banyak lapangan kerja yang dibuka, pendapatan orang-orang meningkat, dan daya beli masyarakat sangat kuat. Singkatnya, sekarang orang-orang Vietnam sedang menikmati kesejahteraan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Keberhasilan itu tak lepas dari sejumlah faktor, di antaranya, tata kelola bank tanah yang baik.
Indonesia juga berpeluang besar mengalami tingkat pertumbuhan yang sama dengan Vietnam asalkan memiliki tata kelola bank tanah yang baik. Baiknya tata kelola tadi jelas diperlukan demi membangun kredibilitas dan akuntabilitas di mata investor.
Terlebih, pemerintah juga sedang gencar-gencarnya melakukan hilirisasi, yang notabenenya membutuhkan kehadiran investor. Hal itu jelas memerlukan cadangan bank tanah yang memadai agar investor bisa leluasa membangun bisnisnya tanpa terkendala soal pembebasan lahan dan sebagainya.
Makanya Badan Bank Tanah mempunyai peran yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. Alhasil, kalau Badan Bank Tanah menjalankan fungsinya dengan maksimal maka kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat.
Salam.
Informasi mengenai Bank Tanah dapat dilihat pada:Â
https://www.instagram.com/badanbanktanah.officialÂ
https://www.youtube.com/@BadanBankTanahRIÂ
https://www.tiktok.com/@badanbanktanahÂ
https://www.facebook.com/profile.php?id=61563009502369
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
