NPWP Serba Guna, Bikin Praktis atau Sebaliknya?

Coba periksa dompet Anda. Hitunglah berapa jumlah kartu yang terdapat di dalamnya? Lebih dari 5? Kalau iya, berarti anda “bernasib” sama seperti saya. Di dompet saya ada KTP, SIM, kartu asuransi, kartu ATM, dan kartu member rumah sakit. Belum lagi, kartu-kartu lainnya seperti kartu wisuda dan kartu member toko. Wah ternyata kalau dihitung-hitung banyak juga ya kartu yang menjejali dompet.

Namun, itu belum seberapa sebab kini tersiar wacana kalau Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan kartu NPWP serba guna. Menurut Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, kartu NPWP itu nantinya akan terintegrasi dengan kartu kredit, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Izin Mengemudi.

"Mudah-mudahan tahun depan NPWP dapat digunakan untuk berbagai hal," tutur Ken, seperti dikutip di situs VIVA. Biarpun bertujuan memudahkan aktivitas masyarakat, tetap saja kartu itu akan menjadi “penghuni baru” yang membikin sumpek sebuah dompet.

“Kok malah jadi nggak praktis ya?” Saya membatin. Betapa tidak! Semakin banyak kartu di dompet, tentu semakin ribet pula kita mengurusnya.

Saya membayangkan andaikan saja ada satu kartu yang bisa dipakai untuk pelbagai keperluan, tentu persoalan itu dapat diatasi. Kartu itu tak hanya berfungsi sebagai identitas pemiliknya, tetapi juga media transaksi saat berbelanja di mal-mal, atau membayar pajak, atau mengurus akomodasi perjalanan.

Namun demikian, apakah mungkin itu terwujud pada masa depan? Apa saja kelebihan dan kekurangan andaikan betul suatu saat nanti kartu itu menjadi sarana serba guna yang dapat mengurus pelbagai kepentingan?

“Kepraktisan” tentunya menjadi keunggulan terbesar dalam sistem satu kartu. Dengan hanya sebuah kartu, kita misalnya dapat mengurus akses kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.

Dengan satu kartu pula, kita dapat melakukan transaksi nontunai lain, seperti membayar pajak dan menggunakan moda transportasi umum. Bukankah itu jauh lebih sederhana dilakukan sehingga kita tak perlu repot-repot membikin kartu lainnya untuk mendapatkan fasilitas itu?

Selain itu, bukankah kita juga bisa lebih mengirit biaya dalam pembuatan kartu itu? Belum lagi, kita dapat menghemat waktu dalam mengurus suatu layanan. Dengan sekali urus, kita telah menyelesaikan pelbagai keperluan secara berbarengan.

Misalnya saja, saat kita akan memperbaharui alamat di KTP, secara otomatis, identitas alamat di SIM dan BPJS pun akan ikut terbaharui. Jadi, kita tak usah lagi memboroskan waktu untuk mengurus dua layanan lainnya.

Biarpun jauh lebih mudah dan hemat digunakan, tentunya kartu itu juga mempunyai risiko yang besar. Andaikan saja kartu itu hilang, atau bahkan rusak, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan pun bisa tertunda seluruhnya.

Kita jadi sulit mengurus akses kesehatan misalnya lantaran kartu yang kita miliki tengah bermasalah. Kita juga sukar mengurus administrasi lainnya lagi-lagi karena kartu itu tak dapat dipergunakan sementara waktu. Jadi, sebetulnya semakin kita bergantung pada fungsi sebuah kartu, semakin besar pula risiko yang harus siap kita tanggung.

Belum lagi, kalau kartu itu disalahgunakan orang lain, tentunya itu akan menimbulkan persoalan yang pelik. Sebab, saat satu fasilitas disalahgunakan, fasilitas lainnya pun bisa ikut terkena dampaknya.

Dari uraian di atas, kita tentunya dapat menyimpulkan kalau sistem satu kartu mempunyai dua sisi, ibarat yin dan yang. Selain dapat mempermudah akses layanan berbagai lembaga, sistem satu kartu juga mengandung risiko berupa kehilangan, atau penyalahgunaan.

Sementara itu, untuk di Indonesia sendiri, sistem satu kartu tampaknya belum bisa diterapkan seluruhnya. Walaupun sudah bisa dinikmati di beberapa kota besar, sistem satu kartu belum menjangkau daerah-daerah pelosok, lantaran minimnya sarana di wilayah tersebut.

Namun demikian, bukannya mustahil, suatu saat nanti, kita akan bebas mengakses layanan publik dengan hanya kartu saja.

Salam.

Referensi:

“Siap-siap, Tahun Depan NPWP Jadi Kartu Serba Guna”, VIVA, diakses pada tanggal 2 November 2016.