TanthyoSudharmono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) priode 2017-2020, menggantikan Prof. DR. Haryono Suyono yang sudah dua periode menjabat pimpinan tertinggi lembaga pengabdi sosial tingkat nasional itu.
Tanthyo dalam sambutannya dalam acara penutupan Munas dan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tengah pekan ini, menekankan perlunya diciptakan segera Indonesia sehat. Untuk itu, perlu terus dimaksimalkan hidup bergotongroyong, bersama-sama seayun selangkah menuju Indonesia masa depan yang sehat fisik, mental, dan kehidupan sehari-hari anak bangsa ini.
"Yang sangat mengkhawatirkan kita sekarang berupa penyakit masyakakat berupa peredaran narkoba yang merusak anak bangsa. Korbannya sudah jutaan orang, namun panti rehab yang ada di Indonesia hanya mampu menampung sekitar 5 ribu pasien saja. Ini jelas sangat memprihatinkan. Kita tidak boleh lengah menghadapi problema ini. Semua kita harus turun tangan. Mari, kita sama- sama begotongroyong menekan 'serangan' narkoba ini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tanthyo Sudharmono mengikrarkan pembentukan 'sejuta laskar' anak muda untuk menekan pergerakan narkoba di Indonesia.
"Mari kita sukseskan program ini. Hal ini bukan sebagai gerakan gagah- gagahan," sebutnya.
Dijelaskannya, salah satu program unggulan membentuk 'sejuta laskar' anti narkoba itu segera dilaksanakan berkerjasama dengan Yayasan Bersama Gotongroyong pimpinan Jenderal (Purn) Putra Astaman. Laskar yang akan dibentuk itu diharapkan tersebar merata di Indonesia. Mereka diambil dari anak muda terlatih dan punya komitmen jelas dalam memerangi peredaran narkoba di negeri ini.
"Peredaran narkoba merupakan problema sosial yang terbilang cepat. Kita tidak perlu gagah-gagahan dalam memberantas barang haram ini. Marilah kita terus bertekad menghabisi peredaran narkoba demi tercapainya hidup sehat di Indonesia. Menghabisi narkoba di negeri ini sebagai pertanda bahwa 'sehat itu penting'," papar Tanthyo.
Dia juga mengajak semua elemen untuk menyukseskan program DNIKS sampai ke daerah-daerah dengan sistem gotong-royong. Menurutnya, gotong-royong itu tidak kuno.
Dalam acara penutupan Munas dan KNKS juga disampikan program kerja DNIKS priode 2017- 2020. Acara itu ditutup secara resmi oleh Walikota Banjarmasin, H. Ibnu Sina.
Seperti diketahui, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) merupakan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) TIngkat Nasional. Didirikan pertama kali tanggal 15 Juli 1970 melalui Musyawarah Nasional Badan Pembina dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BPKKS).
DNIKS adalah organisasi nonpemerintah, bersifat terbuka, independen, serta mandiri. Landasan hukum saat ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan legalitasnya dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 72/HUK/2010 dengan tugas pokok mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Di tingkat provinsi dibentuk Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) atau menggunakan nama LKKS Provinsi. Terdapat 30 BK3S/LKKS sebagai anggota atau jaringan kerja tingkat Provinsi. Di kabupaten/kota dibentuk Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) atau disebut sebagai LKKS Kabupaten/Kota. Masing-masing tingkatan LKKS bersifat otonom. DNIKS dan LKKS adalah lembaga berbadan hukum berbentuk perkumpulan. *
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
