Dalam wawancara dengan beberapa pakar kebijakan, solusi untuk memperkuat pengawasan di kementerian seperti Komdigi menekankan pentingnya perbaikan sistem akuntabilitas yang komprehensif.
Salah satu ahli menyarankan penerapan teknologi blockchain untuk mencatat dan memverifikasi aktivitas internal pegawai secara real-time, yang dapat menjadi langkah awal dalam mengurangi potensi manipulasi data.
Teknologi ini dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan terekam dan transparan bagi para pengawas (Kompas.com, 6/11/2024).
Selain itu, beberapa pengamat menilai perlu adanya program pelatihan berkelanjutan untuk pegawai, tidak hanya dalam hal teknis, tetapi juga terkait nilai-nilai etika dalam bekerja di ranah digital.
Pembekalan yang kuat akan nilai-nilai akuntabilitas dianggap mampu meminimalkan godaan untuk terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.
Sistem pengawasan juga perlu diperkuat dengan pemisahan yang tegas antara pengawasan internal dan eksternal, di mana badan pengawas independen diberi kewenangan penuh untuk mengawasi operasional kementerian.
Masa Depan yang Lebih Transparan
Kasus ini bukan yang pertama dalam sejarah kementerian Indonesia, tetapi skandal ini memberikan kesempatan untuk perbaikan sistem yang lebih besar.
Komdigi memiliki peran vital dalam melindungi keamanan data nasional, namun peran ini hanya bisa dijalankan dengan akuntabilitas yang kuat.
Di masa depan, reformasi yang memperkuat pengawasan internal perlu dilakukan untuk menjaga agar kementerian berjalan sesuai amanat dan tidak menjadi alat bagi pelanggaran.
Pemerintah perlu memulai dengan langkah konkret untuk mengatasi kelemahan yang terungkap dalam kasus ini.
Tanpa pembenahan menyeluruh, skandal serupa akan terus berulang, memicu ketidakpercayaan masyarakat yang pada akhirnya melemahkan upaya negara untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman.
