Di balik bayang-bayang komputer dan data digital yang tak pernah berhenti mengalir, sistem pengawasan di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diuji dengan skandal besar.
Sebelas pegawai, meski bukan pejabat tinggi, menjadi sorotan karena ditangkap atas dugaan melindungi ribuan situs judi online.
Di tengah derasnya arus digitalisasi, kasus ini menjadi bukti bahwa teknologi yang dirancang untuk keamanan bisa saja dimanfaatkan untuk memuluskan tindakan ilegal (Kompas.com, 5/11/2024).
Skandal ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga tentang bagaimana kelemahan dalam pengawasan dan akuntabilitas memengaruhi institusi publik.
Dalam dunia yang semakin digital, pemerintah bertumpu pada keamanan siber untuk melindungi data dan informasi publik.
Namun, tanpa pengawasan yang ketat, tanggung jawab ini bisa goyah. Dengan cara yang lebih dalam dari sekadar moralitas, kasus ini mempertanyakan integritas sistem pengawasan yang semestinya melindungi publik dari tindakan ilegal.
Benang Kusut Skandal Judi Online di Komdigi
Skandal ini mencuat setelah polisi melakukan penyelidikan intensif dan menangkap sebelas pegawai yang diduga terlibat melindungi ribuan situs judi online yang semestinya mereka blokir.
Pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra, bahwa penyelidikan akan mendalami lebih lanjut kemungkinan keterlibatan mantan Menteri Budi Arie Setiadi, menambah kehangatan peristiwa ini (Kompas.id, 7/11/2024).
Budi Arie sendiri menyangkal keterlibatan dalam kasus tersebut, menyatakan siap untuk diperiksa. Anggota DPR dari Komisi III, Soedeson Tandra, menyarankan agar pemeriksaan dilakukan untuk menjamin transparansi di tingkat pejabat.
Menurut pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, pengawasan yang minim telah memungkinkan tindak kejahatan ini, dan penelusuran kepada pimpinan kementerian harus dilakukan demi akuntabilitas yang lebih baik (Kompas.com, 8/11/2024).
Mengapa Pengawasan di Kementerian Begitu Rentan
