Kebijakan lingkungan yang efektif, pada dasarnya, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam jangka panjang. Misalnya, masalah polusi udara dan air yang sering kali diabaikan sebenarnya memiliki dampak langsung pada kesehatan publik.
Dengan mengangkat isu ini, calon kepala daerah bisa menunjukkan bagaimana kebijakan ramah lingkungan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berpotensi mengurangi biaya kesehatan masyarakat.Â
Selain itu, program seperti rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan investasi dalam energi terbarukan juga dapat membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Yusfitriadi, Ketua Visi Nusantara Maju, menggarisbawahi pentingnya pemahaman para kandidat kepala daerah akan konsep "Demokrasi Hijau".
Dalam pemilu 2024, ia menyerukan para calon untuk menempatkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan sebagai pilar utama kampanye mereka.
Isu Lingkungan dan Populisme di Negara Berkembang
Namun, menghadirkan pemilu hijau di negara berkembang tidak lepas dari tantangan populisme.
Dalam banyak kasus, janji populis yang sering kali bersifat jangka pendek lebih menarik bagi pemilih dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan berkelanjutan yang mungkin baru terlihat dampaknya dalam jangka panjang.
Para politisi populis cenderung mengabaikan isu lingkungan, karena isu tersebut sering kali dianggap kurang "menggigit" dalam hal suara elektoral.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan media. Media memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan.
Komunitas-komunitas lokal juga harus diberdayakan agar mereka melihat isu lingkungan tidak sebagai sesuatu yang asing atau jauh dari kehidupan mereka, tetapi sebagai bagian integral dari kesejahteraan mereka sehari-hari.
Sebagai contoh, kampanye anti-deforestasi bisa difokuskan pada manfaat langsung, seperti mencegah banjir dan tanah longsor yang sering menghantam daerah pedesaan.
Solusi dan Rekomendasi Kebijakan
