Dalam dunia politik modern, urgensi untuk mengadopsi kebijakan ramah lingkungan semakin mendesak. Namun, tantangan untuk mengintegrasikan agenda hijau dalam Pilkada di negara berkembang, termasuk Indonesia, sangatlah kompleks.
Salah satu alasan utamanya adalah konflik prioritas antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mungkinkah kita benar-benar dapat mewujudkan Pilkada Hijau di negara berkembang?
Tantangan dan Harapan Pilkada Hijau di Negara Berkembang
Pilkada Hijau, atau pemilu yang memasukkan isu lingkungan sebagai agenda utama, adalah konsep yang menarik. Di negara-negara maju, kesadaran publik tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup sudah tertanam dengan baik.
Namun, di negara berkembang, seperti Indonesia, isu lingkungan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang elitis.
Bagi sebagian besar penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, menjaga keberlanjutan lingkungan bukanlah prioritas utama mereka; yang lebih penting bagi mereka adalah bagaimana bisa bertahan hidup dari hari ke hari.
Realitas ini menjadi tantangan utama untuk mengangkat agenda hijau dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau pemilu nasional.
Banyak kandidat politik yang cenderung menghindari mengangkat isu lingkungan karena khawatir tidak akan mendapatkan simpati dari mayoritas pemilih yang lebih peduli pada masalah ekonomi ketimbang perubahan iklim atau deforestasi.
Willem Pattisarany, Direktur Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF), menyatakan bahwa "tantangan terbesar dalam mewujudkan pemilu hijau adalah menjadikan isu lingkungan hidup sebagai sesuatu yang relevan bagi seluruh lapisan masyarakat".
Mengubah Paradigma, Lingkungan Sebagai Isu Kesejahteraan
Meski begitu, kita tidak boleh menganggap mustahil untuk menghadirkan kampanye hijau dalam konteks pemilu di negara berkembang.
Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan mengubah cara kita mengomunikasikan isu lingkungan kepada masyarakat luas. Sebaliknya, isu-isu lingkungan harus dikaitkan langsung dengan kesejahteraan ekonomi rakyat.
