Pilkada Hijau, Realitas Korupsi dan Politik Alokasi Lahan

Jika kita benar-benar ingin menjadikan Pilkada hijau sebagai kenyataan, maka calon kepala daerah harus mulai berpikir di luar kotak. Ekonomi hijau bisa menjadi jawaban.

Ini bukan sekadar ide abstrak, tetapi sesuatu yang sudah mulai diterapkan di beberapa tempat. Di Bali, misalnya, konsep ekowisata mulai mendapatkan tempat sebagai sumber pendapatan yang menggabungkan pelestarian alam dengan pengembangan ekonomi lokal. Di Kalimantan, upaya serupa juga sedang berlangsung di sektor pertanian organik.

Namun, inisiatif-inisiatif ini masih berskala kecil dan sering kali tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Selain itu, resistensi datang dari pelaku industri besar yang merasa ekonomi hijau adalah ancaman bagi model bisnis mereka.

Mereka tentu saja lebih memilih model eksploitatif yang cepat memberi keuntungan---meski harus menebang ribuan hektar hutan demi perkebunan sawit atau tambang batu bara.

Penutup: Menanam Benih Masa Depan

Mewujudkan Pilkada hijau di Indonesia memang terlihat sulit, bahkan mungkin terdengar utopis. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ada beberapa langkah konkret yang bisa diambil.

Pertama, memperkuat kerangka regulasi dan memastikan bahwa undang-undang perlindungan lingkungan tidak hanya ada di atas kertas.

Kedua, memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, mendapatkan pemahaman bahwa isu lingkungan adalah isu yang relevan bagi kesejahteraan mereka.

Ketiga, memberikan ruang bagi politisi hijau untuk bersaing secara adil tanpa harus terkubur di bawah tumpukan uang kampanye dari sektor ekstraktif.

Seperti yang dikatakan oleh seorang aktivis lingkungan: "Masa depan adalah apa yang kita tanam hari ini." Dan, jika para calon kepala daerah tidak segera sadar bahwa agenda hijau bukanlah sekadar janji kampanye kosong, tetapi investasi bagi kelangsungan hidup kita semua, maka mungkin Pilkada yang sesungguhnya bukan tentang siapa yang terpilih, tetapi tentang apakah bumi ini masih layak untuk kita tinggali.