Janji Politik dalam Debat Pilkada 2024: Antara Retorika dan Realita

Pilkada 2024 telah menjadi panggung besar bagi para calon kepala daerah untuk menawarkan visi dan misi mereka kepada jutaan pemilih, termasuk Generasi Z yang semakin mendominasi demografi pemilih Indonesia. Namun, di balik gemerlapnya debat-debat yang disiarkan di media, ada pertanyaan yang harus kita ajukan: Sejauh mana janji-janji politik ini bisa diwujudkan?

Janji yang Berulang, Tantangan yang Sama

Jika kita perhatikan debat-debat politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, sering kali kita mendengar janji yang terdengar indah dan menarik perhatian. Dalam konteks Pilkada 2024, janji-janji tersebut sering kali berkisar pada:

• Penciptaan lapangan kerja baru

• Peningkatan kualitas pendidikan

• Perbaikan infrastruktur

• Digitalisasi layanan pemerintah

Namun, sebagai warga negara yang telah melalui berbagai siklus politik, kita patut bertanya: Apa yang benar-benar baru dari janji-janji ini? 

Seberapa relevan mereka dengan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya generasi muda yang sering kali disebut sebagai penentu masa depan?

Tantangan Penerapan Janji di Lapangan

Ada dua tantangan besar yang sering kali menghalangi implementasi janji-janji politik tersebut:

1. Keterbatasan Anggaran dan Kapasitas Daerah 

Tidak semua daerah memiliki anggaran yang memadai untuk mewujudkan janji-janji besar, seperti pembangunan infrastruktur digital atau penciptaan lapangan kerja skala besar. Selain itu, birokrasi yang masih lambat dan terjebak dalam aturan-aturan yang kaku sering kali membuat janji-janji tersebut sekadar retorika.

2. Relevansi Janji dengan Kebutuhan Lokal

Sering kali, janji politik yang diucapkan dalam debat bersifat 'one-size-fits-all', padahal setiap daerah memiliki masalah yang berbeda. 

Sebagai contoh, digitalisasi mungkin menjadi isu penting di kota besar, tetapi di daerah pedesaan, akses terhadap air bersih dan peningkatan infrastruktur dasar bisa menjadi masalah yang lebih mendesak.

Selain itu, janji menciptakan lapangan kerja tidak selalu sejalan dengan kondisi nyata lapangan. 

Calon kepala daerah sering berbicara tentang industri digital atau ekonomi kreatif, namun daerah-daerah yang basis ekonominya masih agraris membutuhkan solusi yang lebih relevan seperti modernisasi pertanian atau investasi infrastruktur.

Membangun Kesadaran Kritis

Sebagai warga yang memilih, kita tidak bisa sekadar terpukau oleh retorika panggung debat. Kita harus menjadi pemilih yang kritis, bertanya dengan lebih cerdas: Apakah janji-janji ini selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat di daerah kita?

Apakah calon kepala daerah memiliki rekam jejak yang jelas dalam mewujudkan janji-janjinya? Dalam konteks Pilkada 2024, generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki peran penting untuk tidak hanya memilih, tetapi juga mengawal janji-janji tersebut.

Sebagai warga yang semakin terhubung secara digital, kita juga memiliki alat yang belum pernah dimiliki sebelumnya untuk mengukur, memantau, dan menagih janji politik. 

Media sosial, platform diskusi daring, dan situs pelaporan pemerintah adalah sarana yang bisa digunakan untuk mengawasi janji-janji yang dibuat. Generasi Z, dengan kemampuan teknologi mereka, bisa menjadi ujung tombak dalam mengawasi pemenuhan janji kampanye, memastikan para calon pemimpin bertanggung jawab.

Solusi: Pendekatan Kolaboratif

Salah satu solusi sederhana yang sering terabaikan adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program-program yang dijanjikan. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian, apalagi dengan keterbatasan anggaran dan kapasitas. Solusi yang mungkin belum banyak dieksplorasi adalah:

1. Kemitraan dengan sektor swasta dan startup lokal

Pemerintah daerah bisa menggandeng startup teknologi dan perusahaan swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan memodernisasi ekonomi. Misalnya, alih-alih menunggu investasi besar dari luar negeri, pemerintah bisa memfasilitasi kolaborasi dengan startup agritech untuk membantu petani lokal meningkatkan produktivitas melalui teknologi sederhana.

2. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga pendidikan

Dalam hal pendidikan dan ketenagakerjaan, calon kepala daerah harus lebih memanfaatkan potensi lembaga pendidikan di daerah mereka. Misalnya, menciptakan program pelatihan kerja berbasis kebutuhan lokal yang dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan dunia usaha.

3. Program Pelibatan Warga

Salah satu ide yang jarang diangkat adalah memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam program-program pembangunan. Misalnya, menciptakan program "kerja sama masyarakat" di mana warga bisa berpartisipasi aktif dalam proyek infrastruktur lokal dengan imbalan tertentu, menciptakan rasa memiliki dan keterlibatan langsung dalam pembangunan daerah.

Janji Harus Menjadi Tindakan

Debat Pilkada 2024 menyajikan janji-janji yang sering kali terdengar indah, namun tantangannya terletak pada bagaimana janji-janji tersebut dapat diwujudkan. Sebagai warga, kita harus kritis dan bijaksana dalam memilih, serta aktif dalam mengawal implementasi janji-janji tersebut.

Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor dan pemanfaatan teknologi adalah salah satu solusi yang sederhana namun efektif untuk memastikan janji kampanye tidak hanya menjadi retorika belaka, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi masyarakat.

Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi soal bagaimana janji yang diberikan dapat mengubah kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi masa depan bangsa. Dengan sikap kritis dan keterlibatan aktif dari kita semua, Pilkada 2024 bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih baik.