Mahfud MD Mundur, Prabowo dan Gibran Kapan?

Memang boleh kampanye masih pegang jabatan di kabinet? Memang boleh kampanye tapi masih sandang jabatan kepala daerah? 

Memang boleh kampanye menggunakan fasilitas negara? Memang etis maju capres dengan jabatan petinggi negara yang melekat?

Menkopolhukam Mahfud MD resmi mundur dari kabinet. Surat sudah ia sampaikan langsung kepada Presiden RI Jokowi. 

Meski Jokowi sudah memperbolehkan menteri kabinet tetap menjabat meski maju capres atau cawapres, Mahfud memilih mundur.

Dalam bincangnya dengan Karni Ilyas, sejak lama Mahfud mengaku sudah mau mundur. Setidaknya, usai pencoblosan 14 Februari 2024, hari itulah ia mundur. 

Namun, pengunduran diri Mahfud MD lebih cepat dari rencananya. Pernyataan Ganjar Pranowo juga menjadi stimulus wapres usungan PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo segera meletakkan jabatan.

Publik boleh saja bertanya, kenapa tidak sedari awal kampanye mundur. Kenapa malah di awal Februari. 

Atau bahkan ada yang bertanya kenapa tidak bertahan saja di kabinet. Toh kompetitornya, capres Prabowo Subianto yang juga menteri pertahanan, tidak mundur.

Tak lama berselang, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok juga mundur dari komisaris utama Pertamina. Ahok memang kader PDI Perjuangan. 

Ia memperkuat lini pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud Md. Ahok sudah pula tampil pada kampanye akbar pasangan Ganjar-Mahfud. 

Kalau Mahfud Md sudah mundur, lantas bagaimana dengan Prabowo dan Wali Kota Solo Gibran? Apakah mereka akan mundur juga? 

Entahlah. Wallahualambissawab.

Mundurnya Mahfud Md setidaknya memberikan pelajaran. Bahwa masih ada etika yang dipegang pejabat negara yang sedang berkompetisi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini.

Publik dan entitas demokrasi tentu senang. Sebab, masih ada etika yang dijunjung. 

Mundurnya Mahfud menjadi perbincangan publik. Ini memberikan edukasi politik yang bagus kepada kita. 

Sebab, memang sumir mau kampanye tanpa ada embel-embel tidak menggunakan fasilitas negara. Ribet pasti urusan melepas jabatan publik kala maju dalam kontestasi.

Apalagi kalau sampai Presiden Jokowi ikut mengampanyekan pasangan Prabowo-Gibran. Itu pasti urusannya lebih njelimet. 

Bagaimana kita yakin ada pemisahan fasilitas negara dengan pembiayaan pribadi. Ini levelnya presiden, lo. Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Mundurnya Mahfud kemudian diikuti pernyataan sikap dari sivitas akademika banyak kampus di Indonesia. Intisarinya adalah ingin mengawal demokrasi di Indonesia. 

Juga perlawanan terhadap penolakan kepada ASN dilibatkan dalam kepentingan politik praktis. Juga keinginan agar presiden menunjukkan sikap kenegarawanan meskipun sudah tercoreng karena sarat nepotisme kala Gibran maju sebagai cawapres usai putusan MK membolehkan. 

Ketua MK kala putusan diterbitkan adalah Anwar Usman, adik ipar Jokowi yang notabene paman atau omnya Gibran.

Mundurnya Mahfud menjadi item pembelajaran baru dalam dunia politik Indonesia. Ia akan menjadi pelajaran bagus untuk mereka yang studi politik di negeri ini. 

Paling tidak, ada contoh tentang etika. Bahwa ada pejabat negara yang mundur karena sedang ikut kontestasi pemilihan presiden.

Kalau Mahfud MD sudah mundur, Prabowo dan Gibran kapan? []

Foto pinjam dari sini