Mungkin ada juga nanti politikus yang bikin akun di Kompasiana dan saban hari mengunggah rilis atau opininya terhadap sesuatu hal. Tentu sah-sah saja sepanjang memang ada nilai publik yang hendak disampaikan.
Publik bisa menilai juga seberapa menarik pesan yang disampaikan politikus, partai politik, dan para bakal capres di media sosial. Dari situ publik bisa merespons dengan memberikan komentar.Â
Silakan saja. Mau kritis juga silakan saja. Itulah fungsi media sosial menghadirkan kemerdekaan dalam berpendapat.
Karena sosialisasi di media sosial ini juga dirasa efektif, walhasil bujet iklan di media massa konvensional makin tergerus. Nyaris tak terbaca lagi ada pesan para kandidat di koran atau tabloid atau majalah.Â
Tempo yang mapan saja sudah bermetamorfosis ke dalam digital. Dua tahun belakangan saya berlangganan Tempo, baik majalah maupun korannya.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana nasib media massa arus utama secara umum pada musim politik ini? Adakah kebagian kue juga? Atau malah sama sekali tidak kebagian?
Jika pertanyaan itu diarahkan kepada saya yang sedang mengelola media massa daring dengan sumber daya superterbatas, jawabannya masih dapat.Â
Seperti saya bilang, setahun belakangan lancar terus titipan berita berbayar dari bakal calon capres. Setahu saya, media cetak tidak ada yang dapat. Semuanya media massa arus utama berbasis daring.
Untuk ruang lingkup lokal, juga masih dapat. Ini bergantung kepada kepiawaian kita memberikan layanan maksimal kepada klien para politikus itu.Â
Mereka hendak yang seperti apa? Ada yang cukup dengan pemberitaan. Ada juga yang ingin pemberitaan itu dibaca sekian ribu dan di daerah pemilihannya.Â
Ada juga yang minta dibantu penyebaran di media sosial berbayar atau beriklan. Ada pula yang ingin informasi berita itu bisa mengarahkan pemilih untuk tahu dan kemudian di hari H mencoblosnya.
