Tentu tim humas atau sim sukses yang mengurusnya. Bujetnya untuk satu berita juga lumayan. Tim sukses rupanya melihat juga performa dari web yang hendak diajak kerja sama.
Ini lebih memungkinkan ketimbang mereka pasang di koran. Andaipun koran masih ada, hakulyakin biayanya tak sehemat di media massa daring.Â
Taruhlah misalnya ada duit Rp10 juta. Ketimbang ditaruh di satu atau dua koran dengan eksemplar ribuan, masih mending pasang di media massa daring.Â
Jumlah media massa daring yang bisa diajak kerja sama mungkin bisa 10. Itu jauh lebih efisien, lebih efektif juga, dan lebih terlihat jumlah sasaran pembacanya.
Setidaknya ada angka yang bisa dijadikan patokah untuk melhat seberapa jauh berita itu dibaca publik. Makin ke sini para kandidat anggota legislatif, bakal calon presiden, dan lainnya juga lebih menyukai ke media massa arus utama berbasis daring.
Iklan semacam ini memang lebih baik dipasang sekarang sebagai bentuk sosialisasi. Tidak ada narasi atau ajakan memilih dan sebagainya. Berita lebih pada aktivitas bakal calon sekarang dan isu-isu yang berkenaan dengan publik.
Masalahnya adalah jika sudah masuk pada masa kampanye resmi, pasti akan diatur khusus oleh KPU. Meski media massa juga piawai memainkan isu dan tetap dapat duit kala musim kampanye, tapi lebih baik dan lebih aman gerak dari sekarang.
Ketiga, masif sosialisasi di media sosial
Setiap politikus atau partai pasti punya media sosial. Kebanyakan tentu saja dikelola tim khusus. Sarana itu bagus digunakan. Bukan saja sebagai alat sosialisasi diri melainkan juga wujud akuntabilitas kepada publik.
Namanya saja media sosial, pasti tak lepas dari apa yang diskeptiskan orang yakni pencitraan. Wajar jika ada anggapan demikian.Â
Dan andaipun memang untuk pencitraan, salahnya di mana? Tidak ada, kan? Itulah fungsi media sosial.
