Pun demikian halnya dengan program pembangunan, suara yang dilantangkan anggota DPD pasti didengar karena ia mewakili suara rakyat. Kebijakan pemerintah pusat kemudian akan disinkronkan dengan kebutuhan riil daerah itu. Selain berkoordinasi dengan pemda setempat, suara anggota DPD asal provinsi itu akan dijadikan dasar utama. Sebab, temuan itu diambil di lapangan. Sesuatu yang riil dan rasional.
Dengan demikian, jargon suara rakyat suara Tuhan, dan itu dijalankan anggota DPD, benar-benar menjadi kenyataan. Suara senator tak lagi hanya didengar, tapi juga dilaksanakan. Tak hanya masuk ke telinga penyelenggara negara, tapi masuk dalam alam pikirnya sehingga mewujud dalam sebuah program nyata.
Sungguh sebuah kerugian jika pemerintah pusat dan daerah tidak mau mendengarkan aspirasi senator. Sebab, ihwal yang mereka dapat dan dedahkan adalah sesuatu yang nyata. Tak hanya nyata dalam sebaran opini, tapi sudah dirangkum menjadi sebuah bahan yang siap diolah pemangku kepentingan di provinsi itu.
Sejujurnya, harapan sinkronisasi pembangunan ini akan diperoleh jika setiap senator mumpuni dalam berkiprah. Merakyat di provinsi yang ia wakili, piawai melontarkan gagasan yang cerdas dan masuk akal, serta punya akses memadai untuk memengaruhi pemegang kebijakan eksekutif. Kalau itu yang mewujud, suara DPD tak hanya wajib didengarkan, tapi fardu ain untuk diejawantahkan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
