Anda tentu saja masih ingat dengan istilah “jelata” dan “jelita” kan. Walaupun demikian, kalau boleh, saya akan membantu anda untuk mengingatnya. Kedua istilah ini, mencapai puncak popularitasnya manakala kita sedang sibuk dengan agenda nasional pemilihan presiden 2009 kemarin. Ketika itu mucul dua kasus diluar agenda tersebut.
Kasus pertama, berhubungan dengan seorang wanita bernama Prita Mulyasari. Prita dituntut secara pidana maupun perdata sehubungan dengan surat elektroniknya yang berisi tentang keluh kesahnya tentang pelayanan kesehatan yang diterimanya, di sebuah rumah sakit. Penggunaan UU ITE untuk sebagai dasar penuntutan menambah kontroversi.
Kasus kedua, menyangkut seorang wanita yang bernama Manohara Odelia Pinot. Kasus Manohara sama sekali tidak berhubungan dengan UU ITE, pelayanan kesehatan yang diterimanya ataupun surat elektroniknya. Kasus Manohara lebih ke urusan rumah tangganya. Bukan sebuah rumah tangga biasa tentu saja, karena suaminya (udah jadi mantan belum sih?) adalah seorang pangeran dari negeri tetangga, serumpun pula. Dan oleh karenanya, dalam kerangka menjaga hubungan baik antar kedua negara (mungkin), pihak istana memberikan pernyataan menanggapi kasus Manohara.
Tentang belum adanya komentar dari Istana soal kasus yang meninpa Prita Mulyasari yang ketika itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten, Hatta Rajasa (Menteri Sekretaris Negara, ketika itu) membuat pembedaan antara jelita dan jelata.
Pembedaan itu disampaikan secara berkelakar sambil makan rujak di ruang jumpa pers Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2009. Pernyataan itu keluar saat ditanya kenapa untuk kasus Manohara Pinot Istana bereaksi cepat, sementara untuk Prita belum ada juga keterangan. "Itulah bedanya jelita dan jelata," ujar Hatta sambil mencolek sambal rujak dengan mangga muda.
Saya yakin, dengan pengantar singkat di atas, anda semua sudah ingat, kenapa istilah “jelita” dan “jelata” sedemikian populernya ketika itu.
Setelah saya membantu anda semua untuk mengingat kedua kasus tersebut. Boleh dong kalau sekarang saya yang minta bantuan anda semua. Bukan hal yang susah kok, hanya dengan menjawab pertanyaan di akhir tulisan ini, anda sudah membantu saya. Itu saja.
Salah satu berita menarik di minggu ini adalah tentang rencana pembangunan sebuah gedung baru di kawasan Senayan, di komplek DPR tepatnya. Seperti yang diberitakan oleh beberapa mass media, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru tersebut adalah Rp 1.8 trilliun (=US$ 200 million). Gedung baru tersebut rencananya akan dibangun selama tiga tahun, 36 (ada yang menyebut 33) lantai untuk menampung lebih dari 700 orang termasuk untuk kantor anggota DPR, asisten pribadi dan staf ahlinya.
[caption id="attachment_130624" align="alignleft" width="303" caption="Gedung Nusantara Komplek DPR (sumber: Properti Kompas)"][/caption]
"Gedung itu memang sudah tidak sesuai kapasitas. Sudah overload. Saat periode DPR 2004-2009, dilakukan audit kelayakan gedung oleh Kementerian PU. Dari kajian analisis infrastruktur, ada kemiringan pondasi sekitar 7 derajat," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, saat dihubungi wartawan, Jumat (30/4/2010) sore.
Disamping sudah miring 7 derajat, beberapa bagiannya sudah retak-retak. Ketika terjadi gempa bumi beberapa waktu yang lalu, photo Presiden yang tergantung di dalam Gedung Nusantara I tersebut menjadi miring kurang lebih 30 derajat, menurut pernyataan Harry Azhar Azis, Ketua Komisi Anggaran DPR. Beberapa anggota DPR lainnya juga menambahkan dan menyatakan kekhawatiran tentang keselamatan berkantor di gedung tersebut. Ini bukan masalah keselamatan saja, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya jika anggota DPR tidak bisa beraktifitas oleh karenanya (anda bisa membayangkannya kan?). Ini sudah merupakan kebutuhan yang bersifat urgent.
Beberapa ratus kilometer dari Jakarta, di Sidoarjo sana, adalah sebuah jalan raya yang menjadi penopang kehidupan, tidak hanya bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya, tapi juga kehidupan dan gerak ekonomi provinsi Jawa Timur. Dikabarkan bahwasannya telah muncul semburan-semburan gas liar di sepanjang jalan itu. Semburan gas tersebut, menurut Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mengandung gas methan yang mudah terbakar. Kadar gas methan-nya berfluktuasi. Terdapat kurang lebih sebanyak 176 titik semburan di sepanjang jalan raya Porong dan beberapa titik semburan di perumahan warga sekitar. Beberapa tindakan seperti membuat posko pengawasan, pembuatan jalur pipa pembuangan gas methan, pemasangan papan peringatan di sepanjang jalan, dlsbg, sudah dan sedang dilakukan.
Ini juga masalah keselamatan, saya yakin anda setuju dengan kesimpulan saya.
Jalan Raya Porong (sumber: Regional Kompas)
Nah sekarang giliran anda untuk membantu saya. Jika anda punya otoritas untuk mengalokasikan anggaran dan anda harus memenuhi sebuah obyektif, menjaga keselamatan anak bangsa, warga negara, atau apapun istilah yang berkenan untuk anda (ingat anggota DPR, asisten pribadi & staf ahlinya juga anak bangsa & warga negara), akan anda alokasikan kemana anggara keselamatan itu?.
Salam Indonesia Raya
