Aksi Nyata Polri Wujudkan Ekonomi Inklusif

Tumpuan pertumbuhan ekonomi pelan-pelan mulai tergeser di pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Transformasi ekonomi itu dimulai dari pergeseran sektor konsumsi menjadi sektor produksi.

Hilirisasi industri menjadi pilihan dalam menciptakan transformasi ekonomi yang berasas inklusi. Ekspor bahan-bahan mineral dan batubara (minerba) dalam bentuk bahan mentah tidak lagi menjadi pilihan.

Kebijakan tersebut ternyata memiliki dampak positif yang selama ini tidak terpikirkan. Ada banyak nilai tambah yang dihasilkan kebijakan tersebut. Yang paling terasa adalah terbukanya lapangan pekerjaan, pajak dan bea keluar dibayar di Indonesia, hingga meningkatnya penerimaan negara bukan pajak.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo menyadari betul perubahan tidak selalu berjalan mulus. Ada begitu banyak rintangan dan kendala yang harus dilalui. Perlu kerja keras lebih untuk menciptakan lompatan-lompatan yang menghasilkan manfaat demi kemaslahatan bangsa.

Melihat berbagai persoalan itu, Korps Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diyakini bisa membuka sumbatan-sumbatan yang menghambat terciptanya transformasi ekonomi inklusif. Melalui tangan dingin kepolisian, percepatan transformasi ekonomi diyakini bisa terwujud dan bisa dimanfaatkan masyarakat.

Tugas pokok Polri yang melindungi dan mengayomi masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam menegakkan segala aturan itulah yang membuat Polri memiliki nilai lebih di mata masyarakat dalam membantu kerja-kerja pemerintahan. Kompaknya anggota kepolisian menjadi "senjata" ampuh dalam bekerja. Standar profesionalitas yang tinggi sudah lumrah diperlihatkan Polri.

Masyarakat bisa melihat bagaimana kepolisian, baik di tingkat nasional hingga di tingkat desa, selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi pelopor dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan dan konflik. Polisi terus menguatkan fungsi sebagai pemelihara kamtibmas agar dekat dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas pun sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya konflik di tengah masyarakat.

Setidaknya ada tiga strategi Polri dalam menangani konflik, yaitu community base policing, community mobilization, dan community partnership. Salah satu contoh community base policing yang dilakukan polisi adalah ketika dalam menangani COVID-19 pada 2019 lalu.

Persis saat situasi pandemi COVID-19 yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan. Saat itu Polri diberi tugas mengembalikan kejayaan Indonesia dari keterpurukannya. Hanya dalam tempo sekira dua tahun, keberhasilan itu dirasakan hingga saat ini berkat semangat persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa. Bahkan Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal menekan laju pertumbuhan COVID-19 saat ini.

Dengan kata lain, Polri telah teruji sehingga bisa diberi tugas mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif. Salah satunya dengan memastikan stabilitas ketahanan pangan nasional. Hal tersebut sudah dibuktikan Polda Sulbar di setiap momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Terbaru, bagaimana Polda Sulbar memastikan harga pangan saat Idul Fitri 1445 Hijriah, di 'Bumi Malaqbiq' tetap stabil di tengah gejolak perekonomian dunia yang tak menentu.

Polri bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, tak bosan-bosannya memantau ketersediaan dan Harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern di Sulbar.

Dikomandoi Dir Reskrimsus Polda Sulbar, Kombes Pol Arly Jembar Jumhana, selaku Kasatgas Pangan Polda Sulbar, tidak tampak kelangkaan dan lonjakan harga pangan meski permintaan akan bahan pangan sangat tinggi.

Praktik penimbunan dan 'panic buying' yang kerap menjadi faktor utama kelangkaan bahan pangan, pelan-pelan bisa diminimalisir Satgas Pangan Polda Sulbar. Pengawasan distribusi pangan dilakukan demi memastikan bahan pangan tepat sasaran sehingga sampai ke masyarakat. Pemangkasan biaya distribusi juga dilakukan untuk menekan lonjakan harga. Upaya kerja keras itu pun membuahkan hasil. Masyarakat Sulbar tidak lagi merasa kesusahan mendapat bahan pangan di momentum HKBN.

Tak tanggung-tanggung angka inflasi Sulbar pada periode Mei 2024 di provinsi ini bahkan menjadi terendah kedua di Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk sekira 1,4 juta jiwa ini hanya kalah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meski Sulbar dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka inflasi sama yakni 1,25 persen. Namun, Sulbar masih kalah dari Kepulauan Bangka Belitung dari segi poin Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Sulbar sebesar 105,46 dan IHK Kepulauan Bangka Belitung sebesar 104,27.

Inflasi Sulbar terjadi karena adanya kenaikan beberapa harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,85 persen transportasi sebesar 0,81 persen dan seterusnya.

Kerja-kerja seperti inilah yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo, bagaimana masyarakat tidak lagi susah memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bisa berfokus pada hal lain yang lebih produktif. Dengan begitu, percepatan transformasi ekonomi bisa terwujud dan Indonesia Emas 2045 bisa disongsong dengan baik.

Jika langkah baik seperti ini bisa konsisten dilakukan, bukan tidak mungkin harapan Indonesia menjadi negara maju menjadi kenyataan dan tidak lagi menjadi fatamorgana.

Apalagi, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai U$ Rp8,89 triliun dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

Prediksi tersebut dilatarbelakangi fakta jika tahun 2030-2040 bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Indonesia akan memiliki potensi antara lain salah satu pasar terbesar di dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif; serta kemampuan mentransformasikan ekonominya.

Potensi tersebut harus diwujudkan antara lain dengan meningkatkan nasionalisme, kualitas SDM, membangun infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Di samping itu, seluruh komponen bangsa harus bersinergi dan berkomitmen menjadikan Indonesia Maju.