Polri bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, tak bosan-bosannya memantau ketersediaan dan Harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional dan pasar modern di Sulbar.
Dikomandoi Dir Reskrimsus Polda Sulbar, Kombes Pol Arly Jembar Jumhana, selaku Kasatgas Pangan Polda Sulbar, tidak tampak kelangkaan dan lonjakan harga pangan meski permintaan akan bahan pangan sangat tinggi.
Praktik penimbunan dan 'panic buying' yang kerap menjadi faktor utama kelangkaan bahan pangan, pelan-pelan bisa diminimalisir Satgas Pangan Polda Sulbar. Pengawasan distribusi pangan dilakukan demi memastikan bahan pangan tepat sasaran sehingga sampai ke masyarakat. Pemangkasan biaya distribusi juga dilakukan untuk menekan lonjakan harga. Upaya kerja keras itu pun membuahkan hasil. Masyarakat Sulbar tidak lagi merasa kesusahan mendapat bahan pangan di momentum HKBN.
Tak tanggung-tanggung angka inflasi Sulbar pada periode Mei 2024 di provinsi ini bahkan menjadi terendah kedua di Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk sekira 1,4 juta jiwa ini hanya kalah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Meski Sulbar dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki angka inflasi sama yakni 1,25 persen. Namun, Sulbar masih kalah dari Kepulauan Bangka Belitung dari segi poin Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK Sulbar sebesar 105,46 dan IHK Kepulauan Bangka Belitung sebesar 104,27.
Inflasi Sulbar terjadi karena adanya kenaikan beberapa harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,85 persen transportasi sebesar 0,81 persen dan seterusnya.
Kerja-kerja seperti inilah yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo, bagaimana masyarakat tidak lagi susah memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga bisa berfokus pada hal lain yang lebih produktif. Dengan begitu, percepatan transformasi ekonomi bisa terwujud dan Indonesia Emas 2045 bisa disongsong dengan baik.
Jika langkah baik seperti ini bisa konsisten dilakukan, bukan tidak mungkin harapan Indonesia menjadi negara maju menjadi kenyataan dan tidak lagi menjadi fatamorgana.
Apalagi, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), memperkirakan bahwa pada tahun 2045 ekonomi Indonesia akan mencapai U$ Rp8,89 triliun dan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia.
Prediksi tersebut dilatarbelakangi fakta jika tahun 2030-2040 bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif akan mencapai 64 persen dari total penduduk sekitar 297 juta jiwa. Indonesia akan memiliki potensi antara lain salah satu pasar terbesar di dunia, kualitas SDM yang menguasai teknologi, inovatif, dan produktif; serta kemampuan mentransformasikan ekonominya.
Potensi tersebut harus diwujudkan antara lain dengan meningkatkan nasionalisme, kualitas SDM, membangun infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Di samping itu, seluruh komponen bangsa harus bersinergi dan berkomitmen menjadikan Indonesia Maju.
