Sensus penduduk diyakini dapat membantu pemerintah membuat perencanaan strategis berkaitan dengan pembangunan manusia. Basis data yang kuat juga berimplikasi pada proyeksi kebijakan yang lebih akurat.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lokus data terus berpacu menuntaskan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Lanjutan. Dengan harapan, SP2020 dapat berkontribusi mendukung Indonesia Emas sebagai tagline 100 tahun Indonesia di 2045, mendatang.
Sejatinya SP2020 dijadwalkan dalam dua tahapan. Yakni SP2020 Online pada 15 Februari hingga 29 Mei 2020 dan SP2020 Luring pada 1 hingga 30 September 2020. Namun harus terhenti akibat pandemi Covid-19.
Dibatasinya interaksi langsung saat itu, mengharuskan SP2020 ditunda dan baru bisa dilanjutkan tahun ini. Meski harus seperti itu, semangat SP2020 masih sama dan tetap berpegang pada tiga prinsip sensus, yakni akurasi, komprehensif, dan tolak ukur.
Kemarin, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, telah memaparkan tahapan-tahapan SP2020 Lanjutan. Mulai dari paparan waktu pelaksanaan hingga road map, Ling form dan metode pendataannya.
Waktu pelaksanaan SP2020 Lanjutan sudah dimulai sejak 15 Mei, lalu. Beberapa tahapan di antaranya, koordinasi dengan pengurus SLS, pengawasan dan supervisi kegiatan lapangan dimulai 15 Mei hingga 30 Juni. Pemutakhiran data penduduk 15 hingga 31 Mei dan pendataan ruta sampel, pemeriksaan hasil pendataan dimulai 1 hingga 30 Juni.
SP2020 Lanjutan mengusung empat misi besar. Sebagai benchmark indikator kependudukan Indonesia dan untuk mengetahui potret demografi Indonesia setelah melewati gelombang pandemi Covid-19.
Kemudian, sebagai bahan evaluasi capaian pembangunan di bidang kependudukan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Secara spesifik, SP2020 Lanjutan memiliki enam tujuan. Memperkirakan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk. Memperoleh data untuk penghitungan parameter demografi. Menjadi sumber data dari indikator angka kematian ibu.
Memperbarui data yang akan digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk. Menyediakan data karakteristik penduduk dan perumahan dan menjadi sumber data dari indikator kependudukan untuk SDGs yang tidak dapat diperoleh dari sumber lain.
"SP2020 Lanjutan merupakan program prioritas nasional terkait penyediaan data statistik yang berkualitas, khususnya data kependudukan," kata Kepala BPS Sulbar, Agus Gede Hendrayana, saat kegiatan sosialisasi Stalking SP2020 Lanjutan, di Grand Maleo Hotel and Convention, Mamuju, Senin 30 Mei.
Membahas data kependudukan tentu tidak lepas dari statistik hayati. Model statistik seperti adalah hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didesiminasikan dalam bentuk statistik.
"Kalau kita bicara statistik hayati, yang kemudian menghasilkan statistik vital yang berisi catatan peristiwa kependudukan. Misalnya catatan sejak kita lahir hingga kematian. Semua peristiwa penting dalam kehidupan itu terkumpul dalam satu data," ungkapnya.
Perwujudan statistik hayati yang akurat dan mutakhir tidak lepas dari kolaborasi dari pemerintah, BPS dan seluruh elemen masyarakat. Semua pihak juga mesti menyadari prinsip sensus bahwa semua harus tercatat. Tidak boleh satu pun data terduplikasi dan tidak boleh ada yang luput dari pencatatan.
Dalam road map atau peta sensus hingga menghasilkan data kependudukan, juga dipaparkan bahwa suksesnya SP2020 berangkat dari peran masyarakat yang terlibat aktif dalam peningkatkan kualitas data kependudukan.
Selain itu, dukungan sistem informasi dari desa dan kelurahan yang terhubung ke basis data kependudukan. Proses perbaikan mekanisme pemutakhiran data kependudukan juga ikut andil dalam terciptanya data akurat.
"Sekarang bukan lagi era di mana yang besar meninggalkan yang kecil. Tapi yang cepat meninggalkan yang lambat. Untuk itu data atau peristiwa bakal harus terus di-update," ujarnya.
Di samping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa syarat utama pengukuran kinerja pembangunan kependudukan adalah sistem basis data kependudukan. Kinerja pembangunan tersebut bisa dilihat dari sisi jumlah kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, ketimpangan antar wilayah dan pengangguran usia muda.
"Data kependudukan merupakan hulu dari upaya peningkatan kualitas manusia dan pembangunan," ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman mengapresiasi BPS Sulbar yang terus berupaya menyajikan data sebagai dasar atau pondasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
Sebab, selama ini data yang disajikan OPD seringkali tidak relevan dan berbeda dengan fakta di lapangan. "Kalau lihat rilis data masing-masing OPD, semuanya tidak ada yang akurat. Tidak ada yang bis Akita pegang bahwa inilah yang mendekati," ujarnya.
Ia berharap, data yang disajikan BPS Sulbar bisa mendorong atau membantu pemerintah. "Mudah-mudahan data dari BPS bisa menjadi data berkualitas dan bermanfaat bagi Sulbar," ungkapnya.
Sekadar diketahui, BPS hanya menggunakan beberapa variabel output pendataan pada Short Form SP2020, yakni jumlah penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan status de jure vs de facto. Sementara untuk SP2020 Lanjutan, BPS akan melakukan pendataan melalui kuesioner SP2020-C2 (C2).
Adapun variabel tersebut di antaranya adalah karakteristik penduduk, migrasi, pendidikan dan komunikasi, disabilitas, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, serta perumahan.
Lewat variabel tersebut, BPS berharap mendapatkan parameter demografi yang mencakup angka fertilitas, mortalitas, serta migrasi yang disajikan menurut wilayah administrasi tertentu secara akurat dan lengkap.
