"SP2020 Lanjutan merupakan program prioritas nasional terkait penyediaan data statistik yang berkualitas, khususnya data kependudukan," kata Kepala BPS Sulbar, Agus Gede Hendrayana, saat kegiatan sosialisasi Stalking SP2020 Lanjutan, di Grand Maleo Hotel and Convention, Mamuju, Senin 30 Mei.
Membahas data kependudukan tentu tidak lepas dari statistik hayati. Model statistik seperti adalah hasil keseluruhan proses pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, dan evaluasi data berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam kehidupan yang bersifat wajib, permanen, dan berkelanjutan yang didesiminasikan dalam bentuk statistik.
"Kalau kita bicara statistik hayati, yang kemudian menghasilkan statistik vital yang berisi catatan peristiwa kependudukan. Misalnya catatan sejak kita lahir hingga kematian. Semua peristiwa penting dalam kehidupan itu terkumpul dalam satu data," ungkapnya.
Perwujudan statistik hayati yang akurat dan mutakhir tidak lepas dari kolaborasi dari pemerintah, BPS dan seluruh elemen masyarakat. Semua pihak juga mesti menyadari prinsip sensus bahwa semua harus tercatat. Tidak boleh satu pun data terduplikasi dan tidak boleh ada yang luput dari pencatatan.
Dalam road map atau peta sensus hingga menghasilkan data kependudukan, juga dipaparkan bahwa suksesnya SP2020 berangkat dari peran masyarakat yang terlibat aktif dalam peningkatkan kualitas data kependudukan.
Selain itu, dukungan sistem informasi dari desa dan kelurahan yang terhubung ke basis data kependudukan. Proses perbaikan mekanisme pemutakhiran data kependudukan juga ikut andil dalam terciptanya data akurat.
"Sekarang bukan lagi era di mana yang besar meninggalkan yang kecil. Tapi yang cepat meninggalkan yang lambat. Untuk itu data atau peristiwa bakal harus terus di-update," ujarnya.
Di samping itu, tidak bisa dipungkiri bahwa syarat utama pengukuran kinerja pembangunan kependudukan adalah sistem basis data kependudukan. Kinerja pembangunan tersebut bisa dilihat dari sisi jumlah kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, ketimpangan antar wilayah dan pengangguran usia muda.
"Data kependudukan merupakan hulu dari upaya peningkatan kualitas manusia dan pembangunan," ungkapnya.
Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman mengapresiasi BPS Sulbar yang terus berupaya menyajikan data sebagai dasar atau pondasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
Sebab, selama ini data yang disajikan OPD seringkali tidak relevan dan berbeda dengan fakta di lapangan. "Kalau lihat rilis data masing-masing OPD, semuanya tidak ada yang akurat. Tidak ada yang bis Akita pegang bahwa inilah yang mendekati," ujarnya.
