Dalam sebuah negara demokrasi, pemilihan umum merupakan satu pilar utama dari akumulasi kehendak rakyat. Tetapi hari ini pemilu, khususnya Pemilukada masih dianggap sebagai the problems of local democracy karena belum mampu menjadi solusi ideal bagi demokrasi lokal. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor.
Pertama, menimbulkan fenomena hight cost democracy (demokrasi berbiaya tinggi).
Kedua, partai-partai politik yang menjadi aktor dalam Pemilukada lebih menonjolkan pragmatisme kepentingan dan belum memiliki preferensi politik yang jelas, sehingga partai politik tersandera oleh kepentingan pemilik modal dan bahkan partai hanya dijadikan kuda tunggangan oleh para kandidat.
Ketiga, KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada memiliki banyak sekali keterbatasan. Keterbatasan ini berhubungan dengan tiga hal yang sangat esensial yaitu pemahaman terhadap regulasi, kelembagaan penyelenggara Pemilukada dan tata kelola Pemilukada.
Keempat, Bawaslu dapat berpotensi menjadi salah satu pilar yang ikut berkontribusi membuat Pemilukada menjadi tidak demokratis. Kasus kecurangan yang sering terjadi dalam Pemilukada tidak hanya menampar wajah demokrasi lokal, tetapi juga mempertanyakan eksistensi Bawaslu sebagai penjamin Pemilukada bergerak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Kelima, dalam konteks hari ini di mana pilkada dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID-19 tentunya sangat riskan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, khususnya bagi incumbent karena gelontoran dana bantuan sosial dan berbagai dana bantuan kesehatan (COVID-19) bertebaran di daerah.
Budaya politik Indonesia memang memiliki karakteristik tersendiri, di mana daerah-daerah dengan keragaman nilai-nilai budaya lokalnya juga senantiasa memberikan nuansa perpolitikan yang berbeda.
Namun jika kita perhatikan, hampir tak ada satu pun daerah yang terbebas dari warisan nilai-nilai feodalisme, praktik patrimonialisme, patronase dan ciri-ciri masyarakat komunal yang cenderung sangat permisif. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan dinasti politik, satu hal yang juga menjadi problem bagi demokrasi di negara kita.
Dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Dinasti politik juga dapat diartikan sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga.
Dinasti politik cenderung memunculkan multiplikasi aktor (aktor-aktor yang muncul hanya di kalangan dinasti saja), bukan pluralisme aktor (aktor-aktor yang muncul cenderung variatif dari berbagai latar belakang).
Kehadiran dinasti politik yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional mengakibatkan substansi dari demokrasi sendiri sulit diwujudkan.
