Perjuangan perubahan nama bandara liku-likunya cukup panjang. Selain mendapat keputusan dari DPRD, juga perlu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi. Perjuangan itu berhasil dilalui dan tidak sedikit elemen yang terlibat di dalamnya. Wali Kota Rusdy Mastura-lah dianggap paling berperan penting.
3. Dukungan APBD Kota
Kebijakan Pemerintah Kota Palu mengalokasikan APBD ratusan juta setiap tahunnya dihibahkan ke Alkhairaat tentu saja memberi manfaat besar kepada Alkhairaat di tengah sulitnya perguruan Islam warisan Guru Tua itu membiayai kebutuhan Alkhairaat.
Bayangkan saja, Alkhairaat memiliki ribuan guru, ribuan gedung sekolah di semua tingkatan dan rumah sakit yang membutuhkan anggaran besar. Karena besarnya beban pembiayaan itu, Alkhairaat setiap tahunnya tekor Rp600-Rp800 juta untuk membiayai semua itu. Di tengah kesulitan Alkhairaat membangun sumber daya manusia di negeri ini, Pemerintah Kota Palu hadir sebagai bagian dari solusi.
Sementara di sisi lain, penguatan ekonomi Alkhairaat dari tahun ke tahun terkesan berjalan lambat bahkan cenderung stagnan. Padahal tidak sedikit orang pandai dan berduit di Alkhairaat. Penguatan ekonomi hanya habis di meja diskusi. Belakangan ini penguatan ekonomi Alkhairaat sudah mulai bergeliat. Pada Haul tahun lalu, Alkhairaat meluncurkan Kebangkitan Ekonomi Umat melalui berbagai program.
Sekilas dari rangkaian perjalanan itulah sehingga memantik keprihatinan sekaligus simpatik Habib Saggaf kepada Rusdy Mastura. Nuansa batin Habib Saggaf inilah dianggap sebagian orang telah menyeret-nyeret Alkhairaat ke ranah politik praktis. Padahal itu manusiawi.
Sama halnya dengan kita, Habib Saggaf punya hak politik. Itu hak prerogatif beliau sebagai warga negara untuk menjatuhkan pilihannya kepada siapa saja. Itulah sebabnya negara menjamin kebebasan hak seseorang untuk memilih dan dipilih tanpa terkecuali ulama atau bukan ulama. Kita punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Kita sama-sama hidup di negara yang sedang mencari jati diri demokrasinya ini.
Jika Habib Saggaf menyampaikan rasa simpatinya terhadap Rusdy Mastura kepada
umat, itu juga hak pribadi dari tauladan umat itu. Sama dengan tim sukses mengajak masyarakat memilih jagoannya. Hak itu melekat pada diri beliau. Tidak ada satupun undang-undang yang melarang itu, kecuali bersifat memaksa karena itu akan membatasi hak demokrasi orang lain. Hanya saja Habib Saggaf dan Alkhairaat seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Di sinilah problemnya.
Pribadi saya meyakini, warga Alkhairaat umumnya terbuka, toleran dan rasional. Warga Alkhairaat kini hidup dalam alam demokrasi. Saya juga meyakini bahwa membaiknya indeks demokrasi khususnya di Sulawesi Tengah salah satunya karena peran Alkhairaat yang tidak mau terkooptasi untuk kepentingan politik tertentu. Itulah dinamisasi Alkhairaat di tengah kemajemukan bangsa ini.
Masalahnya, suasana menjadi keruh dan melahirkan kontroversi hebat, ketika simpati Habib Saggaf ke Rusdy Mastura digiring sebagai dukungan secara organisasi. Padahal untuk keputusan organisasi, harus diputuskan melalui mekanisme organisasi. Barulah itu dianggap sebagai keputusan bersama.
Tetapi tradisi di Alkhairaat, bahwa keputusan Habib Saggaf adalah bagian dari keputusan Alkhairaat dan itu harus ditaati. Sebagai ulama tentu saja keputusan itu memberi pengaruh besar sehingga diaggap kualat bagi umat jika tidak meneruskan keputusan ulama tersebut.
