Arah Kementerian Kebudayaan : Glorifikasi atau Hulu Pembangunan ?

Tantangan Pemerintah Baru

Pada titik ini, dapat dilihat bahwa kebijakan kebudayaan dalam sepuluh tahun terakhir ini bukan lagi sekadar etalase, melainkan memperkuat ekosistem budaya untuk menggerakkan nilai-nilai budaya yang substantif dengan berbagai aksinya. Sesuai dengan strategi kebudayaan, pemerintah telah memainkan peran sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan yang memperkuat ekosistem budaya masyarakat.

Kini yang menjadi pertanyaan, bagaimana arah kebudayaan pemerintahan baru yang telah menjadi kebudayaan sebuah kementerian tersendiri.  Apakah memperkuat ekosistem kebudayaan hingga ke akar-akarnya dan merata di seluruh Indonesia? Ataukah sekadar menjadikan kebudayaan sebagai kosmetik dan glorifikasi semata. Dalam pidato perdananya Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan budaya di Indonesia merupakan kekayaan luar biasa disamping nikel, batu bara, minyak, dan gas. Sehingga ia ingin menjadikan Indonesia sebagai "Ibukota Kebudayaan Dunia." Cuplikan pidato ini setidaknya bisa menjadi jejak arah kebijakan kebudayaan pemerintah baru, yaitu mengutamakan diplomasi kebudayaan dan memperlakukan kebudayaan sebagai bentuk material karena ia menyetarakan  kebudayaan  dengan nikel, batu bara, yang biasanya disikapi sebagai potensi industri ekstraktif. Memposisikan kebudayaan sebagai produk yang siap ditaruh di etalase untuk glorifikasi bukan hal baru karena pernah dilakukan oleh rezim orde baru.   Namun paradigma ini justru mereduksi nilai budaya, karena kebudayaan terjebak pada kulit luarnya saja. Sebaliknya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Dirjen Kebudayaan telah menempatkan kebudayaan sebagai hulu pembangunan.   Artinya kebudayaan tidak dilihat sekadar produknya, tetapi juga nilai-nilai yang ditransformasikan terus menerus lintas generasi. Para pelaku budaya antardaerah melakukan berbagai kerja kolaboratif, karena itulah arena untuk memperkuat  identitas bangsa Indonesia. Nilai dan praktek kebudayaan masyarakat juga ujung tombak yang menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran sumber alam untuk kehidupannya.  Sebagai pemerintah baru yang menyatakan dirinya keberlanjutan, maka publik berharap apa yang dirintis selama sepuluh tahun terakhir tidak dihilangkan atau terputus karena jutaan pelaku budaya di seluruh Indonesia telah memetik manfaatnya.*** 

(Ade Tanesia, Pegiat Budaya, Antropologi Universitas Indonesia)