Peringatan Dini Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) hendaknya jangan diabaikan. Sebab ada potensi bahaya serius yang mengintai dibalik mengapa peringatan dini harus disampaikan kepada publik.
Usai 3 hari berturut-turut (Jumat-Minggu) daerah saya diguyur hujan, hari ini Senin 18 Maret 2024 cuaca udara terasa begitu cerah.
Teriknya matahari serasa menghapus bekas hujan selama sepekan kemarin.
Jalan-jalan becek mulai kembali mengering. Sawah yang semula tergenang air sudah surut. Begitu pun empang saya yang sempat meluap akhir pekan kemarin sudah kembali normal.
Tak ada kejadian berarti yang menimpa di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Namun, di tempat lain ternyata terjadi peristiwa bencana akibat cuaca ekstrem. "SMAN 15 Pandeglang Porak Poranda Diterjang Puting Beliung", 18 Maret 2024. (radarbanten.co.id)
Peristiwa tersebut membuktikan ada bahaya besar setiap peringatan yang dikeluarkan BMKG. Sayangnya, kita tidak tahu kapan dan dimana peristiwa itu akan terjadi.
Terlepas dari itu semua, peringatan dini BMKG hendaknya jangan diabaikan. Sebab ada potensi bahaya serius yang mengintai dibalik mengapa peringatan dini harus disampaikan kepada publik.
Nah, terkait imbauan BMKG ini masih banyak yang tidak mengindahkan dan cenderung meremehkan peringatan dini tentang potensi cuaca buruk yang diprakirakan bakal terjadi.
Bahkan pemerintah pun mengakui sistem peringatan dini bencana di Indonesia dinilai masih terlambat sehingga perlu ditingkatkan.
Hal itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/3).
Menurut Presiden semua pihak baru sibuk saat bencana terjadi. Padahal hal itu dinilai penting untuk meminimalisir korban dan kerugian.
Baca juga:Â Fenomena Pancaroba, Potensi Bencana, dan Peringatan Dini yang Kerap Tak Diindahkan
Lalu, mengapa peringatan dini bencana kerap tak diindahkan bahkan terkesan sering terlambat?
Terkait hal itu pernah pula pejabat otoritas BMKG mengungkapkan bahwa, sering kali peringatan dini yang disampaikan lembaganya kerap tak diindahkan masyarakat.
"Jadi kalau informasi dari BMKG mohon maaf, kami mengeluarkan peringatan dini tidak selalu mendapatkan perhatian. Itu pelajaran bagi kami berarti peringatan dini kami kalah menarik," kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang dikutip dari artikel berita viva.co.id "Curhat Dwikorita: Peringatan Dini Bencana Kerap Diabaikan Masyarakat"
Lain itu, pemerintah daerah sebenarnya sudah memperhatikan peringatan dini dari BMKG.
Namun, sayangnya masih belum seperti yang diharapkan, yakni info BMKG mendapat perhatian yang serius dari masyarakat daerah setempat.
Dari ungkapan yang disampaikan otoritas BMKG setidaknya ada 3 hambatan mengapa masyarakat kerap tak mengindahkan peringatan dini BMKG, yakni:
1. Informasi BMKG kurang menarik perhatian publik
Sejumlah informasi publik yang disebarluaskan melalui media komunikasi - website dan media sosial - terkait peringatan dini BMKG penyampaiannya mungkin kurang menarik, setidaknya bila dibandingkan dengan konten yang beredar di media massa atau media sosial saat itu.
Belum lagi tidak semua masyarakat di negeri ini bisa mengakses informasi tersebut lantaran kondisi geografis yang luas dan keterbatasan media komunikasi yang dimiliki masyarakat pada daerah tertentu.
Lain itu, sampai sekarang Indonesia belum memiliki sistem khusus seperti satelit bencana, agar informasi dapat tersebar ke pelosok negeri.
Kendati demikian, patut diapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan BMKG selama ini, seperti bekerja sama dengan BRIN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan Derah (BNPB dan BPBD), pemerintah daerah, akademisi, media, relawan dan masyarakat, yang tetap terus gigih dan gencar untuk melakukan literasi/edukasi publik terkait kewaspadaan terhadap cuaca dan dampak dari perubahan iklim.
Nah, sampai di sini ada tantangan nyata yang perlu dilakukan seperti bagaimana menyajikan pelaporan ilmiah seperti yang dikeluarkan BMKG dalam bentuk peringatan dini, bisa diramu dengan bahasa populer, sehingga lebih menarik perhatian publik.
2. Kesiapsiagaan pemerintah daerah masih perlu diperkuat
Menurut aturan dan perundang-undangan yang ada (Undang-undang dan peraturan presiden), peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, akan masuk ke sistem informasi instansi seperti BNPB, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah.
Nah, dalam hal ini pemerintah daerah masih lemah dalam merespons peringatan dini BMKG. Hal ini berbeda ketika bencana itu sudah terjadi. Itulah mengapa peringatan dini dinilai terlambat.
Penyebaran informasi dari BMKG melalui pemerintah daerah ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih sistem yang berjalan di daerah belum bekerja selama 24 jam.
Menimbang begitu banyak potensi korban jiwa serta risiko besarnya dampak ekonomi-sosial yang ditimbulkan, maka perlu kiranya Indonesia memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang komprehensif yakni kesiapan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadi.
Berbagai pengamat menyebut, ketidaksiapan ini hampir selalu terjadi dan terlihat jelas tidak ada persiapan secara serius dan berkelanjutan.
Tahun demi tahun negeri ini sepertinya tak lepas dari bencana.
Namun, selekas gempa datang, selekas itu pula orang lupa. Tak berubah cara berpikir kita untuk menyiapkan diri menghadapi ancaman bencana baru yang sedang mengintai.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat
Kendati otoritas BMKG dan pihak terkait membuat informasi yang sangat detail, spesifik, serta akurat dan kerap sarat jargon yang disampaikan dalam bentuk peringatan dini bencana, namun bila informasi yang disampaikan tidak di terima masyarakat menjadi tidak ada artinya.
Oleh karena itu harus ada jaminan agar informasi peringatan dini dipastikan dapat diterima oleh masyarakat di lokasi yang bakal mengalami bencana.
Di sinilah peran penting kesiapan pemerintah daerah yang akan meneruskan informasi dari BMKG ke masyarakat di lokasi calon bencana.
Belum lagi, ada hambatan lainnya seperti jika informasi telah diterima masyarakat, namun mereka tidak paham mengenai informasi tersebut.
Pasalnya, menerima informasi dan paham itu belum tentu menjamin, mau tidak mau melangkah, melakukan hal-hal yang direkomendasikan.
Nah, inilah perlunya kesiapsiagaan bencana terutama dalam hal action. Â Aksi lanjut itu menerima informasi, paham dan siap-siap untuk bertindak segera, misalnya menyelamatkan diri.
Dalam upaya mengarah ke situ, sebenarnya BMKG bekerja sama dengan BNPB, Badan Geologi, TNI dan Polri dengan pemerintah daerah secara aktif menggelar Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami, beberapa sekolah lapang, telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
Baca juga:Â Waspada Cuaca Ekstrem! Apa yang Mesti Kita Lakukan?
Oh, ya! Kayaknya kita mesti banyak belajar dari Jepang.
Disana kabarnya setiap warga sudah sadar bencana, bahkan sejak sekolah dini warga Jepang telah diajarkan siap siaga bencana, sehingga terbangun budaya sadar bencana lantaran mereka menyadari hidupnya berdampingan dengan bencana yang sewaktu-waktu akan datang.
Nah, itulah artikel ketiga saya terkait masa pancaroba. Artikel pertama "Fenomena Pancaroba, Potensi Bencana, dan Peringatan Dini yang Kerap Tak Diindahkan" telah tayang ,16 Maret 2024 dan Artikel kedua "Waspada Cuaca Ekstrem! Apa yang Mesti Kita Lakukan?" telah tayang, 17 Maret 2024. Semoga bermanfaat!
Oh, ya! Jangan lupa untuk update informasi kebencanaan dari otoritas resmi ya!
Informasi resmi terkait iklim, cuaca, dan kebencanaan secara nasional dapat diakses melalui website: bmkg.go.id dan media sosial resmi @infoBMKG.
Khusus bagi warga Banten dapatkan update informasi perkembangan kondisi cuaca dan iklim serta kebencanaan melalui laman Balai Besar Meteorology, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II via website: bbmkg2.bmkg.go.id, dan media sosial resmi @bmkgwilayah2.
Salam Literasi
Ade Setiawan, 18.03.2024
