Kendati demikian, patut diapresiasi sejumlah langkah yang dilakukan BMKG selama ini, seperti bekerja sama dengan BRIN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional dan Derah (BNPB dan BPBD), pemerintah daerah, akademisi, media, relawan dan masyarakat, yang tetap terus gigih dan gencar untuk melakukan literasi/edukasi publik terkait kewaspadaan terhadap cuaca dan dampak dari perubahan iklim.
Nah, sampai di sini ada tantangan nyata yang perlu dilakukan seperti bagaimana menyajikan pelaporan ilmiah seperti yang dikeluarkan BMKG dalam bentuk peringatan dini, bisa diramu dengan bahasa populer, sehingga lebih menarik perhatian publik.
2. Kesiapsiagaan pemerintah daerah masih perlu diperkuat
Menurut aturan dan perundang-undangan yang ada (Undang-undang dan peraturan presiden), peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, akan masuk ke sistem informasi instansi seperti BNPB, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah.
Nah, dalam hal ini pemerintah daerah masih lemah dalam merespons peringatan dini BMKG. Hal ini berbeda ketika bencana itu sudah terjadi. Itulah mengapa peringatan dini dinilai terlambat.
Penyebaran informasi dari BMKG melalui pemerintah daerah ini menjadi tantangan tersendiri, terlebih sistem yang berjalan di daerah belum bekerja selama 24 jam.
Menimbang begitu banyak potensi korban jiwa serta risiko besarnya dampak ekonomi-sosial yang ditimbulkan, maka perlu kiranya Indonesia memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang komprehensif yakni kesiapan sebelum bencana, saat bencana, dan pasca bencana terjadi.
Berbagai pengamat menyebut, ketidaksiapan ini hampir selalu terjadi dan terlihat jelas tidak ada persiapan secara serius dan berkelanjutan.
Tahun demi tahun negeri ini sepertinya tak lepas dari bencana.
Namun, selekas gempa datang, selekas itu pula orang lupa. Tak berubah cara berpikir kita untuk menyiapkan diri menghadapi ancaman bencana baru yang sedang mengintai.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat
Kendati otoritas BMKG dan pihak terkait membuat informasi yang sangat detail, spesifik, serta akurat dan kerap sarat jargon yang disampaikan dalam bentuk peringatan dini bencana, namun bila informasi yang disampaikan tidak di terima masyarakat menjadi tidak ada artinya.
Oleh karena itu harus ada jaminan agar informasi peringatan dini dipastikan dapat diterima oleh masyarakat di lokasi yang bakal mengalami bencana.
