Krisis Perang Rusia dan Ukraina: Bagaimana Indonesia menyikapinya

Setelah lebih dari tujuh bulan perang antara Rusia dan Ukraina, tidak terlihat adanya akhir dari pertempuran yang menjadi concern setiap negara di seluruh dunia, yang ada malah krisis ekonomi dan pangan. Banyak yang terpaksa hidup tanpa akses ke makanan, air, perawatan kesehatan, dan persediaan penting lainnya. 

Invasi Rusia ke Ukraina tidak hanya memicu krisis kemanusiaan global, tetapi juga menimbulkan eksposur risiko yang lebih besar dalam arus modal, perdagangan, dan pasar komoditas di seluruh dunia. 

Menurut para ahli di simposium virtual yang diselenggarakan oleh MIT Pusat Transportasi dan Logistik, Perang Rusia-Ukraina memiliki dampak besar pada rantai pasokan global, menghambat aliran barang, memicu kenaikan biaya yang dramatis dan kekurangan produk, dan menciptakan bencana kekurangan pangan di seluruh dunia.

Ketika perang pecah antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan krisis energi dan pangan, dunia juga masih bergulat dengan dampak kesehatan dan ekonomi dari COVID-19. 

Beberapa negara diprediksi akan bangkrut, sementara lebih dari 550 juta orang menghadapi kemiskinan ekstrem dan 345 juta lainnya menghadapi kekurangan pangan dan kelaparan, kata Jokowi.

Invasi Rusia ke Ukraina telah memicu dampak seismik: krisis pengungsi yang bergerak cepat, sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekonomi utama dan perombakan hubungan global, termasuk NATO yang dihidupkan kembali.

Ukraina dan Rusia menyumbang sekitar sepertiga dari gandum dunia dan seperempat dari produksi jelai, belum lagi sekitar 75% dari pasokan minyak bunga matahari — semua komoditas penting untuk memberi makan manusia. Rusia juga merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia (hampir 20% dari perdagangan global). 

Di sisi lain, Ukraina adalah produsen utama jagung (terbesar ke-6), gandum (ke-7), bunga matahari (ke-1), dan termasuk di antara sepuluh produsen gula bit, barley, kedelai dan rapeseed.

Kombinasi sanksi Rusia, pemblokiran pelabuhan Ukraina, dan ketidakmampuan petani Ukraina untuk bekerja di ladang menciptakan badai sempurna yang mengharuskan pemerintah dan bisnis menemukan cara baru untuk berkolaborasi guna mencegah krisis kemanusiaan, kata Chris Mejía Argueta, direktur MIT SCALE Network di Amerika Latin. Faktanya, blokade Rusia terhadap pelabuhan Ukraina dianggap sangat merusak sehingga Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell baru-baru ini menyebutnya sebagai kejahatan perang.

“Jika kita memiliki kelangkaan komoditas yang paling umum di seluruh dunia, ditambah dengan masalah perubahan iklim, saat itulah kita perlu mulai mengubah pola pikir kita dan menemukan cara untuk berkolaborasi satu sama lain untuk membuat perbedaan,” kata Mejía Argueta.

Pemerintah dan pemimpin di seluruh dunia telah mengeluarkan berbagai pernyataan sebagai tanggapan atas langkah Rusia melawan Ukraina dan krisis yang mengikutinya, tidak terkecuali Indonesia. 

Perang Rusia di Ukraina telah memperburuk kenaikan harga di Indonesia di tengah gangguan rantai pasokan yang berkelanjutan dari pandemi Covid-19, menyebabkan harga minyak goreng melonjak sementara gangguan pasokan gandum, kedelai, dan jagung telah mempengaruhi harga beberapa makanan.

Pada bulan April, Indonesia melarang semua ekspor minyak sawit mentah, bahan utama dalam minyak goreng, selama sebulan di tengah serangkaian protes mahasiswa terhadap meroketnya harga pangan. Indonesia dan Malaysia adalah pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, menyumbang 85 persen dari produksi global.

Sebagai tuan rumah Kelompok 20 ekonomi terkaya dan terbesar tahun ini, Indonesia telah berusaha untuk menjembatani perpecahan antara anggota atas invasi Rusia, meskipun Ukraina bukan merupakan anggota G-20. Dalam berkomentar, Jokowi juga telah menjaga dalam upaya untuk tetap netral dalam komentarnya tentang perang di Ukraina.

Presiden Indonesia, Joko Widodo atau yang biasa dikenal dengan Jokowi, merupakan  pemimpin Asia pertama yang mengunjungi negara-negara yang tengah berkonflik tersebut, yaitu Rusia dan Ukraina. Meski Ukraina bukan anggota G-20, Jokowi telah mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy ke KTT November bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan harapan untuk menenangkan semua pihak dan membatasi gangguan dari agenda forum. Zelenskyy mengatakan dia tidak akan hadir jika perang tetap berlanjut dan telah memilih untuk mengikuti diskusi melalui video call.

Sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia dalam menyikapi suatu konflik antar negara tidak pernah berpihak, tetapi selalu memilih perdamaian dunia. Seperti yang disampaikan oleh Ketua MPR, Bambang Soesatyo pada saat menerima kunjungan Ketua Dewan Federasi Majelis Federal Federasi Rusia, Valentina Matvienko di kantornya di Jakarta, 6 Oktober 2022, Pemerintah Indonesia berharap konflik antara Rusia dan Ukraina segera berakhir sehingga dunia akhirnya bisa kembali damai.

Dalam menanggapi konflik militer Rusia-Ukraina, Indonesia selalu mengingatkan kedua negara sekutunya tentang pentingnya dialog yang adil agar konflik dapat segera dihentikan. Pada kesempatan tersebut, Bambang Soesatyo juga mengungkapkan apa yang dikatakan Matvienko dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan, Matvienko menilai posisi Indonesia bagi Rusia sangat penting karena dianggap sebagai mitra utama Rusia di kawasan Asia Pasifik.

Indonesia dalam menyikapi perang dan krisis yang diakibatkan oleh konflik antar Rusia dan Ukraina, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak bersikap memihak, malah berupaya untuk mempertemukan kedua negara tersebut. Apa yang diupayakan oleh Indonesia bertujuan untuk mengakhiri perang yang merugikan negara-negara di dunia. Indonesia tetap bersikap netral dalam setiap kesempatan pertemuan dengan kedua negara.