Konflik Sosial terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024

Konflik Sosial Terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu Serentak tahun 2024

 

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin. Sebagai sebuah negara yang menjalankan sistem demokrasi, tentunya pemilihan umum merupakan pondasi penting dari terselenggaranya sistem pemerintahan yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu tidak heran apabila pemilihan umum menjadi bagian penting yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih pejantan-pejabat wakil rakyat dan pemimpin. Pemilihan umum penting dalam menampilkan seberapa ideal demokrasi yang telah berjalan di suatu negara. Bahkan pemilihan umum melibatkan banyak pihak dalam penyelenggaraanya.

Tahun 2023 ini menjadi masa penentuan bagi banyak aktor perpolitikkan untuk memilih pasangan calon yang akan diusung untuk berkompetisi dalam pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden pada tahun 2024 mendatang. Perpolitikkan pada tahun menjelang pemilihan umum ini akan menjadi masa-masa paling panas untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini tentunya dilakukan melalui berbagai strategi pendekatan kepada masyarakat baik itu secara sosial, ekonomi hingga politik. Berbagai bentuk kampanye dilancarkan untuk menarik perhatian dan juga menarik suara rakyat untuk memilih setiap pasangan calon yang telah diusung oleh partai politik.

Kampanye merupakan sebuah aktivitas yang umum dilakukan menjelang dilaksanakannya pemilihan umum. Kampanye ini bertujuan untuk memperkenalkan pasangan calon, visi dan misi serta program-program yang mungkin sesuai dengan harapan rakyat. Sehingga kampanye dapat menarik perhatian dan simpati rakyat pada akhirnya mempengaruhi masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang telah diusung dalam sebuah kompetisi pemilihan umum. Oleh karena itu tidak heran apabila aktivitas kampanye sendiri tidak terlepas dari berbagai bentuk strategi yang berusaha untuk menarik simpati, mempengaruhi dan juga menarik suara layak agar mendapatkan dukungan dalam sistem pemilihan umum yang akan dilangsungkan. Oleh karena itu kampanye dapat dilaksanakan melalui berbagai media yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari aktor politik kepada khalayak.

Di era media baru seperti saat ini, kampanye dapat dilakukan dengan cukup mudah melalui media-media online, seperti media sosial maupun surat kabar elektronik. Terdapat serangkaian strategi yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan pendekatan kepada rakyat. Namun mirisnya, kemudahan media sosial untuk mendorong aktivitas kampanye yang optimal banyak disalah gunakan oleh oknum tertentu untuk menjatuhkan pihak lain. Kampanye semacam ini dalam era digitalisasi memang cukup marak dilakukan, terlebih lagi kemudahan akses terhadap informasi memberikan celah untuk menyebarkan informasi secara lebih cepat dan meluas.

     Kampanye negatif pada tahun-tahun politik seperti saat ini pada tahun 2023 memang cukup banyak ditemukan melalui media-media online. Kampanye negatif juga kerap kali menyerang aktor-aktor politik dan kelompok politik seperti partai politik. Media online bahkan dapat membentuk stigma buruk masyarakat terhadap politik dan hal tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan aktivitas pemilihan umum.

PERMASALAHAN

Persiapan Pemilu tahun 2024 telah cukup banyak dilakukan terlebih lagi untuk partai politik yang akan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nama Ganjar Pranowo tentunya bukan nama baru dalam dunia politik Indonesia. Bahkan Ganjar merupakan kepala daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendekatannya kepada masyarakat yang ramah mampu menarik banyak simpati masyarakat. Hal ini menjadikan Ganjar dinilai cukup layak untuk berkompetisi dalam pemilihan umum tahun 2024. Maka dari itu tidak heran apabila Ganjar dipilih oleh PDIP  untuk maju sebagai calon Presiden Dalam kompetisi Pemilu tahun 2024. Sebagai capres yang diusung oleh PDIP, Ganjar dinilai sebagai calon terkuat, di antara Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sedangkan angka elektabilitas pada tahun 2021 lalu, penempatan Ganjar pada posisi paling unggul. 

Survei Chat Politika mencantumkan bahwa angka elektabilitas Ganjar mencapai 30,2%, sedangkan Prabowo 26%, sedangkan Anise berada pada angka elektabilitas 23%. Selama berbulan-bulan posisi tersebut terus sama, Hingga pada bulan Februari 2023 pencatatan angka elektabilitas Ganjar Pranowo semakin menurun dan penurunan terparahnya pada April 2023 dimana angka elektabilitas menjadi 26,9%. Sedangkan Prabowo mengalami kenaikan elektabilitas menjadi 30,3% pada April 2023.

Penurunan angka elektabilitas Ganjar tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya dukungan Presiden Jokowi terhadap Capres Prabowo, sehingga menimbulkan pergerakan dukungan massa dari Ganjar kepada Prabowo. Selain itu juga disebabkan oleh faktor citra Ganjar yang menurun akibat gagalnya diselenggarakan piala Dunia di Indonesia. Hal ini dikarenakan Ganjar dinilai menjadi salah satu faktor penyebab dibatalkannya Piala Dunia U20 di Indonesia oleh FIFA.

Perpolitikan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari stigma publik yang terbentuk oleh berbagai faktor di dalamnya. Begitu pula yang terjadi di Indonesia, dengan keberagaman yang timbul akibat perbedaan pendapat, latar belakang sosial dan perkembangan budaya. Setiap kelompok masyarakat di Indonesia memiliki pengetahuan politik masing-masing yang diperoleh dari pengalaman maupun pembelajaran. Sehingga tidak heran apabila perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan umum terjadi khususnya dalam dunia politik yang berlangsung di Indonesia. 

Penurunan tingkat elektabilitas Ganjar juga terjadi secara cepat akibat adanya informasi tentang konten negativisme terhadap Ganjar sebagai capres dari PDIP. Banyak konten-konten media sosial yang menampilkan mengenai penolakkan Ganjar terhadap keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 yang menjadi bahan konten yang cukup banyak diperbincangkan oleh netizen di Indonesia. Hal ini tentunya mendapatkan banyak respon dari masyarakat digital, dan memicu terbentuknya stigma-stigma negatif yang mampu berdampak terhadap ekstabilitas Ganjar sebagai capres tahun 2024. Ditambah lagi dengan adanya stigma negatif yang dibentuk oleh oknum tertentu yang dapat memicu terbentuknya stigma buruk terhadap aktor politik dan kelompok politik yang memberikan dukungan terhadap Ganjar dan PDIP.

Salah satu penyebab konflik sosial pada masa pemilu adalah persaingan yang ketat antara partai politik. Partai politik akan berusaha untuk memenangkan hati masyarakat dengan melakukan kampanye politik yang agresif. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan konflik sosial antara partai politik

MANFAAT

Dalam penulisan artikel ini diharapkan para mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik dapat mengetahui dan mengembangkan wawasan serta disiplin ilmu untuk mengetahui adanya konflik yang menimbulkan perubahan dalam masyarakat dan sebagai bahan pemahaman untuk mengetahui faktor penyebab dan dampak dari Konflik Sosial Terhadap Partai Politik Menjelang Pemilu Serentak.

METODOLOGI

Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif , metode penelitian kualitatif artikel ini  menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara wawancara serta digunakan dalam menganalisa realita yang ada pada masyarakat dan memaknai atau mempelajari sumber referensi ilmiah terdahulu yang sesuai dengan tema Konflik Sosial Terhadap Partai Politik.

PEMBAHASAN

Konflik sosial terhadap partai politik menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dinamika politik yang ada di suatu negara. Berikut ini adalah beberapa pembahasan terkait kemungkinan konflik sosial yang dapat terjadi menjelang Pemilu Serentak tahun 2024:

• Persaingan Politik yang Ketat: Pemilu serentak sering kali menciptakan persaingan politik yang ketat antara partai politik. Setiap partai berusaha untuk memenangkan kursi dan kekuasaan politik. Persaingan yang sengit ini bisa memicu konflik sosial, terutama jika ada tuduhan kecurangan pemilu atau upaya untuk memanipulasi hasil pemilu.
• Identitas Politik: Dalam beberapa kasus, partai politik berbasis identitas seperti suku, agama, atau kelompok etnis dapat menjadi sumber konflik sosial menjelang pemilu. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini bisa meningkat karena adanya perbedaan pandangan politik dan kepentingan yang saling bertentangan.
• Ekonomi dan Kesenjangan Sosial: Ketidakpuasan ekonomi dan kesenjangan sosial juga dapat memperburuk konflik sosial menjelang pemilu. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa tidak adil dalam distribusi kekayaan dan kesempatan, hal ini dapat memicu ketegangan politik yang meningkat. Partai politik yang berjanji untuk mengatasi masalah tersebut mungkin menjadi sasaran penyalahgunaan oleh kelompok-kelompok yang merasa tidak diwakili.
• Propaganda dan Retorika Politik: Pada saat menjelang pemilu, seringkali terjadi peningkatan penggunaan propaganda dan retorika politik yang keras. Partai politik mungkin menggunakan strategi yang menyerang dan memprovokasi untuk mempengaruhi pandangan pemilih. Hal ini bisa memicu konflik sosial, seperti demonstrasi atau bentrokan fisik antara pendukung partai yang berbeda.
• Ketidakpercayaan Terhadap Sistem Politik: Ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau lembaga pemilihan umum juga dapat menyebabkan konflik sosial. Jika pemilih merasa bahwa pemilu tidak adil atau terdapat kecurangan yang signifikan, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap proses politik dan memilih untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui aksi protes atau pemboikotan pemilu.

Penting untuk dicatat bahwa sifat konflik sosial menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 dapat bervariasi di setiap negara, tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya yang ada. Upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat lembaga pemilihan umum, dan mengatasi ketidakpuasan masyarakat dapat membantu mengurangi risiko konflik sosial yang berkaitan dengan partai politik dan pemilu.

Teori Konflik Rasional Karl Marx Teori ini melihat konflik sosial sebagai hasil dari tindakan rasional individu atau kelompok yang berjuang untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Konflik sosial dipahami sebagai bentuk tindakan yang diarahkan untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi kerugian bagi pihak yang terlibat.

Dalam konteks konflik sosial, rasionalitas seringkali dikaitkan dengan tindakan dan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan keuntungan dan kerugian yang rasional bagi individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Beberapa teori yang mungkin relevan dalam kaitannya dengan rasionalitas dalam konflik sosial antara lain:

• Teori Pilihan Rasional: Teori ini berfokus pada tindakan rasional individu yang didasarkan pada pemilihan alternatif yang dianggap memberikan manfaat paling maksimal dan mengurangi kerugian. Dalam konteks konflik sosial, teori ini berpendapat bahwa individu atau kelompok akan melakukan tindakan konflik ketika mereka menganggap bahwa tindakan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya atau kerugian yang mungkin timbul.
• Teori Konflik Sumber Daya: Teori ini menyatakan bahwa konflik sosial muncul ketika sumber daya yang langka atau dianggap berharga diperebutkan oleh individu atau kelompok. Rasionalitas terkait dengan upaya individu atau kelompok dalam memperoleh dan mempertahankan sumber daya yang dianggap penting bagi kepentingan mereka sendiri.
• Teori Kekuasaan Rasional: Teori ini menekankan peran kekuasaan dalam konflik sosial. Rasionalitas terkait dengan upaya individu atau kelompok untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan serta menggunakan kekuasaan tersebut untuk mencapai tujuan mereka.

Dalam semua teori konflik sosial, rasionalitas dianggap sebagai faktor penting dalam pemahaman tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam konteks konflik. Namun, perlu dicatat bahwa konflik sosial juga dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional, nilai-nilai, dan dinamika sosial yang kompleks.

 

KAJIAN PUSTAKA

Konflik sosial terhadap politik adalah situasi ketika terjadi perselisihan, ketegangan, atau pertentangan antara kelompok-kelompok masyarakat atau individu dengan pihak-pihak politik atau sistem politik yang ada. Konflik semacam ini muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau aspirasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam politik. Pendapat para ahli tentang konflik sosial:

Menurut Robbins, konflik adalah proses sosial dalam masyarakat yang terjadi antara pihak berbeda kepentingan untuk saling memberikan dampak negatif, artinya pihak-pihak yang berbeda tersebut senantiasa memberikan perlawanan.

Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan memperoleh status, nilai, kekuasaaan, di mana tujuan mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan saingannya.

Konflik sosial terhadap politik ini memiliki beberapa macam contoh  konflik  yaitu konflik ideologi, konflik kekuasaan, konflik kelompok sosial, konflik pemilihan umum, dan konflik sosial dan media sosial.

KESIMPULAN

Negativisme sosial terhadap partai politik menjelang pemilu serentak tahun 2024 diakibatkan melalui respon masyarakat melalui media digital yang melibatkan aktivitas-aktivitas politik didalamnya. Salah satu aktivitas yang berpengaruh besar terhadap negativisme sosial terhadap partai politik dan aktor politik tertentu yang diakibatkan karena adanya budaya politik berupa kampanye negatif yang mampu membentuk stigma buruk terhadap aktor politik. Sehingga khalayak digital mendapatkan pengetahuan yang kurang tepat mengenai aktivitas politik dan juga mengenai aktor politik. Maka dari itu stigma negatif kerap kali dibentuk untuk menyudutkan peserta pemilu.

Daftar Pustaka

Antari, P. E. (Juni 2018). Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum Vo. 3 No. 1, 87-104.

Farisa, F. C. (2023, April 22). Naik Turun Elektabilitas Ganjar: Lama Pimpin Klasemen Survei Capres, Anjlok karena Piala Dunia U20. Retrieved from Kompas.Com: Fitria Chusna Farisa Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Naik Turun Elektabilitas Ganjar: Lama Pimpin Klasemen Survei Capres, Anjlok karena Piala Dunia U20", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2023/04/22/05300031/naik-turun

Gabriel A. Almond & Sidney Verba. (1963). The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. https://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2: Princeton University Press.

Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika 3 , 199-212.

Kantraprawira, R. (1997). Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar (Cetakan kelima). Bandung: CV. Sinar Baru.

Rasyid, F. A. (2009). Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa. Jurnal MIMBAR, Vol. XXV, No. 2 Juli - Desember, 109-118.

Samsudin, dkk. (2020). Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Saputra, N. A. (April 2021). Pengaruh Peran Kampanye Media Sosial terhadap Perilaku Pemilih Muda di Kota Semarang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol. 3 No. 3 (DOI: 10.34007/jehss.v3i3.413), 845-852.

Sugitanata, A. (2021). Sistem Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru Dan Reformasi. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Vol. 2 No. 1, 1-21.

Wibawana, W. A. (2023, Januari 18). Apa Saja yang Dipilih dalam Pemilu 2024? Cek Infonya di Sini. Retrieved from detikNews: https://news.detik.com/pemilu/d-6521367/apa-saja-yang-dipilih-dalam-pemilu-2024-cek-infonya-di-sini