K14_Contoh Cara Menerapkan PP 24 Tahun 2018 tentang "Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Etika & Hukum Bisnis)

badan aturan lainnya yg dimiliki sang negara, forum penyiaran publik, atau badan layanan generik. 

Ditegaskan pada PP ini, Izin Usaha &/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif selesainya Pelaku Usaha menuntaskan Komitmen & melakukan pembayaran porto  Perizinan Berusaha sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pemenuhan Komitmen yg diatur pada PP ini mencakup Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan, &/atau Izin Mendirikan Bangunan. 

 Bagaimanakah aplikasi OSS dilakukan?

Ditegaskan pada PP ini, Lembaga OSS berwenang buat: a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; b. memutuskan kebijakan aplikasi Perizinan Berusaha melalui sistem OSS; c. memutuskan petunjuk aplikasi penerbitan Perizinan Berusaha dalam sistem OSS; d. Mengelola  & membuatkan sistem OSS; & e. Bekerja sama menggunakan pihak lain pada aplikasi, pengelolaan, & pengembangan sistem OSS.

"Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dilakukan menggunakan berkoordinasi menggunakan menteri, pimpinan forum, gubernur, &/atau bupati/wali kota, difasilitasi sang menteri ketua   yg menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perekonomian," suara Pasal 94 ayat (2,3) PP ini.

Dalam ketentuan peralihan disebutkan, Perizinan Berusaha yg sudah diajukan sang Pelaku Usaha sebelum berlakunya PP ini, diproses melalui sistem OSS sinkron menggunakan ketentuan PP ini.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dalam lepas diundangkan," suara Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yg sudah diundangkan sang Menteri Hukum & HAM Yasonna H. Laoly dalam 21 Juni 2018.

sumber: http://www.kominfo.do.id/pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha