Analisis Kebijakan Kasus Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan Direktur Utama PT Pertamina

Korupsi saat ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pencegahan dan usaha penanganan yang luar biasa juga. Diperlukan tekad dan usaha yang kuat dari semua elemen bangsa, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. pada dasarnya, dalam menangani dan memberantas kasus korupsi terdapat 2 langkah, yaitu langkah preventif dan langkah represif. Tindakan preventif yaitu pengaturan untuk memberantas korupsi. 

Selanjutnya, tindakan represif adalah langkah-langkah menuju penjatuhan sanksi pidana yang berat dan pemulihan kerugian negara yang sebesar-besarnya sebagai pelaku korupsi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu merupakan sebuah sektor perusahaan saham yang keseluruhannya dimiliki oleh negara. BUMN ini merupakan sebuah sektor yang terbentuk atas dasar perundang-undangan. Namun, meskipum sektor ini terbentuk atas dasar perundang-undangan, di dalam sektor ini masih terdapat banyak sekali celah yang di manfaatkan oleh oknum-oknum terkait dengan praktik tindak pidana korupsi. 

Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan di dalam pengimplementasian yang mengakibatkan timbuknya banyak celah yang sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh negara yang biasanya jumlahnya tidak sedikit.

BUMN dalam keberjalanannya mempunyai dua fungsi yaitu yang pertama sebagai pelayanan publik, dengan contoh pada listrik (PLN) dan transportasi kereta api (PT KAI). serta yang kedua pada perusahaan atau bisnis yang mempunyai fungsi untuk menggarap keuntungan dengan cara ekspansi. Salah satu cara ekspansi dalam bisnis yaitu dengan cara membentuk anak-anak perusahaan untuk memperluas modal usaha.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan alat untuk memupuk keuntungan. Namun tidak selamanya dalam aktivitasnya BUMN memperoleh keuntungan ada pula yang tidak sesuai dengan harapan atau bisa disebut juga merugi. PT Pertamina dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/PID.SUS- TPK/2019/PT.DKI yang mengalami kerugian hingga Rp. 568.066.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) akibat akuisisi atau investasi di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Pertamina (Karen Agustiawan). Atas kerugian tersebut, Karen Agustiawan di dakwa pertama sejak tanggal 24 September 2018 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap memenuhi syarat yang tercantum pada pasal 2 UU Tipikor.

Lantas, bagaimana ini dapat dibahas dalam kasus Karen Agustiawan?

Atas Putusan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kepada Karen Agustiawan yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Karen dijatuhkan pidana penjara selama 15 Tahun dikurangi selama Karen dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika uang denda tidak terpenuhi maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (empat) bulan, juga menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebasar Rp. 284.033.000.000,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga puluh tiga juta rupiah). dipidana selama 5 (lima) tahun.

Hasil dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, pada tanggal 10 Juli 2019 membebaskan Karen Agustiawan karena tidak terbukti bersalah dalam penjatuhan pidana pada Pasal 2 UU Tipikor, tetapi Karen di dakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor dengan pemidanaan selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan syarat jika tidak memenuhivdenda maka di gantikan oleh pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pada tanggal 24 September 2019 kasus ini masuk ke ranah banding pada Pengadilan Tinggi, dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, bahwa Pengadilan Tinggi menerima banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan menetapkan terdakwa Karen Agustiawan di tahan. Kasus ini kemudian masuk ke ranah kasasi sehingga dalam Putusan Nomor 46/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST, kemudian MA menerima permohonan Kasasi, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I dan Terdakwa Karen sebagai pemohon Kasasi II.

MA menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman adalah kewenangan Judex Facti dan hukuman tambahan tidak dibebankan kepada Terdakwa karena sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif).