*Catatan terbuka terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda tahun 2013-2033*
//Catatan ini dibuat berdasarkan pada dokumen Draft Raperda RTRW Kota Samarinda 2013-2033 yang diperoleh melalui email dan peta yang ada dalamhttp://bappeda.samarindakota.go.id/peta.php//
Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ini sebenarnya datang dengan sangat terlambat, ketika Perda No. 12 tahun 2002 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Kota Samarinda tahun 1994-2004 telah berakhir waktunya cukup lama. Sebelumnya Samarinda memiliki tata ruang melalui Perda Kota Samarinda Nomor 2 tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Raperda ini harusnya telah menjadi Perda pada tahun 2005, namun hingga saat ini belum juga di-Perda-kan. Walaupun ada persoalan lain, ketika Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang juga belum kunjung usai. Bila merujuk pada Ketentuan Peralihan di dalam Pasal 78 ayat (4) huruf (c) UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota sudah harus disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak 26 April 2007. Dan saat ini sudah sangat terlambat 3 (tiga) tahun dari tenggat yang seharusnya.
Kekhilafan pertama dalam Raperda ini adalah pencatuman Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2000 sebagai penomoran Perda RTRW Kota Samarinda sebelumnya. Bisa jadi kekhilafan ini dikarenakan penggunaan file (dokumen) lain dalam proses pengetikan dokumen. Perda Kota Samarinda No. 4/2000 ini sendiri adalah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
Masyarakat Kembali Menjadi Penonton
Proses penyusunan Raperda RTRW Kota Samarinda kali ini, hampir serupa dengan beragam proses penyusunan Raperda RTRW di wilayah lain dan dalam tingkatan lainnya. Ketertutupan terhadap proses penyusunannya, menunjukkan tidak adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan Raperda RTRW Kota Samarinda ini. Padahal, mandat pasal 11 ayat (5) huruf b UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sudah sangat jelas, bahwa salah satu jenis pelayanan dalam perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota adalah keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah. Dimana untuk mutu pelayannya dapat dilihat dari frekuensi keikutsertaan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota.
Asas keterbukaan di dalam Pasal 2 huruf e UU No. 26/2007 pun telah memandatkan bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Lebih jauh, Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang menyebutkan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan masukan mengenai: (1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;(2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; (3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; (4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau (5) penetapan rencana tata ruang, serta
kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Bahkan lebih jauh, proses pemberian pendapat oleh masyarakat dimulai dari penyusunan kerangka acuan.
Pada posisi ini sangat terlihat jelas, bahwa hingga saat hari ini belum ada sebuah proses pembukaan informasi dari Pemerintahan Kota Samarinda terkait Raperda RTRW Kota Samarinda ini. Pengerjaan Draft Dokumen RTRW Kota Samarinda sangatlah tertutup, bahkan dari pihak DPRD Kota Samarinda. Akun @infopubliksmr yang kabarnya sebagai media komunikasi antara Pemerintah Kota Samarinda dengan netizen pun, masih dalam posisi tertidur. Dan hingga saat ini tidak jelas saluran apa yang dapat digunakan warga untuk memperoleh informasi dan memberikan masukan terkait dengan Raperda RTRW Kota Samarinda ini.
Bergantung pada Akar yang Mana
Membaca rujukan peraturan perundang-undangan yang digunakan, terlihat bahwa tidak semua aturan terkait yang digunakan. Hanya aturan-aturan yang dipandang mengandungi kata-kata tata ruang dan kewilayahan yang digunakan. Misalnya saja, peraturan terkait dengan perlindungan kawasan dan hutan kota, tidak terlihat sebagai rujukan. Misalnya saja PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota hingga Perda No. 28 tahun 2003 tentang Kawasan Lindung, yang sangat terkait dengan kawasan perlindungan, tidak dijadikan rujukan dalam Raperda RTRW Kota Samarinda ini.
Masih terdapat beragam peraturan perundangan yang diabaikan oleh Raperda ini, sehingga bukan tidak mungkin, secara substansi Raperda ini akan banyak memiliki permakluman terhadap kondisi faktual yang dibutuhkan kota ini untuk berkembang dan tumbuh dengan sehat serta berperspektif perlindungan warga dan layanan alam.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur pun tidak menjadi rujukan di dalam Raperda RTRW Kota Samarinda ini. Walaupun hingga saat ini Pemerintah Provinsi masih belum menghasilkan Perda RTRW Provinsi, namun masih tersedia Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku hingga saat ini. Termasuk terhadap Paduserasi TGHK dan RTRW Provinsi Kaltim.
Selamatkah Warga dan Lingkungan Kota?
Ada beberapa hal yang menarik dari Raperda RTRW Kota Samarinda ini. Misalnya saja, di dalam pasal 5 ayat (5), didalam strategi pemantapan kelestarian kawasan lindung, Raperda ini memilih untuk mengambil ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan luas minimal 20 % dari luas wilayah dan hutan kota dengan luas minimal 10% dari luas wilayah kota. Dan merujuk pada Pasal 36 ayat (2) huruf d, tertuliskan luasan hutan kota Samarinda hanyalah 580,18 hektar (0,8% dari luas kota). Terlihat jelas bahwa ada ketidakkonsistenan diantara ayat di dalam Raperda ini.
Terhadap hutan kota, di dalam pasal 8 ayat (3) PP No. 63/2002 memang menyebutkan bahwa luas hutan kota paling sedikit 10% dengan satu hamparan kompak paling sedikit 0,25 hektar. Namun juga disebutkan kalimat “…. atau disesuaikan dengan kondisi setempat”. Dengan demikian maka sudah seharusnya Pemerintah Kota memiliki sebuah kajian khusus terkait dengan kawasan hutan kota yang dibutuhkan. Dalam sebuah kajian yang dilakukan oleh Adi Supriadi (2006) disebutkan bahwa pada tahun 2011 Samarinda memerlukan hutan kota seluas 19.875,72 ha (27,68% dari luas kota). Dan bila merujuk pada angka tahun yang digunakan dalam Raperda RTRW Kota Samarinda ini, maka bisa jadi kebutuhan hutan kota bagi Samarinda akan lebih besar dari angka tersebut.
Hal lain, terkait dengan luasan RTH yang diajukan, yaitu minimal 20%, hal ini berkaitan dengan pasal 36 ayat (2) Raperda tersebut. Dimana disebutkan bahwa RTH Publik yang diajukan adalah seluas 16.460,33 hektar (22,93% dari luas wilayah kota). Padahal Pasal 29 ayat (3) memang menyebutkan bahwa proporsi RTH publik adalah 20% yang disediakan oleh Pemerintah Kota. Sedangkan RTH Privat yang diajukan dalam pasal 36 ayat (3) Raperda ini adalah 14.194,86 ha (19,77% dari luas kota). Secara keseluruhan luasan RTH sekurangnya adalah 30% dari luas kota.
Hal lain yang menjadi kawasan resapan air hanyalah 183 hektar (0,25% dari luas kota) sebagaimana di dalam pasal 33 ayat (2). Padahal, Samarinda ini merupakan sebuah kota yang berada dari 0-200 meter dari permukaan laut. Bappeda Samarindamenyebutkan kawasan rawa yang tidak diusahakan sebagai lahan pertanian seluas 432 hektar, dan bisa jadi luas rawa kota Samarinda ini lebih luas dari yang tertuliskan. Kata Rawa yang dimaknai bukan sebagai nama wilayah, tidak ditemukan di dalam Raperda ini.
Bagian lain yang penting untuk dicermati dan memperoleh penjelasan adalah posisi kawasan peruntukan lainnya, yang memasukkan pertambangan didalamnya, di dalam pasal 38 huruf (i). Kawasan ijin pertambangan batubara yang merupakan kawasan terluas di Kota Samarinda, bahkan sudah mencapai 71% dari luas wilayah kota. Namun kemudian, terlihat sangat kecil di dalam Raperda ini, dimana hanya dimasukkan di dalam kawasan peruntukan lainnya, yang bahkan dibagi lagi ke dalam beberapa jenis pertambangan (pasal 47 ayat (5)). Berbeda pada Perda RTRW Kota Samarinda sebelumnya, kali ini kawasan pertambangan kelompok batubara akan meliputi:
- batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan
- batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda. (Bagian ini menunjukkan tidak ada batasan wilayah untuk pengeluaran ijin oleh Pemerintah Kota samarinda, atau dapat dimaknakan pada keseluruhan wilayah kota)
Dengan konstruksi yang telah disebutkan tadi, maka pertanyaan apakah kemudian Warga akan menjadi selamat dan lingkungan hidup akan jauh lebih baik di Kota Samarinda akan dengan sangat mudah dijawab. Pemerintah Kota Samarinda masih belum mempunyai itikad baik untuk menjadikan kota ini jauh lebih baik dan nyaman bagi seluruh warganya.
Pengarahan Kawasan yang tak Berkeadilan
Hal yang juga penting dicermati adalah pembagian kawasan-kawasan di dalam RTRW Kota Samarinda ini. Misalnya saja, untuk kawasan pendidikan tinggi di dalam pasal 57 ayat (8) huruf (c), yang hanya difokuskan pada Gunung Kelua dan Makroman, yang secara dengan jelas mengabaikan posisi Universitas dan Akademi lainnya yang ada di kota ini, selain Universitas Negeri.
Pun demikian dengan kawasan kesehatan pada ayat berikutnya, dimana keberadaan Rumah Sakit hanya pada wilayah Samarinda Ulu, yang menunjukkan tidak lagi dimaknai kehadiran Rumah Sakit di wilayah Samarinda Ilir. Dan Pemerintah Kota masih belum mengantisipasi perkembangan kota ke arah utara dan barat daya, dimana kawasan tersebut, bilamana berkembang dalam 10 tahun mendatang, akan membutuhkan faislitas rumah sakit yang lebih dekat, dibandingkan harus menuju pada rumah sakit yang ada saat ini.
Peletakan kawasan strategis pun masih perlu masukan dari warga. Misalnya saja, kota Samarinda ini cukup dikenal dengan keberadaan Langsat Air Putih, dimana saat ini kebun-kebun langsat warga kian tergerus oleh industrialisasi di sekitarnya. Menjadi penting bagi Pemerintah Kota untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kawasna-kawasan unik serupa ini.
Semakin menarik bila melihat pasal 32, pasal 35 dan pasal 67 Raperda ini, tetiba muncul sebutan cagar alam, yang menunjuk pada kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda. Cagar alam memiliki rujukan sendiri dalam peraturan perundang-undangan, dimana harus masuk dalam kriteria penentukan kawasan sebagai cagar alam.
Dan untuk wilayah kota, dapat mengembangkan kawasan perlindungan setempat, dimana tidak diurai secara detail dalam Raperda ini, dimana dalam pasal 32 huruf b dan pasal 34, hanya mengarahkan kawasan perlindungan setempat pada sempadan sungai dan kawasan sempadan waduk sekitar embung.
Naik-naik Kereta Api
Samarinda akan menjadi kota yang beruntung. Pasal 16 Raperda ini menyebutkan bahwa akan ada kereta api dengan stasiun yang terintegrasi dengan Bandara Samarinda Baru di Sungai Siring. Jalur Kereta Api sendiri akan melalui Kelurahan Sungai Siring – Kelurahan Tanah Merah – Kelurahan Lempake – Kelurahan Sempaja Utara – Kelurahan Bukit Pinang – Kelurahan Air Putih – Kelurahan Loa Bahu – Kelurahan Loa Bakung – Kelurahan Loa Buah – Jembatan Mahakam – Kelurahan Sengkotek – Kelurahan Tani Aman – Kelurahan Simpang Tiga.
Kereta api ini sepertinya akan melintasi wilayah perkotaan juga, yang tentunya akan memili dampak terhadap berbagai sistem transportasi yang sudah memacetkan saat ini, serta terhadap kondisi lingkungan yang akan dilalui. Walaupun kemudian, menjadi penting untuk membaca secara lengkap sistem transportasi yang akan dibangun dalam Raperda ini.
Samarinda, Kota dalam Rinjing
Samarinda bak kota dalam rinjing. Berada diantara perbukitan yang menyimpan air di bagian tengahnya. Dan ketika musim berganti, kota ini semakin panas membara. Suhu udara yang tak lagi berada dalam posisi normal, telah meningkatkan jumlah produksi keringat bagi setiap warganya. Dan tata kelola air yang benar-benar tidak dikelola, menambah keriuhan kota ini.
Bayangkan diri kita di dalam sebuah rinjing. Yang terlalu susah untuk keluar dari dalamnya. Warga selalu digoyang-goyang dan goreng-rebus oleh pemerintahan kotanya. Tak pernah tahu apa yang akan terjadi dan dilakukan terhadapnya. Hanya mampu menantikan sebuah keajaiban semata. Pasrah, dan berharap semoga hari esok akan lebih baik.
Warga Kota Samarinda jangan pula seperti katak yang diletakkan di dalam panci yang dipanaskan dengan api kecil. Sehingga pada waktunya tetiba diam, membeku, kaku dan lalu disantap di atas piring datar bercorak bunga itu. Warga Kota Samarinda harus mulai membaca lebih lengkap tentang kota ini. Menyaksikan dan melaporkan setiap perilaku pemerintahan kota yang bagi kita akan mengancam masa depan generasi kota ini. Tak perlu berharap belas kasihan darinya.
Kota Samarinda pasti bisa keluar dari sekian banyak problematikanya. Hanya butuh sebuah keberanian kolektif untuk memastikan hal itu terjadi. Juga dibutuhkan kejujuran warganya untuk tidak terus berada dalam kandang emasnya. Sebagai kawasan yang tak pernah lepas dari lingkaran kekuasaan provinsi ini, sudah seharusnya kota ini menjadi lebih baik. Ah.. sudahlah… mungkin ini hanya mimpi.
*sebagaimana yang tertulis di timpakul.web.id*