Sudah beberapa hari ini, hashtag #TolakPenundaanPemilu terus muncul sebagai salah satu trending topik twitter di Indonesia. Awalnya, aku mengabaikannya. Aku pikir, kenapa lagi sih? Bukankah KPU sudah mengeluarkan jadwal pemilu yang dipastikan akan digelar di tahun 2024?Â
"Ah, paling juga berita sensasi nih."
Itu yang ada di pikiranku pada awalnya. Tapi, besoknya, dan besoknya lagi, hashtag #TolakPenundaanPemilu terus muncul sebagai salah satu trending topik twitter di Indonesia. Akhirnya, aku yang semula cuek dan men-skip-skip saja bahasan tentang ini mulai tertarik untuk menyimaknya.
Pemilu Serentak di tahun 2024
KPU sepertinya bisa bernafas lega ketika akhirnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024.Tanggal 14 Februari 2024 ini jatuh pada hari Rabu. Jadi bakalan sama seperti penyelenggaraan pemilu selama ini.
Sementara itu, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dengan begitu masih ada ruang bagi bakal calon kepala daerah untuk mensosialisasikan diri dan programnya kepada masyarakat setelah beristirahat sejenak dari kegiatan kampanye Pemilu.
Keputusan untuk melakukan pemilu dan pilkada serentak di seluruh Indonesia ini, digodok cukup lama pembahasannya di gedung DPR/MPR sana. Nyaris bertahun-tahun dengan tarik-ulur berbagai kepentingan. Pertimbangannya adalah, agar bisa dicapai penghematan biaya dan bisa meredam gejolak dalam masyarakat yang diakibatkan pilkada dan pemilu yang tidak serentak di tahun yang sama.Â
Saat ini, KPU dan DPR serta pemerintah, sebenarnya sedang berunding kembali untuk membahas besaran biaya yang diperuntukkan untuk kegiatan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024.
Wacana Penundaan Pemilu
Masalahnya adalah, tiba-tiba saja, tiada angin dan tiada hujan malah muncul sebuah wacana yang bikin kerut kening orang awam seperti aku. Yaitu wacana usulan untuk menunda pemilu. Jadi, wacana ini berupa usulan agar pemilu jangan dilakukan di tahun 2024 itu. Tapi ditunda mungkin tahun depannya, atau tahun depannya lagi, atau tahun depannya lagi. Entahlah mau ditunda berapa tahun.Â
Mengherankan nggak sih?
Aku sih heran. Ada apa sih? Kenapa bisa muncul wacana untuk menunda pemilu? Memangnya ketika membahas tentang penyelenggaran Pemilu dan Pilkada serentak di gedung DPR/MPR itu, para anggota dewan yang mengusulkan untuk menunda itu pada kemana?Â
Kenapa baru bersuara sekarang? Lalu, misalnya nih ya misalnya, ternyata diperpanjang, memangnya rakyat bersedia menyisihkan pajak yang mereka bayarkan ke negara untuk menggaji anggota dewan dan presiden serta wakil presiden yang sejak awal cuma akan bertugas selama 5 tahun saja tapi lalu diperpanjang masa kerjanya?Â
Lalu, apakah mereka yang mengajukan wacana penundaan pemilu itu lupa dengan amanat UUD 45 yang masih belum diganti sih isinya tentang masa jabatan anggota DPR/MPR dan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 5 tahun saja?Â
Jujur saja, sebagai orang awam, aku heran sih.
Jadi akhirnya aku tidak heran ketika hashtag tolak penundaan pemilu terus wara-wiri di trending topik twitter di Indonesia.Â
Siapa saja sih mereka yang menggelontorkan wacana untuk menunda pemilu 2024? Ah. Kalian bisa melihatnya sendiri jika kalian memasukkan hashtag Tolak Penundaan Pemilu.Â
Menurutku sih, daripada menggelontorkan wacana tersebut, mending tolonglah pemerintah dan anggota dewan yang terhormat memikirkan harga-harga barang kebutuhan sehari-hari yang satu persatu mulai naik ini harganya. Awalnya minyak, lalu tempe, lalu sekarang daging sapi. Besok apa lagi? Aduh. Aku sebagai ibu rumah tangga mulai khawatir nih. Apalagi ini tinggal berhitung hari kita akan memasuki bulan Ramadhan loh.Â