Mohon tunggu...
Muhammad Sadam
Muhammad Sadam Mohon Tunggu... Konsultan -

I love competitions—the ones that are open, free, and fair for everyone, and I mean, EVERY ONE | Racists, Sexists & Homophobes... STAY AWAY from my page!

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Jakarta yang Berubah Drastis Dalam Semalam

25 Januari 2017   14:58 Diperbarui: 25 Januari 2017   19:13 3736
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bagaimana tidak, bahkan segala macam aktivitas yang menyangkut anggaran maupun rapat kebijakan pemerintah DKI, bisa diakses oleh publik secara langsung dan setiap saat melalui kanal youtube Pemda DKI.

Reformasi Birokrasi itu juga terlihat jelas dalam urusan administratif seperti proses pengurusan KTP. Dulu, untuk mendapatkan KTP Jakarta harus melalui proses yang sangat rumit yang bahkan melibatkan berbagai macam jenis "uang pelicin", dan saya sendiri mengalami pengalaman tersebut. Kini proses pengurusan KTP (e-KTP) Jakarta sudah sangat mudah. Dan beberapa petugas terkait yang ketahuan melakukan pungutan liar kini telah diberhentikan oleh Pemda DKI.

Pemberantasan Korupsi adalah hal yang paling identik dengan Pak Ahok sebagai pimpinan DKI Jakarta. Dan hal itu membuat beliau dan pemerintah DKI kini sangat disegani dalam urusan yang satu ini. Selama masa kepemimpinan Ahok, Pemda DKI banyak memberhentikan pegawai-pegawai yang terlibat korupsi.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (foto: beritasatu.com)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (foto: beritasatu.com)
Pemda DKI juga berupaya tegas dan transparan dalam memutuskan akses kepada pihak-pihak yang selama ini selalu memanfaatkan celah APBD DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Secara spesifik itu terlihat pada beberapa "anggaran siluman" yang ditolak oleh Pemda DKI untuk diajukan ke Kemendagri, seperti "dana siluman" pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) untuk sekolah-sekolah di Jakarta yang mencapai Rp.12 Triliun, hingga "dana siluman" e-budgeting yang mencapai Rp.53 Triliun.

Progres yang Nyata

Lantas, apakah pembangunan Jakarta sudah berjalan sempurna? Tentu saja—by any objective measure—jawabannya, TIDAK. Akan tetapi dari semua potret singkat pembangunan Jakarta yang saya paparkan di atas, kita semua bisa menyaksikan sendiri kenyataan di lapangan, bahwa progres pembangunan itu nyata adanya. Dan seperti yang sudah sempat saya sebutkan di awal, progres tersebut sangatlah signifikan, tidak hanya dari dari intensitas perubahannya yang lebih baik, tetapi juga dari segi kemanfaatannya untuk warga Jakarta.

Lastly, perjuangan belum selesai. Progres ini tentu saja masih perlu ditingkatkan. Dan sebagai bagian dari kelompok progressive, saya sangat mendukung keberlanjutan pembangunan ini. Jadi, akan sangat disayangkan jika semua kesuksesan pembangunan ini bisa berpotensi terhambat atau bahkan terhenti sama sekali, jika ada perubahan kepentingan politik pimpinan DKI Jakarta yang baru nantinya. So, to be safe, lebih baik tetap pada pimpinannya yang sudah terbukti "kerja nyata"-nya sekarang ini.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun