Penetapan Labungkari sebagai Ibukota Buteng Tidak Sesuai Scoring Gubernur Sultra

 

Pada kenyataannya Pemerintah meresmikan Labungkari sebagai Ibukota Buton Tengah, padahal pada saat RDP telah disetujui Mawasangka menjadi ibukota karena dianggap sangat sesuai dan memenuhi syarat mutlak.

 

Banyak pihak yang menduga pemindahan ini terkait kepentingan. Mengingat Pemerintah harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membebaskan lahan yang akan digunakan sebagai wilayah Ibukota, harus membangun akses infrastruktur jalan, pelabuhan dan yang lainnya terkait geliat ekonomi masyarakat setempat.

 

Pemindahan ibukota ini juga dianggap sepihak oleh beberapa penggagas dan janggal mengingat, di Mawasangka masyarakat sudah menghibahkan tanah mereka seluas 2000 ha untuk dijadikan Ibukota. Dengan ini dipastikan Pemerintah pusat dan daerah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk pembebasan lahan yang akan dijadikan  pusat pemerintahan daerah. Adanya Pelabuhan yang tertata rapi dan rencana pembangunan Universitas diwilayah Mawasangka, seharusnya bisa menjadi dasar kelayakan, diluar metode scoring Gubernur yang memang menyatakan Mawasangka layak menjadi pusat Ibukota Buton Tengah dengan nilai scoring 26 ketimbang Labungkari dengan nilai 18.

 

Bahkan pada saat Rapat Dengar Pendapat, jelas. Menurut Nur Alam Mawasangka sangat sesuai memenuhi semua aspek persyaratan teknis dan yang lainnya. Adanya fasilitas pelabuhan dan tanah hibah seluas 2000 ha dari masyarakat akan menjadi sebuah efesiensi pembentukan wilayah baru.

 

Adanya tanah hibah ini seyogyanya bisa mengefisiensikan dana, pemerintah tidak lagi harus membebaskan tanah warga yang menelan biaya cukup besar dan tidak perlu lagi membangun pelabuhan sebagai akses lalulintas.