Pilkada Mabar: MISI Tidak Membebani Kontraktor?

"Kontraktor, pengusaha lainnya tak pernah luput dari peran aktif membantu para Cakada Pilkada. Keterlibatan mereka bukan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, para Cakada jangan mengibuli hati nurani apalagi jika mengibuli rakyat secara keseluruhan"

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak lepas dari diskusi elit elektoral lokal maupun Nasional. Para elit politik keroyokan mengambil peran dalam prosesi kontestasi Pilkada di Kota Premium itu.

Dalam satu sesion diskusi tokoh nasional, ada statement yang menarik bahwa "pilkada Mabar dicaplok oleh elit politik nasional". Artinya bahwa kontestasi Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Manggarai Barat melibatkan peran sentral elit politik nasional: mulai dari ketua partai hingga pejabat teras partai lainnya. 

Dengan alasan yang cukup rasional, realitas sirkulasi politik Kabupaten Manggarai Barat melibatkan peran aktif para elit politik dan tentunya menjadi Locus prioritas perhatian elit politik nasional dengan landasan keputusan dan keberpihakan.

Indikasi Sebab musababnya tidak terlepas dari multi kepentingan yang akan dicapai di kabupaten Manggarai Barat. Salah satunya ialah karena pasca ditetapkannya "Labuan Bajo sebagai kota pariwisata prioritas" dengan pelbagai sub sektor program nasional(proyek prioritas).  Siapa sih yang tidak ingin berinvestasi di Labuan Bajo?

Karena salah satu alasan demikian, maka menjadi satu kemungkinan, para elit politik nasional memberikan atensi khusus untuk kabupaten Manggarai Barat pada pilkada 2020.

Implikasi dari peran sentral para elit ialah jaminan jangka panjang manakala Paslon yang dijagokan mendapat trofi pada laga kali ini. Sehingga indikasi pengerahan materil, pikiran dan lain sebagainya tertuju pada kontestan yang bersangkutan.

Selain diskursus keterlibatan elit politik, indikasi peran para pengusaha besar, para investor, pun jadi titik krusial pada Pemilihan Kepala daerah Manggarai Barat tahun 2020. Lebih esensialnya adalah pada poin peran kolaborarif antara kontraktor, investor dan Paslon Pilkada. 

Seberapa besar peran Cukong pada Pilkada Mabar?

Mahfud MD, Kemenkumham RI menyampaikan bahwa 82  persen calon kepala daerah dibiaya oleh cukong. Hal ini disimpulkan berdasarkan data hasil analisis kuantitatif laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). dari 1.472 calon kepala daerah ditemukan 82 persen dibiaya oleh para cukong.

Keterlibatan para Cukong( kontraktor, busnismen, dan pengusaha besar lainnya) tentu memiliki alasan krusial jangka panjang. Yah, jika berbicara tentang keterlibatan cukong: antara proyek infrastruktur, investasi dan jenis kontrak karya jangka panjang. 

Keterlibatan mereka pun tidak terlihat kasat mata di atas kertas. Namun jenis dan bentuknya bisa disembunyikan melalui kiat kiat back stage. Dan akan nampak jika di lapangan , orang yang bersangkutan menjalankan aktivitas dalam rangka menunjang kemenangan Paslon Pilkada. 

Hemat saya bahwa, Cakada tak perlu cuci tangan soal ini. Ini bukan rahasia khusus, namun hanya karena produk hukum, point' seperti ini kadang dibungkus seapik mungkin. Benar kan? 

Benarkah Paslon MISI tidak membebani Kontraktor? 

Apakah Paslon Bupati dan Wabup Mabar masuk dalam presentasi itu?
Paslon Bupati dan Wabup Mabar bisa dan atau tidak masuk dalam presentasi itu. Sebab, pilkada Manggarai Barat merupakan pilkada yang menjanjikan di masa yang akan datang.

Salah satu Paslon Pilkada Mabar (MISI) menyampaikan bahwa pihaknya tidak membebani Kontraktor dalam Pilkada Mabar 2020. Suatu kesyukuran jika hal demikian terjadi. 

Namun demikian, hemat saya bahwa persoalan pilkada ialah problem yang cukup compleceted. Baik dari segi biaya politik mahal; persoalan loby partai, biaya perangkat operasional team, perangkat kampanye, dan lain sebagainya. 

Dengan berlandaskan pada sub sektor kebutuhan pilkada, maka sangat tidak mungkin peran kontraktor diabaikan pada momen pilkada. Walaupun halusnya "tidak dibebankan" akan tetapi prosesi politik tidak dengan metode pemaksaan, tapi dengan loby politik hingga menghasilkan kesepakatan utnuk satu tujuan. 

Apalagi jika ditilik pada realitas bahwa, apa yang disampaikan paket MISI tidak sesuai dengan fact di lapangan. Artinya bahwa ada oknum pengusaha, kontraktor yang turut telibat dalam membantu menyukseskan tujuan Paslon.  

Tidak dibebani, tetapi mereka menjalankan peran sebagai kontraktor dan juga sebagai team paket MISI. 

Pada aspek lainnya, sejumlah praduga bermunculan tentang besarnya peluang keterlibatan cukong(kontraktor, investor) pada masa pilkada karena pelbagai alasan:

Pertama Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang masuk dalam program pariwisata prioritas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, segala urusan nasional yang berkaitan dengan proyek nasional akan bersinggungan dengan keberadaan para cukong.

Bahasa halusnya ialah investor akan memburu segala jenis proyek yang masuk ke Labuan Bajo. Salah satu akibatanya yaitu para cukong harus ikut terlibat dalam kontestasi Pilkada yang akan berlangsung. Jika tidak, akan beresiko pada mitra jangka panjang 

kedua Sumber daya Alam kabupaten Manggarai Barat sangat menjanjikan bagi para cukong. Dari pariwisata: akan diburu soal lahan, dan segala jenis investasi lain.Investor akan bisa masuk jika pernah ada dan atau berjuang bersama dengan calon penguasa . Maka jaminan karpet merah untuk investasi dan Segala jenis urusan di Labuan Bajo akan lebih gampang jika pernah berkeringat.

Ketiga Keterlibatan Cukong pada Kontestasi Pilkada Manggarai Barat 2020 kemungkinan sangat besar. Alasannya ialah pilkada di masa Pandemi lebih besar kemungkinan akan terjadi politik transaksional daripada politik rasional.

Kebutuhan materil para Paslon akan lebih besar karena kondisi sulit rakyat pada masa Pandemi lebih memilih transaksional ketimbang rasional. Oleh karena itu biaya yang dikeluarkan oleh paslon pun lebih besar. 

Dengan segala jenis kemungkinan tersebut di atas maka kita bisa memprediksi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh paslon pasca terpilih. Apakah lebih berpihak kepada rakyat atau lebih berpihak kepada para cukong.

Sekarang saja, Masalah menumpuk di Manggarai Barat oleh karena kebijakan investasi pemerintah pusat. Para investor dan para cukong mendapat tempat di Labuan Bajo.

Benarkah paket MISI tidak membebani Kontraktor?