Pilkada Mabar: MISI Tidak Membebani Kontraktor?

Keterlibatan mereka pun tidak terlihat kasat mata di atas kertas. Namun jenis dan bentuknya bisa disembunyikan melalui kiat kiat back stage. Dan akan nampak jika di lapangan , orang yang bersangkutan menjalankan aktivitas dalam rangka menunjang kemenangan Paslon Pilkada. 

Hemat saya bahwa, Cakada tak perlu cuci tangan soal ini. Ini bukan rahasia khusus, namun hanya karena produk hukum, point' seperti ini kadang dibungkus seapik mungkin. Benar kan? 

Benarkah Paslon MISI tidak membebani Kontraktor? 

Apakah Paslon Bupati dan Wabup Mabar masuk dalam presentasi itu?
Paslon Bupati dan Wabup Mabar bisa dan atau tidak masuk dalam presentasi itu. Sebab, pilkada Manggarai Barat merupakan pilkada yang menjanjikan di masa yang akan datang.

Salah satu Paslon Pilkada Mabar (MISI) menyampaikan bahwa pihaknya tidak membebani Kontraktor dalam Pilkada Mabar 2020. Suatu kesyukuran jika hal demikian terjadi. 

Namun demikian, hemat saya bahwa persoalan pilkada ialah problem yang cukup compleceted. Baik dari segi biaya politik mahal; persoalan loby partai, biaya perangkat operasional team, perangkat kampanye, dan lain sebagainya. 

Dengan berlandaskan pada sub sektor kebutuhan pilkada, maka sangat tidak mungkin peran kontraktor diabaikan pada momen pilkada. Walaupun halusnya "tidak dibebankan" akan tetapi prosesi politik tidak dengan metode pemaksaan, tapi dengan loby politik hingga menghasilkan kesepakatan utnuk satu tujuan. 

Apalagi jika ditilik pada realitas bahwa, apa yang disampaikan paket MISI tidak sesuai dengan fact di lapangan. Artinya bahwa ada oknum pengusaha, kontraktor yang turut telibat dalam membantu menyukseskan tujuan Paslon.  

Tidak dibebani, tetapi mereka menjalankan peran sebagai kontraktor dan juga sebagai team paket MISI. 

Pada aspek lainnya, sejumlah praduga bermunculan tentang besarnya peluang keterlibatan cukong(kontraktor, investor) pada masa pilkada karena pelbagai alasan:

Pertama Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang masuk dalam program pariwisata prioritas dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, segala urusan nasional yang berkaitan dengan proyek nasional akan bersinggungan dengan keberadaan para cukong.