"Konsep karantina kewilayahan berbeda dengan lockdown. Rancangan PP sudah ada di Kemenko PMK dan tinggal didiskusikan kembali. Tapi saya pastikan tidak ada lockdown melainkan karantina kewilayahan", tuturnya.
Apapun istilah yang digunakan, pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan penyebaran virus Corona. Walaupun masih terlihat kurang tegas, karena banyaknya pertimbangan tentang kebijakan yang akan diambil dan dampaknya ke masyarakat.
Contoh satu negara yang tegas mengambil kebijakan Lockdown adalah Meksiko. Tak seperti Jakarta yang kondusif, kota Meksiko mulai tidak aman. Penjarahan minimarket mulai terjadi dalam kondisi kota yang lockdown.
Gelombang penjarahan menyebar disertai ajakan media sosial tersebar di tengah masyarakat. Perampokan masal di tengah pusat bisnis menyebabkan terjadinya bentrokan antara sipil dengan pihak kepolisian.
Hal yang sama akan terjadi, apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang salah. Kebijakan seharusnya disertai dengan kondisi kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menjalankannya.
Saat ini saling tolong menolong antara warga kelas atas dan bawah diharapakan menjadi solusi terbaik. Acara mudik masal dari ibukota merupakan keputusan yang tidak tepat ditengah wabah. Sesuai dengan hadis nabi Muhammad ,
"Apabila kamu mendengar penyakit berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila kamu berada di dalamnya, jangan pula kamu lari daripadanya". Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
