Guru Milenial dan Pimpinan Sekolah yang "Enggan" Berubah

The Deloitte Millennial Survey 2016, mengungkap generasi milenial atau kerap dipanggil Generasi Y punya rencana segera angkat kaki dari perusahaan atau organisasi dari saat ini untuk beberapa tahun ke depan. Survei yang diselenggarakan di 29 negara, termasuk 300 orang dari Indonesia, melibatkan 7.692 kaum milenial.

Mereka adalah generasi yang lahir setelah 1982 dengan pendidikan setingkat perguruan tinggi di negara maju dan berkembang. Survei ini mencoba memetakan nilai-nilai dan ambisi, kepuasan terhadap pekerjaan, dan keinginan bisa hadir dalam tim manajemen mereka di level yang lebih tinggi. Hasil survei tersebut memberikan gambaran bahwa potensi ancaman gelombang resign dari pekerja generasi milenial menjadi masalah serius bila tidak ditangani secara baik.

Bagaimana bila “perusahaan” itu adalah lembaga pendidikan atau sekolah? Adakah potensi ancaman yang sama mengintai institusi dimana integritas dan totalitas melayani peserta didik adalah pilar utamanya? Bagaimana pimpinan yayasan atau kepala sekolah menyikapi karakter "tak setia generasi milenial"? Apakah mereka akan menggunakan cara-cara lama, cara konvensional, menerapkan pola hubungan kerja yang sangat birokratis, memelihara karakter komunikasi atas-bawah, yang berada di posisi atas (pimpinan) pasti benar dan yang di bawah (anak buah) pasti salah?

Ataukah sikap tak setia generasi milenial itu cukup diberangus dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang bervisi sepihak, visi yang memihak kepentingan yayasan atau sekolah, seraya menutup rapat-rapat mata objektivitas bahwa sekolah pada dasarnya bukanlah pabrik intelektual untuk mendatangkan pundi-pundi laba finansial? Ketika generasi milenial mencermati, mengkritisi, mempertanyakan, menggugat, memprotes, menentang komersialisme pendidikan yang dijalankan di balik topeng kemuliaan pengabdian ilmu—bagaimana pimpinan lembaga atau kepala sekolah bersikap?

Kita bisa menderet hitungkan pertanyaan tersebut hingga batas yang tak terbatas. Di Indonesia apalagi, pendidikan menjadi ruang laboratorium bagi penguasa mengotak-atik rumus-rumus kepentingan: kurikulum, model pembelajaran, regulasi pendidik dan tenaga pendidikan, yang tidak selalu bersentuhan dengan akar filosofi pendidikan itu sendiri. Fakta bahwa sekolah sedang dan akan terus dibanjiri oleh para guru dari generasi milenial bukanlah isu secantik proyek perubahan kurikulum dan program dadakan seperti full day school.

Sekilas Fakta Generasi Milenial 

Mengutip hasil studi Gallup terhadap 1.733 pengawas sekolah di Amerika Serikat, hanya 6 persen dari para pimpinan pendidikan sangat setuju bahwa sekolah perlu mengerti kebutuhan guru milenial di tempat kerja. Kenyataan tersebut tidak lepas dari sekitar 73 juta milenium di AS berusia 19 hingga 36 tahun, mewakili mereka yang lahir antara tahun 1980 dan 1996. Secara keseluruhan, milenium memenuhi sekitar 38 persen dari tenaga kerja AS, dan mereka pasti mengisi posisi sebagai guru.

Bagaimana dengan Indonesia? Seperti dilansir KOMPAS.com, generasi yang juga kerap dijuluki digital natives, menurut lembaga riset pasar e-Marketer, populasi netter Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014, dan menempatkan Indonesia peringkat ke-6 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, e-Marketer memperkirakan, jumlah netter Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang pada peringkat ke-5, yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban.

Hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama dengan Puskakom Universitas Indonesia (UI), pengguna internet di Indonesia pada tahun 2014 menembus angka 88,1 juta. Dimana dari total jumlah tersebut, 49% di antaranya dikuasai oleh generasi millenial, demikian ditulis detik.com dalam Generas Millenial Kuasai Internet Indonesia.

"Dari apa yang kami teliti, kami menemukan jika pengguna internet terbanyak berada di rentan usia 18 hingga 25 tahun. Menyusul usia 26-35 tahun dengan jumlah persentase 33,8%, 36-45 tahun di 14,6%, dan paling rendah di umur 56-65 tahun dengan jumlah 0,2%," papar Ketua Umum APJII, Semuel A. Pangerapan di kantor APJII, Gedung Cyber, Jakarta.

Terdapat 48,4 persen rentang usia 26-45 tenaga produktif yang kemungkinan membanjiri posisi guru cukup besar. Siapkah para pimpinan sekolah menampung dan melejitkan potensi mereka? Saya khawatir pimpinan sekolah yang dijangkiti myopi, mata leadership yang berjarak pandang sangat pendek, akan membuat guru generasi millenial tidak kerasan, gerah, dan ogah meniti jalur di bidang pendidikan. Mereka yang gerah dan memutuskan keluar dari sekolah, atau dikeluarkan oleh pimpinan sekolah, akibat kebutuhan dasar sebagai generasi millenial tidak terpenuhi, asumsi saya justru merekalah generasi potensial, guru dengan visi-gagasan dan kreativitas mendidik yang luar biasa.

Nyaris yang tinggal di sekolah adalah guru yang patuh, manut, tidak banyak begerak, nyali kecil, mudah dikendalikan oleh kepentingan pimpinan sekolah dan birokrasi. Sedangkan guru generasi millenial yang melimpah potensinya memilih jalur lain seperti mengembangkan pendidikan alternatif, merintis pemberdayaan pendidikan, menjadi edupreneurship.

Pimpinan Sekolah Jangan "Enggan" untuk Berubah

Untuk itu pimpinan sekolah perlu mengenal dan mendalami karakter generasi millenial, mengingat pendidikan adalah lokomotif penggerak peradaban. Selain diharapkan menjadi taman bagi para peserta didik, sekolah hendaknya menjadi “sekolah” bagi para guru, khususnya guru dari generasi millenial, yang bekerja bukan semata menabung kehampaan sekadar menerima gaji tiap bulan.

Pimpinan sekolah hendaknya tidak menyumbat arus perubahan, karena guru generasi millenial merasa tertantang dengan lingkungan kerja yang melibatkan kreativitas dan perubahan. Mereka bukan generai baby boomer yang gemar berstatis ria, jumud, dalam jangka waktu yang lama. Guru generasi millenial akan sangat tertantang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Apabila pimpinan sekolah menemukan fakta sebaliknya: guru berkinerja liner dan stabil dalam jangka waktu cukup lama, tidak ada gesekan dan pertarungan gagasan, adem ayem, apatis, loyalitas buta, anut-grubyuk, sangat reaksioner ketika kepentingan pribadi mereka dirugikan—fantadhiris sa’ah. Tunggulah arus perubahan yang akan menyeretnya!

Memang, tidak mudah bagi pimpinan sekolah merubah iklim dan karakter kerja para guru yang terlanjur didominasi oleh pola-pola struktural lama. Kalau menghendaki guru millenial berkontribusi secara maksimal di lingkungan sekolah, berikan mereka kebebasan dan kemandirian. Etos kerja yang bebas dan bertanggung jawab sangat disukai oleh generasi digital natives. Kepala sekolah tidak perlu menerapkan micro-management. Cukup berikan ruang bagi mereka untuk merealisasikan gagasannya.

Bebas dan bertanggung jawab, sikap elegan bagi pintu masuk untuk menanamkan kesadaran bahwa menjadi guru bukan sebatas tugas profesional. Menjadi guru bukan mengirim pengetahuan ke dalam otak murid. Menjadi guru bukan sekadar berburu tunjangan profesional seraya memanipulasi data keguruan. Menjadi guru bukan hanya menjadi seorang pekerja di sebuah sekolah yang logika managemennya diatur seperti pabrik kecap.

Generasi millenial cukup terobsesi dengan makna dan nilai dari apa yang mereka tekuni. Menurut Deloitte Millenial Survey 2015, sebagian besar generasi millenial memilih pekerjaan berdasarkan sense of purpose atau tujuan utama suatu pekerjaan dilakukan. Mereka ingin sekali membuat perbedaan dan akan dengan mudah pindah ke perusahaan (atau sekolah) lain yang mampu memberikan makna dalam hidup mereka.

Apa yang harus dilakukan pimpinan sekolah? Menghubungkan penugasan yang diserahkan kepada mereka dengan visi dan misi yang diemban sekolah adalah tantangan yang menggairahkan bagi guru generasi millenial. Mereka menggunakan makna tersebut sebagai motivasi dalam bekerja. Sense of pupose tersebut akan tertanam apabila pimpinan sekolah berhasil menanam benih kepercayaan.

Sudah ketinggalan zaman memaksa guru supaya memiliki integritas dan loyalitas dengan cara-cara purba yang tidak menghargai sense of purpose: iming-iming gaji tinggi, formalisme aturan yang kaku dan berat sebelah, paparan normatif-religius untuk mengelabuhi bahkan memangkas nalar sehat, intrik politik untuk menjaga stabilitas komersialisme sekolah.

Bila itu benar terjadi, saya kok merasa itu bukan sekolah—tapi nafsu belantara kepentingan yang saling membunuh dan meniadakan. Semoga saya salah. []

Jagalan 260916