Sustainable Development Goals - Indonesia Masih Jauh dari Setara

Indonesia berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau rencana aksi global untuk mengurangi kemiskinan, mencapai kesetaraan gender dan melindungi lingkungan pada tahun 2030. yang menganalisis data untuk advokasi SDGs, menemukan bahwa kemajuan Indonesia menuju SDGs lambat.

Laporan Indeks Gender 2022 "Kembali ke Normal Tidak Cukup" mengukur komitmen dan perkembangan global dari perspektif gender dari adopsi SDGs pada 2015 hingga awal 2020. Dalam laporan ini sendiri, 98 persen populasi wanita berpartisipasi sebagai responden data di 144 negara.

Misia, direktur Institut Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL), mengatakan data dan analisis penggunaan lensa dan indeks gender dirancang untuk mendobrak pandangan sempit bahwa isu gender dalam SDGs hanya ada di poin kelima, berurusan dengan kesetaraan gender. Kapal Perempuan sendiri bermitra dengan EM2030 untuk mengumpulkan data peristiwa-peristiwa di Indonesia.

"(The Gender Index) memandu dan mengajarkan bagaimana mengarusutamakan dan mengarusutamakan gender di setiap target SDG. Jadi inklusivitas (bagi perempuan) ada di setiap tujuan dan gender tidak ketinggalan," di kutip dalam laman Duniakana.com dalam diskusi media tentang SDG Gender Index 2022 "Kembali normal saja tidak cukup", Kapal Perempuan, pada awal April tahun lalu.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa indeks Indonesia mencapai 66,7, atau 1,8 poin lebih dari tahun 2015. Namun, angka ini masih di bawah rata-rata Asia-Pasifik sebesar 67,7. Dengan demikian, untuk kawasan ini, Indonesia menempati urutan ke-15 dari 26 negara. Sementara itu, laporan EM2030 2019 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 11 dari 23 negara di kawasan Asia-Pasifik.

Di kawasan global, Indonesia menempati peringkat ke-76 dari 144 negara pada tahun 2020, sedangkan Indonesia berada pada peringkat ke-69 dalam laporan sebelumnya. EM2030 menyatakan bahwa Indonesia memang telah membuat beberapa kemajuan pada beberapa target SDG sejak tahun 2015, namun hanya sedikit kemajuan yang dicapai.

Indonesia membaik, tetapi dengan catatan

Dalam lima tahun, Indonesia telah mencapai beberapa kemajuan menuju beberapa target SDG, seperti tujuan keenam tentang air bersih, sembilan tentang inovasi dan ketiga belas tentang manajemen perubahan iklim. Menurut Justine Anthony dari Kapal Perempuan, Indonesia mencetak 89 poin untuk gol keenam, naik 8,2 poin dari tahun sebelumnya.

Selain itu, gol kesembilan bertambah 11,9 poin atau 63,5 poin, menempatkan Indonesia di peringkat 68 dunia untuk gol tersebut. Pertumbuhan ini didorong oleh akses perempuan yang lebih besar ke perbankan digital dan Internet. Sedangkan gol ke-13 bertambah 13,5 poin dan Indonesia mencetak 65,5 poin dan menempati peringkat 35 dunia.

"Indonesia juga memiliki skor yang rendah. Tujuan kelima adalah kesetaraan gender dengan skor 51 (penurunan 1,5 poin) dan peringkat 115 dunia, tujuan kesepuluh pengurangan ketimpangan dengan skor 58 (penurunan 2,5 poin). poin) dan Goal 11 tentang kota dan kota berkelanjutan dengan skor 60. (minus 12,4 poin) dan menempati urutan ke-120 dunia," ujarnya saat diskusi.

Dia melanjutkan, penurunan dan kebangkitan memiliki banyak komentar yang seharusnya menjadi fokus para pengambil keputusan. Misalnya, pada alinea kelima, meskipun ada ketentuan hukum yang mendukung kesetaraan gender, namun implementasi kerangka hukumnya masih sulit. Misalnya, RUU Tindak Pidana Pelecehan Seksual (RUU TPKS) yang telah diajukan sejak 2016, membutuhkan waktu sekitar enam tahun untuk menjadi undang-undang (12/4).

"Masalah juga norma sosial patriarki dan penaklukan perempuan atas nama ajaran agama. (Selain itu) kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dan terus meningkat," ujar media rsudtanjunguban.com.

Selain itu, meskipun Pekerjaan Layak dan Tujuan Pertumbuhan kedelapan meningkat 7,5 poin menjadi skor 64, perempuan yang bekerja di sektor formal dan informal belum menikmati hak dan perlindungan yang sama.

"Misalnya, PRT tidak berhak atas upah, jaminan sosial atau lingkungan kerja yang aman dan seringkali menjadi korban kekerasan. Organisasi masyarakat sipil, aktivis hak-hak perempuan dan aktivis buruh telah mendorong RUU tentang pekerjaan rumah tangga sejak tahun 2004, tetapi sejauh ini belum ada hasil yang nyata," jelas Justine.

Memperbaiki tujuan kesembilan, Justine mengatakan: "Pelaporannya adalah bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan, terutama di antara perempuan di daerah terpencil di mana komunikasi dan jangkauan internet dan listrik terbatas."

Kemajuan yang lambat di Asia dan Pasifik

Aarushi Hana, Regional Coordinator for Asia EM2030, juga menyatakan bahwa lambatnya kemajuan menuju tujuh belas SDGs juga terlihat di kawasan Asia-Pasifik. Pasalnya, skor Asia-Pasifik yang mencapai 67,7 dari 100 tergolong rendah. EM2030 mengkhawatirkan: jika perkembangan yang lambat ini terus berlanjut, terutama di sektor kesetaraan gender, dunia mungkin hanya mencapai 71 dari 100 pada tahun 2030.

Kekhawatiran serupa juga digariskan dalam Laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2021, yang mengatakan bahwa Asia Timur dan Pasifik telah berhasil menutup kesenjangan gender sebanyak 68,8 persen. Namun, jika kemajuan berlanjut dengan kecepatan yang sama, dibutuhkan sekitar 165 tahun untuk menutup kesenjangan tersebut.

Indonesia juga berusaha menutup kesenjangan gender sebesar 68,8 persen. Namun, Indonesia merosot ke peringkat 101 peringkat, sedangkan tahun lalu peringkat 85. Forum Ekonomi Dunia berpendapat dalam laporannya bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kesenjangan upah dan tidak adanya perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Dalam laporannya, World Economic Forum juga menyatakan bahwa pandemi COVID-19 juga mempengaruhi upaya untuk menutup kesenjangan gender. Misalnya, dalam hal partisipasi ekonomi, ILO menyatakan bahwa lima persen perempuan pekerja kehilangan pekerjaan dan 3,9 persen laki-laki. Pandemi juga mempercepat proses digitalisasi dengan membuka kesenjangan dalam profesi yang memiliki keterampilan teknologi. Misalnya, hanya 14% wanita yang berpartisipasi dalam komputasi awan, dan 32% dalam data dan kecerdasan buatan (AI).

Hana mengatakan terkait hasil laporan EM2030 dan dampaknya terhadap COVID-19, masih sulit diukur karena pendataan dilakukan sebelum pandemi. Namun, melihat situasi sebelum pandemi, kembali ke kehidupan normal saja tidak cukup, karena upaya yang dilakukan tidak cukup untuk mencapai kesetaraan dan inklusivitas gender untuk SDGs.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan beberapa langkah, seperti mereformasi atau memberlakukan undang-undang yang ditujukan untuk kesetaraan gender, mendorong lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan atau kepemimpinan, dan menyediakan sumber dukungan finansial dan non-finansial bagi organisasi feminis untuk bekerja demi kebaikan. pemerataan dapat terus berlanjut.

"Penting juga untuk menyadari bahwa ada kesenjangan dalam data penelitian yang menghalangi kita untuk melihat gambaran lengkap tentang apa yang terjadi pada perempuan. Selain itu, yang terpenting adalah bekerja langsung dengan perempuan agar suara mereka didengar, sehingga mereka berpartisipasi dan memiliki kekuatan," jelasnya.

Sementara itu, Justine mengatakan, "Kinerja Indonesia dalam Indeks Gender SDG 2022 membutuhkan kemauan politik dan upaya yang lebih terkoordinasi untuk mewujudkan hak-hak perempuan."