Pada saat ini kita semua menyaksikan bagaimana gaya hidup para pejabat kita yang sejatinya dibiayai dari keringat rakyat. Para pejabat kita seakan menunjukkan kepada rakyat kecil tentang gaya hidup mewah yang mereka jalani beserta keluarganya. Sedangkan di sisi sebaliknya, rakyat kecil tengah menderita karena krisis ekonomi yang memburuk, habisnya simpanan yang akhirnya menbuat daya beli menurun, serta dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa hingga sekarang di semua sektor, ditambah lagi dengan meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat, dan yang lebih buruk adanya bayang-bayang akan terjadinya krisis pangan yang bisa berujung pada krisis kelaparan serta kemanusiaan.
  Sungguh, harusnya semua kejadian ini tidak perlu terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Harusnya para pejabat bisa menunjukkan gaya hidup sederhana di tengah masyarakat yang masih serba kesusahan, dan para pejabat bisa menunjukkan hasil kerja yang maksimal untuk dapat mensejahterahkan rakyat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan begitu, diharapkan terjalin ikatan kebersamaan juga kerukunan antara pejabat dan rakyatnya sehingga akan menciptakan situasi kekeluargaan sesama anak bangsa. Jika ini bisa terwujud, maka kita bisa saling tolong-menolong dalam membantu saudara-saudara kita yang masih berada dalam kesusahan dan semua akan terasa ringan dengan bergotong royong.
Ketiga, rusaknya penegakan hukum di Indonesia.
Keadilan di Indonesia dan khususnya kepada masyarakat kecil merupakan hal yang sangat mahal dan hampir mustahil untuk didapatkan. Kita sering melihat juga mendengar baik melalui siaran televisi juga melalui siaran radio mengenai masalah penegakan hukum di tengah masyarakat. Hukum di Indonesia bisa diibaratkan bagai sebuah mata pisau yang selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum akan bekerja secara maksimal jika menyangkut masyarakat kecil yang lemah dan tak berdaya, tetapi hukum akan sulit bekerja jika menyangkut orang-orang besar dan memiliki pengaruh di negeri ini.
  Sudah 78 tahun Indonesia merdeka tapi pada kenyataannya, dalam bidang penegakan hukum bisa dikatakan belumlah merdeka dalam memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini untuk membenahi seluruh aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum, supaya bisa memberi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  Jangan sampai ketidakadilan dalam penegakan hukum ini malah menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya serta memberangus kelompok-kelompok yang tidak sependapat atau bisa dibilang kelompok oposisi. Apabila itu yang terjadi, lambat-laun Bangsa Indonesia akan menuju ke jurang kehancuran akibat dari penegakan hukum yang tidak bisa memberi rasa keadilan.
Keempat, memburuknya keadaan ekonomi.
Akhir-akhir ini keadaan ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan yang begitu hebat akibat dari faktor global yang sedang tidak menentu. Saat ini dunia sedang masuk dalam fase ketegangan yang sewaktu-waktu bisa pecah dan berubah menjadi perang dunia ketiga atau perang nuklir. Indikasinya sudah mulai terlihat dengan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda akan selesai. Memanasnya situasi di Laut Cina Selatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini adalah "Apakah ekonomi Indonesia sudah siap dalam menghadapi goncangan besar jika keadaan dunia benar-benar memburuk dengan cepat?" jawabannya adalah "Ekonomi Indonesia belum siap dalam menghadapi goncangan maupun tekanan yang sewaktu-waktu bisa terjadi".
  Apa yang menyebabkan ekonomi Indonesia seakan tidak siap dalam menghadapi goncangan hebat akibat dari faktor global? Jawabannya sangat sederhana, karena fundamental ekonomi Indonesia sangatlah rapuh. Ekonomi Indonesia sampai sejauh ini masih bergantung dengan impor dari luar negeri untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Sedangkan kita semua tahu, dalam pelaksanaan kebijakan impor ini masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam waktu singkat.
  Ke depan, kita harus mulai berpikir tentang bagaimana mencukupi kebutuhan dalam negeri sendiri tanpa harus bergantung dengan impor, supaya kita bisa mandiri dalam bidang ekonomi terutama dalam bidang pangan dan pertanian. Berikutnya, kita harus lebih bijak dalam mengelola APBN agar dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai dana yang ada di APBN digunakan untuk hal-hal yang tidak pada tempatnya dan pada akhirnya semua itu menjadi tidak manfaat dan malah membuat rugi. Sudah banyak contoh yang bisa kita jadikan sebuah pelajaran penting tentang proyek-proyek mercusuar yang ujung-ujungnnya hanya menghamburkan uang rakyat tanpa ada timbal balik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
  Dalam bidang ekonomi ini banyak pekerjaan rumah yang butuh perhatian ekstra dari pemimpin negeri ini. Mulai dari masalah minyak dan gas, pangan dan pertanian, hasil tambang dan komoditas, hasil laut yang begitu melimpah, semua itu adalah aset bangsa yang bisa menjadi kekuatan jika digunakan serta dikelola dengan benar dan amanat.
