Demokrasi Lempar Batu Apa Masih Perlu?

Pemerintah dan DPR pun keliru, pengunjuk rasa anarkis pun  sama, masing-masing punya kekeliruan disadari atau pun tidak. Pemerintah dan DPR keliru karena tidak menyosialisasikan dengan baik produk undang-undang yang akan digelontorkan ke publik. 

Tak ada uji materi debat terbuka (ruang publik) sebelumnya. sementara pengunjuk rasa pun keliru karena melakukan aksi anarkis dengan merusak fasilitas publik, apapun alasanya, itu salah. 

Dan jangan lupa satu lagi, aparat kepolisian juga ikut keliru karena tindakan represifnya kepada para pengunjuk rasa, apapun alasannya. Padahal, ada cara-cara santun dan beradab yang bisa dilakukan baik pihak kepolisian maupun pengunjuk rasa. 

Ada sebuah video yang saya saksikan viral, di situ ada sekelompok aparat TNI AD yang bisa bahu membahu berbaur dengan para demonstran, akrab dan tidak ada permusuhan. 

Pihak tentara bisa bekerjasama dengan baik dengan para demonstrans tanpa ada gesekan berarti diantara mereka.  Artinya apa, bahwa, ada cara lain yang bisa dilakukan aparat pemerintah kepolisian tanpa harus mengangkat senjata dan menembakan gas air mata dan water cannon kepada demonstran. Cara-cara simpatik bisa dilakukan seperti yang dicontohkan saudara tuanya, TNI AD. 

Bukankah, pengunjuk rasa yang didominasi mahasiswa ditambah pelajar juga adalah juga adik-adik mereka, anak-anak dari sebuah keluarga yang pasti memiliki naluri kebaikan, begitu pun aparat adalah juga manusia yang mempunyai ambang batas kesabaran, mereka  sama-sama memiliki hati nurani yang  bisa membedakan mana perilaku beradab mana yang bukan. Ini hanya soal komunikasi dan pendidikan, komunikasi yang buntu, atau tersendat, ditambah pendidikan moral yang tidak tuntas membuat semua runyam.

Karena itu, saya mengusulkan adanya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Unjuk Rasa Damai dan Santun di Sekolah-sekolah di Indonesia mulai dari tingkat SD, hingga ke Perguruan tinggi. Isinya adalah dasar-dasar demokrasi, tata cara berdemokrasi yang ciamik, unjuk rasa damai dan santun. 

Siswa diberi pemahaman bahwa ada cara yang lebih elegan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, lempar batu dan kayu bukan lah demokrasi modern, itu adalah demokrasi primitif. 

Saya juga mengusulkan kepada pemerintah untuk mulai mempertimbangkan pelaksanaan pendidikan bela negara di sekolah-sekolah kalau tidak mau menggunakan istilah Wajib Militer (WAMIL). 

Cara-cara ini sudah diterapkan di negara-negara modern seperti Amerika, Korea, Australia dan lain-lain.  Pendidikan Demonstrasi Santun dan Pendidikan Bela Negara bisa menurut hemat saya bisa menjadi solusi dari keprihatinan yang dari awal saya ungkapkan. 

Hanya saja, jika program ini dibuat kepada para mahasiswa dan pelajar, semestinya para aparat kepolisian juga diberi pendidikan yang sama, apapun itu istilahnya yang pasti, polisi harus bisa. Mendapat pelatihan tambahan, cara mengayomi  pengunjuk rasa tanpa tindakan refresif.