Hari Pers Nasional (HPN) kembali dihelat di tahun 2017 dengan mengusung tema “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut”. Hari Pers Nasional diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 9 Februari bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI, ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Dewan Pers kemudian menetapkan Hari Pers Nasional dilaksanakan setiap tahun secara bergantian di ibukota provinsi se-Indonesia. Kini, di tahun ke 3 pemerintahan Jokowi-JK, Kota Ambon yang menjadi tuan rumah.
Perayaan HPN ini sangat jelas sebagai ajang silahturahmi dan penyatuan pemikiran untuk kemajuan insan pers khususnya dan juga bangsa dan negara umumnya. Syahdan, dirgahayu pers ini merupakan agenda tahunan terbesar dan paling bergengsi bagi insan pers Indonesia. Landasan ideal HPN ialah sinergi. Sinergi antar komponen pers, antara komponen pers, masyarakat dan pemerintah.
Dari landasan pers untuk bersinergi dengan masyarakat dan pemerintah ini, tentunya pers merupakan garda terdepan dalam mengawal, mempercepat dan mensukseskan program. Bahkan pada tahap implementasi hingga pencapaian hasil program pembangunan suatu negara maupun daerah. Tak heran, pers pun menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program pembangunan pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
Menurut Ashadi Siregar, peran pers dalam era pembangunan dapat dilakukan secara bertimbal-balik. Pertama, apa yang dapat diperankan oleh pers dalam era pembangunan sekarang. Kedua, bagaimana pembangunan pers nasional selama ini. Dalam GBHN 1988, dalam bagian "Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Massa, Hubungan Luar Negeri", disebutka, bahwa dalam rangka meningkatkan peranan pers dalam pembangunan perlu ditingkatkan usaha pengembangan pers yang berdasarkan Pancasila, pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggungjawab, yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif dan edukatif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat.
Syahdan, kontribusi pers memang sangat besar dalam mengawal dan mempercepat pencapaian target program strategis pembangunan pertanian di era Jokowi-JK. Hasilnya, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pertanian mampu memperoleh hasil yang menakjubkan yang dianggap mustahil bagi pihak-pihak tertentu dalam meningkatkan produksi pangan strategis.
Pencapaian hasil ini pastinya karena ada campur tangan media. Media sebagai kontrol selalu memuat berita yang sifatnya konstruktif dan membangunkan pemerintah dari tidur bahkan meluruskan implementasi program yang dianggap melenceng.
Misalnya, ketika program pertanian biasa-biasa saja dikerjakan, maka media selalu melek dengan mengangkat berita-berita yang tujuannya agar pemerintah bangun dan jangan bekerja biasa-biasa saja, tetapi harus kerja keras dan cepat untuk merealisasikan program. Begitu pun ketika harga pangan anjlok di tingkat petani, harga pangan di pasar naik tidak wajar, terjadi serangan hama yang menyebabkan puso sehingga petani merugi, bantuan terlambat turun ke petani, terjadi kelangkaan pupuk dan juga beredar pupuk oplosan bahkan pernah terjadi beredarnya beras plastik, media selalu cepat dan terdepan membantu pemerintah dalam mengungkap dan mencarikan solusi sehingga masyarakat tidak resah dan cepat mendapat perhatian serta solusi kongkret dari pemerintah.
Tak hanya mengangkat berita-berita yang bersifat kritik dan negatif, kontribusi pers pun patut diapresiasi dalam mengangkat kinerja atau capaian program pembangunan pertanian. Dampaknya, masyarakat menjadi tahu akan kerja nyata pembangunan pertanian selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK dan tidak mudah diasupi berita-berita hoax yang melencengkan fakta kinerja Kementerian Pertanian.
Faktanya, media sangat aktif memberitakan kebijakan atau program, implementasi program hingga capaian program pembangunan pertanian di tangan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Di awal Andi Amran Sulaiman menjaba, pers langsung aktif memberitan kebijakan pembangunan di antaranya merevisi Perpres 172 tahun 2014 tentang tender menjadi penunjukkan langsung, refocusing anggaran, bantuan benih tidak di lahan eksisting, pengawalan program Upaya Khusus, deregulasi perizinan dan investasi, pengendalian impor dan mendorong ekspor, lelang jabata, penerapan reward dan punishmant bagi daerah, hingga Kementerian Pertanian telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungli dan Satgas KPK, Polri, Kejagung dan BPKP untuk mengawal implementasi program.
Singkatnya, karena pers masif memberitakan informasi yang bersifat kritik dan menyebarluaskan kebijakan pembangunan pertanian, Kementerian Pertanian memiliki kontrol untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan lebih cepat dalam meraih hasil yang optimal.
Hasilnya, sepanjang 2016 Indonesia mampu meningkatkan produksi pangan strategis sehingga volume impor turun bahkan tidak ada impor untuk padi, cabai dan bawang merah. Pembangunan pertanian pun mampu meningkatkan kesejahteraan petani, kepuasan petani dan indeks ketahanan pangan bahkan di tahun 2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.
Saran
Namun demikian, kinerja pers saat ini tidak lepas dari kritik, karna tidak semua insan pers menjalankan fungsinya secara profesional dan berimbang dalam penyajian berita. Misalnya, sikap pers dalam memberitakan kenaikan harga dan kelangkaan stok cabai secara terus menerus dalam rentang waktu yang cukup lama. Tentunya ini bisa dikatakan berlebihan. Sebab, pemberitaan tentang cabai seolah-olah meniadakan atau menganggap tidak adanya prestasi Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan. Padahal cabai merupakan satu dari komoditas pangan yang mengalami masalah produksinya. Ini pun merupakan fenomena sesaat yang terjadi karena pengaruh iklim buruk sehingga produksi cabai tidak optimal dan berdampak pada kenaikan harga.
Seharusnya, dengan memegang nilai profesionalitas dan proporsional dalam memberitakan, pers perlu juga menderaskan pemberitaan tentang keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mengimplementasikan program, meningkatkan produksi pangan selain cabai, meningkatkan kesejahateraan petani, telah melakukan ekspor, menekan impor, dan menghentikan 100 persen impor beras dan bawang merah. Bahkan Kementerian Pertanian telah sukses meningkatkan kepuasan petani.
Terkait implementasi program, selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kementerian Pertanian telah melakukan perbaikan irigasi sebanyak 3,05 Juta ha mampu dikerjakan dalam waktu 1,5 tahun dari target 3 tahun, penyediaan alsiantan 180 ribu unit (naik 2.000 persen), asuransi pertanian 674.650 ha (naik 100 persen), dan pembangunan embung, long storage dan dam-parit mencapai 3.771 unit serta pengembangan benih unggul 2 juta ha.
Kemudian, Kementerian Pertanian juga telah membangun lumbung pangan perbatasan, integrasi jagung-sawit 233 ribu ha, peningkatan indeks pertanaman, pengembangan lahan rawa lebak dan sapi indukan wajib bunting (SIWAB).
Selanjutnya, implementasi program Kementan telah melakukan pengendalian impor dan membangun Toko Tani Indonesia sebanyak 1.218 unit atau naik 100 persen. Tentang implementasi lelang jabatan, Kementan telah melalukan demosi dan mutasi sebanyak 599 jabatan, serta promosi 238 jabatan.
Yang patut dicatat juga, selama 71 tahun wilayah perbatasan seperti Entikong tidak pernah mengenal padi di perbatasan singapura. Tetapi Kementerian Pertanian mampu mengubahnya sehingga masyarakat sudah bisa menghasilkan beras sendiri tanpa harus dari Singapore lagi.
Semua implementasi program ini tidak pernah dilakukan sebelumnya, sehingga ini terobosan baru yang menjadi pembeda dibandingkan program sebelumnya. Artinya sangat menarik untuk diberitakan secara masif.
Begitu dengan Indonesia mampu melewati ancaman peristiwa El Nino 2015 dan La Nina 2016. Keberhasilan beradaptasi terhadap kedua peristiwa tersebut, di tahun 2016 tidak ada paceklik sehingga produksi pangan meningkat, impor pangan menurun bahkan tidak ada impor. Impor beras turun 100 persen, jagung turun 66,6 persen dan bawang merah 93 persen.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebutkan produksi padi selama dua tahun yakni 2015 hingga 2016 naik 11 persen, jagung naik 21,8 persen, cabai naik 2,3 persen, dan bawang merah naik 11,3 persen. Peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan, daging sapi naik 5,31 persen, telur ayam naik 13,6 persen, daging ayam naik 9,4 persen, dan daging kambing naik 2,47 persen. Demikian juga produksi komoditas perkebunan, tebu naik 14,42 persen, kopi naik 2,47 persen, karet 0,14 persen dan kakao naik 13,6 persen.
Alhasil, selam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, telah terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini terlihat dari penurunan kemiskinan di desa sebesar 0,01 persen, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 101,7 dan peningkatan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 109,8.
Tentunya, semuanya ini sangat menarik dan penting untuk diberitakan layaknya pemberitaan tentang cabai bahkan lebih masif. Namun lebih dari itu, keberadaan pers tentunya telah mampu menjadikan Kementerian Pertanian mendongkrak kinerja dan lebih termotivasi dalam memacu produksi pangan dalam negeri. Dan juga dapat dipastikan, kontribusi pers telah mampu meningkatkan spirit Kementerian Pertanian dari yang mestinya hanya 10, kini menjadi 20 hingga 30 berkali-kali lipat. Itu karena pers masif memberitakan tentang keberhasilan pembangunan pertanian hari ini dan besok diberitakan lagi. SELAMAT HARI PERS NASIONAL.
