Keputusan pemerintah yang ditandatangani Zelenskyy mengatakan, kedua hakim itu "mengancam kemerdekaan dan keamanan nasional Ukraina, yang melanggar konstitusi, hak asasi manusia dan hak-hak sipil, kebebasan, dan mengancam reformasi anti-korupsi Ukraina serta kepercayaan di Ukraina."
Mei tahun lalu Jaksa Agung Iryna Venediktova mendakwa anggota parlemen Ukraina yang diduga pro-Rusia, Viktor Medvedchuk, dengan "pengkhianatan tingkat tinggi karena memberikan informasi ke Rusia dan berusaha mencuri sumber daya nasional di Krimea", yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014. Medvedchuk adalah salah satu orang paling berkuasa di Ukraina, dan dia sering dicap sebagai oligarki oleh media Ukraina.
Gerakan anti-korupsi dan anti-oligarki ini berlanjut kian sistematis. Tahun lalu Zelenskyy mengajukan RUU baru ke parlemen yang menargetkan oligarki. RUU itu membidik oligarki Ukraina yang membangun "pengaruh politik, ekonomi, dan media" dengan semena-mena. Dengan RUU itu Zelenskyy ingin membuat daftar resmi oligarki negara dan, antara lain, melarang mereka menyumbang, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik.
Namun Zelenskyy tidak berhenti sampai di situ.
"Kita sedang membangun negara tanpa oligarki. Sebuah negara untuk 40 juta warga, bukan untuk seratus orang terkaya di halaman Majalah Forbes. Sebuah negara yang sangat membantu bisnis (warganya) tapi bisnis besar tidak hidup dengan mengorbankan anggaran negara," kata Zelenskyy dalam pidatonya baru-baru ini.
Jika RUU lolos, setiap orang yang memenuhi tiga dari empat kriteria berikut akan ada dalam daftar pemerintah:
* Keterlibatan dalam kegiatan politik
* Kepemilikan aset melebihi 2,2 miliar hryvnia (81 juta dolar AS)
* Pengaruh media yang cukup besar
* Menjadi penerima manfaat dari monopoli
Semua itu dilakukan Zalenskyy karena oligarki Ukraina telah membangun kerajaan bisnis yang luas dan jaringan kekuasaan sejak jatuhnya Uni Soviet dan kemerdekaan Ukraina. Mereka telah dituduh mengendalikan sebagian besar ekonomi negara dan memiliki pengaruh besar pada politik, ekonomi, dan masyarakat.
RUU yang diajukan Zelenskyy itu penting. Dalam sebuah pernyataan kepada wartawan Kyiv Post seorang ajudan kepala staf Zelenskyy yang bernama Mykhailo Podolyak mengatakan bahwa RUU baru Zelenskyy penting karena sebelumnya tidak ada seorang presiden pun dalam politik Ukraina mencoba mengambil langkah seperti itu dengan keinginan membongkar sistem oligarki.
Podolyak berpendapat RUU baru itu diperlukan karena, "Oligarki dan orang-orang yang berafiliasi dengan mereka telah lama memegang posisi khusus dalam politik dan ekonomi kita dan dapat memeras negara melalui mekanisme mereka dan merebut sumber daya publik."
Zelenskyy juga tak kepalang tanggung. Ia juga mencabut kekebalan anggota parlemen sehingga politisi dapat dituntut atas kejahatan. Ia mensahkan apa yang disebut "undang-undang bank" yang menghalangi oligarki Ihor Kolomoisky mendapatkan kembali kendali atas PrivatBank yang sekarang dinasionalisasi negara. Bank tersebut dinasionalisasi pada 2016 ketika penyelidikan menemukan kekurangan modal sekitar 5,65 miliar dolar AS.
Tentang invasi Rusia kepada Ukraina, Kaleniuk dan Halushka mengakhiri artikel mereka di Foreign Policy dengan permohonan bantuan dan laporan situasi terkini:
