Politik Kartel adalah pdf

Politik kartel adalah pdf

Persaingan dalam pemilu merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi. Adanya persaingan usaha antara kandidat beragam justru mampu membentuk pemilihan yang sempurna.

Selain gagasan dan ide yang kompetitif, ragam produk kebijakan yang ditawarkan ke pemilih juga lebih variatif. Artinya, rakyat memiliki lebih banyak pilihan produk kebijakan dan program sesuai dengan kebutuhan dan daya tangkap mereka.

Sayang, ketatnya persaingan dalam pemilu memunculkan ide kerjasama untuk 'mengakali' persaingan itu sendiri. Konsep "mengakali" demokrasi adalah politik kartel. Istilah kartel mungkin tak asing lagi di benak para pebisnis seperti Abdurrofi. Namun, tahukah kamu apa itu politik kartel.

Definisi politik kartel menurut Abdurrofi

Secara sederhana politik kartel dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerjasama diantara para kandidat pemilu independen untuk menghalau persaingan dan menguasai kekuasaan pasca pemilu.

Tujuan dari politik kartel adalah untuk menentukan kandidat, membatasi suplaii kandidat dengan presidesial treshold dalam kompetisi. Kartel muncul dari kondisi Oligarki, di mana di dalam penyelenggaraan negara terdapat kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kepemilikan kekayaan, keluarga bangsawan atau pendiri negara, kepemilikan media masa atau kalangan militer.

Alasan dari dilakukannya kerjasama dalam bentuk kartel adalah agar oligarki selaku pelaku usaha dapat memperoleh kekuatan dalam kemenangan. Mengapa kekuatan  penting?

Kekuatan masyarakat dalam pemilu memungkinkan kalangan Oligarki untuk mengatur demokrasi dengan cara membuat kesepakatan pembatasan ketersediaan kandidat, membatasi kandidat, dan membagi wilayah kekuasaan di Indonesia.

Ketersediaan kandidat yang terbatas dapat menyebabkan kelangkaan, sehingga oligarki dapat menaikkan elektabilitas untuk menghasilkan tingkat kemenangan dan keuntungan yang lebih tinggi dalam demokrasi.

Dampak kartel terhadap demokrasi menurut Abdurrofi

Benarkah kartel berbahaya dan memberikan dampak buruk pada demokrasi? Bisa ya, bisa juga tidak. Sebagai persekongkolan usaha mempertahankan kekuasaan, politik kartel tak selalu memberikan dampak buruk, ada pula baiknya. Dengan kata lain, politk kartel memiliki kelebihan sekaligus kekurangan.

Beberapa kelebihan yang menjadi dampak positif dari kartel adalah sebagai berikut.

Politik Kartel memungkinkan hubungan kerja antara partai politik, pemilik media, kalangan militer, dan elit lainya dengan penyelenggaraan negara lebih kondusif, karena segala tuntutan yang menjadi sumber konflik seperti oposisi kenaikan upah dan kesejahteraan pekerja dapat lebih mudah dikabulkan.

Risiko stabilitas politik dapat diminimalisir bahkan dihindari, karena oligarki yang tergabung dalam politik kartel cenderung memiliki kedudukan yang lebih stabil dalam persaingan bebas dalam demokrasi.

Risiko kerugian akibat rendahnya tingkat kemenangan dapat diminimalisir, karena baik pemilu atau penyelenggara negara sudah diatur dan dijamin jumlahnya.

Di balik dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang menjadi kekurangan sekaligus bahayanya politik kartel dalam demokrasi. Berikut dampak negatif politik kartel.

Kurangnya pengembangan inovasi bernegara karena kemenangan yang diperoleh oligarki cenderung stabil dan pasti.

Setiap elit politik tidak memiliki kebebasan untuk melakukan pengembangan inovasi program dan ekspansi usaha demokrasi karena adanya peraturan yang telah disepakati dalam politik kartel berikut sanksinya.

Merugikan masyarakat sebagai pemilih, karena kekuatan politik yang dimiliki kartel mengakibatkan politik dinasti dan politik dinasti memiliki kuasa untuk menaikkan kekuasaan sesuai keinginannya.

Iklim demokrasi menjadi kurang kondusif karena ketiadaan persaingan sehat diantara para elit politik sehingga tidak ada check and balance antara penguasa dan oposisi.

Mempengaruhi daya pandangan masyarakat, karena posisi tawar masyarakat tinggi namun ketika berhadapan dengan pemilu kandidat tidak mewakili kepentingan masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh dan dinikmati oleh oligarki baik anggota elit dimungkinkan terlalu besar dan berjangka panjang untuk kehidupan politik dinasti.

Penyelenggaraan negara yang dikuasai politik dapat memicu revolusi yang merugikan stabilitas negara secara makro. Transformasi dari demokrasi menuju okhlorasi.

Okhlorasi adalah sekumpulan dari keramaian orang melakukan tindakan intimidasi secara brutal kepada Oligarki. Okhlorasi mengunakan politik mayoritarianisme atau disebut sebagai frasa mobile vulgus yang berarti "keramaian atau sekumpulan orang yang mudah bergerak" dari mana mulai dikenal dengan istilah "massa" dalam demokrasi.

Dari berbagai dampak negatif tersebut, poliitik kartel di Indonesia tidak diperkenankan dan dinyatakan ilegal secara akademis. Namun secara hukum belum ada larangan politik kartel ini yang tertuang dalam undang-undang di Indonesia sehingga terjadi Praktek Monopoli rekrutmen kandidat dan persaingan demokrasi tidak sehat.

Pesan yang Abdurrofi disebutkan, "partai politik, elit media masa, dan kalangan militer bahkan elit lain dilarang membuat perjanjian dengan pelaku kandidat pesaing dalam pemilu yang bermaksud untuk mempengaruhi satu dan lain dengan mengatur pembagian jabatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli penyelenggaraan negara dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bahkan politik dinasti.

Demikian salah satu format yang dibentuk oleh sistem demokrasi Indonesia masih lemah bahwa penerapan hukum lemah karena politik kartel untuk memudahkan melindungi satu dan lain elit politik bila mereka menjalankan mega korupsi proyek dengan membuat pengalihan isu.