Mohon tunggu...
ABDURROFI ABDULLAH AZZAM
ABDURROFI ABDULLAH AZZAM Mohon Tunggu... Ilmuwan - Intelektual Muda, Cendikiawan Pandai, Dan Cinta Indonesia
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia dan mendukung Indonesia bersama Abdurrofi menjadikan indonesia negara superior di dunia. Email Admin : axelmanajemen@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Politik Kartel adalah pdf

5 Agustus 2020   13:46 Diperbarui: 5 Agustus 2020   14:22 265
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mempengaruhi daya pandangan masyarakat, karena posisi tawar masyarakat tinggi namun ketika berhadapan dengan pemilu kandidat tidak mewakili kepentingan masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh dan dinikmati oleh oligarki baik anggota elit dimungkinkan terlalu besar dan berjangka panjang untuk kehidupan politik dinasti.

Penyelenggaraan negara yang dikuasai politik dapat memicu revolusi yang merugikan stabilitas negara secara makro. Transformasi dari demokrasi menuju okhlorasi.

Okhlorasi adalah sekumpulan dari keramaian orang melakukan tindakan intimidasi secara brutal kepada Oligarki. Okhlorasi mengunakan politik mayoritarianisme atau disebut sebagai frasa mobile vulgus yang berarti "keramaian atau sekumpulan orang yang mudah bergerak" dari mana mulai dikenal dengan istilah "massa" dalam demokrasi.

Dari berbagai dampak negatif tersebut, poliitik kartel di Indonesia tidak diperkenankan dan dinyatakan ilegal secara akademis. Namun secara hukum belum ada larangan politik kartel ini yang tertuang dalam undang-undang di Indonesia sehingga terjadi Praktek Monopoli rekrutmen kandidat dan persaingan demokrasi tidak sehat.

Pesan yang Abdurrofi disebutkan, "partai politik, elit media masa, dan kalangan militer bahkan elit lain dilarang membuat perjanjian dengan pelaku kandidat pesaing dalam pemilu yang bermaksud untuk mempengaruhi satu dan lain dengan mengatur pembagian jabatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli penyelenggaraan negara dan atau persaingan usaha tidak sehat. Bahkan politik dinasti.

Demikian salah satu format yang dibentuk oleh sistem demokrasi Indonesia masih lemah bahwa penerapan hukum lemah karena politik kartel untuk memudahkan melindungi satu dan lain elit politik bila mereka menjalankan mega korupsi proyek dengan membuat pengalihan isu.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun