Model hubungan luar negeri Indonesia sebagai kesultanan modern tidak memberikan rasa jengkel dan marah muncul setiap kali melihat berita yang ditayangkan televisi seputar pemberitaan di  negara lain. Indonesia harus bisa memperbaiki para penegak hukum berkutat kekayaan dengan  penggelapan, suap dan gratifikasi. Seorang sultan modern harus sibuk dengan memberikan pandangan dan pendapatnya seputar soal keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, ekonomi baik menurunkan pajak maupun membuat bunga BI menjadi zero. Sementara Sultan memantapkan posisinya bahwa tidak bisa ikut campur dalam wilayah hukum. Biarkan aparat atau institusi yang menyelesaikan sesuai dengan tanggung jawabnya.
"Bagaimana dengan masyarakat tentang penegak hukum? Jelas... Masyarakat Indonesia menghendaki keadilan karena itu kebutuhan batin mereka harus dipenuhi sehingga setiap pelaku kejahatan 'segera' mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika paradigma penyelesaian kasus besar yang menyangkut kepentingan teman dan keluarga dari pejabat, Â Penegak hukum tak perlu ragu masih mengacu kepada prosedur hukum formal yang ada saat ini. Maka jangan berharap rasa keadilan masyarakat akan terwujud bila penegak hukum pengecut!" Ucap Abdurrofi
Dengan demikian kesultan modern Indonesia sudah banyak fakta yang menunjukan urgensi perbaikan untuk mengobati kekecewaan masyarakat atas keputusan hukum yang bertele-tele dan eksekusinya yang tidak proporsional. Penegak hukum menjalankan fungsinya sangat profesional dengan cara penanganan kasus yang dilakukan pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Mereka selalu mengatakan jangan mengambil kesimpulan dengan ada bukti kuat dan meyakinkan. Proporsi kebahagiaan bersifat distributif tidak hanya inlook ke masyarakat Indonesia tapi outlook kepada masyarakat dunia dengan sebuah keteladanan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H