Indonesia dan Turki menekankan penting bagi pemimpin untuk memberikan contoh bagi rakyatnya, yakni bersedia disuntik vaksin dari Sinovac. Presiden Joko Widodo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa penemuan vaksin Sinovac penting untuk segera menangani krisis kesehatan namun ilmu Ekonomi lebih penting atasi krisis ekonomi.
Jika pemimpin menghadapi saat demikian sulit krisis kesehatan, segera ambil keputusan dan bergerak cepat. Pemimpin yang tidak dapat mengambil keputusan di saat penyebaran virus korona semakin parah.
Hal ini disebabkan kesehatan dari pandemi virus korona yang telah memicu krisis ekonomi lanjutan . Dengan latar belakang ini, prospek vaksinisasi telah menjadi sangat solusi sejak pandemi menyebar ke publik.
Dikutip dari econofact.org "Sejarah menunjukkan bahwa dua bahan diperlukan untuk menahan fase akut dari krisis ekonomi; penyelesaian penyebab yang mendasari dan respons kebijakan ekonomi yang dramatis yang mengurangi kerusakan ekonomi dan menyebabkan pergeseran sentimen".
Berdasarkan penjelasan di atas penemuan dan produksi vaksin sinovac sangat penting untuk dapat segera menangani krisis kesehatan maupun krisis ekonomi. Oleh sebab itu, Indonesia dan Turki untuk mendapatkan laporan mengenai perkembangan vaksin menaruh harapan besar.
Artinya, pada pengembangan vaksin tersebut sudah paripurna. Selain mempercepat agar masyarakat segera menerima vaksin, menurutnya, pengembangan vaksin sinovac dalam negeri juga menunjukkan kemandirian bangsa untuk mengembangkan vaksin sendiri.
Proses vaksinasi ini juga untuk menghadapi krisis ekonomi lebih parah, seperti penurunan PDB, krisis ekonomi makro bisa melibatkan kurangnya pertumbuhan ekonomi / resesi, Â pengangguran tinggi, defisit struktural jangka panjang, kurangnya kepercayaan pada sektor keuangan dan konsumen. Serta, devaluasi cepat.
Bagaimana solusi mengatasi krisis ekonomi setelah vaksinasi?
Ya betul, Solusi untuk krisis ekonomi ialah kebijakan fiskal karena ketika pemerintah mempengaruhi permintaan melalui perubahan pengeluaran atau pajak. Pemotongan pajak pendapatan - meningkatkan pendapatan pekerja yang dapat dibuang, mendorong mereka untuk berbelanja.
Pada tahun 2021, Indonesia dan Turki harus melakukan investasi pemerintah dalam infrastruktur baru  misalnya, Kesepakatan Baru pada tahun 1930-an membantu merangsang permintaan dan menciptakan lapangan kerja.
Dikutip dari buku Making America: A History of the United States, Volume 2: From 1865 bahwa  kesepakatan baru adalah serangkaian program membantu, memulihkan dan mereformasi perekonomian ke kondisi kesehatan normal. Program kesepakatan baru ini memiliki motto "3 Rs": Relief, Recovery, dan Reform.Â
Selain kebijakan fisikal, terdapat kebijakan-kebijakan moneter yakni ketika Bank Sentral mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Indonesia dan Turki harus melakukan pemotongan suku bunga.
Pemotongan suku bunga membuat pinjaman lebih murah dan seharusnya meningkatkan pendapatan perusahaan dan rumah tangga. Suku bunga lebih murah yang mengarah ke pengeluaran yang lebih tinggi.
Pengeluaran yang tinggi harus membuka kelonggaran kuantitatif dengan membeli aset keuangan tanpa mengacu pada suku bunga. Â Pemerintah diperlukan untuk merasionalisasi dan menstabilkan ekonomi serta untuk menyeimbangkan kepentingan petani, bisnis dan tenaga kerja.
Dampak ekonomi dari pandemi ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya sampai pandemi itu sendiri dapat dikendalikan. Tetapi fase akut dari krisis ekonomi harus segera diatasi kebijakan sisi penawaran. Kebijakan jangka panjang untuk mencoba dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perekonomian Indonesia dan Turki.
Untuk memahami modifikasi apa yang akan dibutuhkan dalam lingkungan saat ini, penting untuk terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa fitur dasar dari Asuransi Pengangguran. Ini akan memungkinkan keluarga untuk menghadapi badai dan mempersiapkan ekonomi sehingga dapat pulih secepat mungkin setelah kita dapat berbaur dengan aman, dan pembatasan jarak sosial dihapus.
Bagaimana Skema Asuransi Pengangguran Yang Tepat?
Dikutip darti Tirto.Id Bambang Brodjonegoro, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), melemparkan ide asuransi pengangguran. Asuransi tersebut, kata Bambang, untuk menyelesaikan persoalan pekerja yang baru mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indonesia dan Turki memiliki ketidakpastian yang luar biasa, tetapi bentuk stimulus ekonomi dan dukungan jaring pengaman ini berpotensi memberikan bantuan yang berarti dan produktif. Kepemilikan asuransi pengangguran secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti PHK mendadak.
Skema asuransi pengangguran Indonesia menurut Abdurrofi Abdullah Azzam (2021)adalah sistem transfer yang diusulkan untuk zona rupiah yang dimaksudkan untuk memberikan stabilisasi makroekonomi . Sistem seperti itu akan menguras daya beli dari ekonomi yang sedang booming , mencegah overheating sekaligus memperkuat ekonomi yang mengalami resesi sampai depresi.
Dengan kata lain, membangun kembali Indonesia dan Turki secara finansial sambil memastikan untuk tidak mengulangi sejarah krisis kesehatan dengan program mitigasi bencana dengan sekuritas kesehatan nasional dan global sebagai berikut:
1. Skema tunjangan pengangguran Indonesia sebagai instrumen stabilisasi
Mengapa Ekonomi Moneter Indonesia (EMI) membutuhkan stabilizer dan dapatkah skema memenuhi tujuan ini? Ekonomi Moneter Indonesia (EMI) Â saat ini seperti rumah yang dibangun selama beberapa dekade tapi baru selesai sebagian dengan gotong royong.
Saat badai pandemi virus korona melanda, dinding dan atapnya harus segera distabilkan. Ini sekarang saatnya untuk memperkuat fondasinya dan mengubahnya menjadi Ekonomi Moneter Indonesia (EMI).
Ekonomi Moneter Indonesia (EMI) adalah sebuah tempat kemakmuran berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan stabilitas harga, pasar sosial yang kompetitif ekonomi, yang bertujuan untuk pekerjaan penuh dan kemajuan sosial.
Untuk mencapai ini, kita perlu mengambil mekanisme ini akan menjadi sebuah melengkapi daripada menggantikan instrumen dan mekanisme pasar lainnya. Dengan cara itu menguatkan pekerjaan sebelumnya. Banyak dari instrumen ini dimaksudkan untuk pencegahan atau mitigasi pemutusan hubungan kerja.
Dasar pemikiran penstabil otomatis ekonomi untuk Asuransi Pengangguran
Pertama sistem moneter dalam sebuah negara terkena guncangan asimetris tidak dapat lagi bergantung pada kebijakan moneter.
Kedua, Kebijakan Pemerintah  Indonesia menyerahkan instrumen kebijakan penting untuk mencegah guncangan ekonomi atau untuk mengurangi dampaknya tentang pekerjaan dan pendapatan.
Ketiga, Bank sentral (Bank Indonesia) menyerahkan instrumen kebijakan penting untuk mencegah guncangan ekonomi atau untuk mengurangi dampaknya tentang pekerjaan dan pendapatan melalui kebijakan fisikal.
Dengan demikian, demikian kebijakan fiskal akan memainkan peran yang jauh lebih menonjol dalam merancang skema asuransi pengangguran warga negara.
Mekanisme pasar tak menentu, seperti mobilitas tenaga kerja atau upah dan penyesuaian harga, yang tidak memadai. Â Oleh karena itu, kebijakan fiskal nasional dianggap sebagai blok bangunan utama.
Jika ekonomi satu negara terlalu panas sementara negara lain ekonomi sedang mengalami penurunan, tidak mungkin untuk menerapkan satu langkah kebijakan yaitu cocok untuk keduanya.
Indonesia misalnya dalam hal target inflasi atau target tingkat harga. Ini mempengaruhi yang umum kapasitas stabilisasi kebijakan moneter.
Indonesia menjadi sebagian besar negara memiliki rekam jejak yang buruk dalam melaksanakan kebijakan fiskal dari rekam jejak yang buruk dan kebijakan fiskal prosiklikal membatasi kapasitas negara untuk menghadapi guncangan, bahkan yang bersifat asimetris.
Negara Indonesia dengan defisit transaksi berjalan yang besar dan berkelanjutan yang sepenuhnya mengendalikan kebijakan moneter dapat menggunakan nilai tukar untuk memfasilitasi penyesuaian.
 Dalam skenario ini, devaluasi di negara tersebut mata uang membuatnya lebih mahal untuk diimpor (mengurangi permintaan) dan lebih murah untuk mengekspor.
Jika tidak pilihan, penyesuaian terjadi dalam ekonomi riil melalui proses deflasi menjadi permintaan moderat, seperti kebijakan fiskal deflasi dengan menaikkan pajak pendapatan atau dengan mengurangi upah.
Dalam kontribusinya  penyesuaian internal adalah satu-satunya solusi yang tersedia, hal ini dapat menyebabkan bias deflasi di seluruh wilayah (tidak hanya negara-negara yang terkena guncangan pandemi covid-19).
Menurut bagi penulis ini, Indonesia  memiliki kecenderungan struktural untuk mengembangkan ketidakseimbangan internal. Akun saat ini sebagai tekanan untuk menyesuaikan ketidakseimbangan, bagaimanapun, adalah asimetris: itu bias menangani defisit akun saat ini daripada surplus.
Berawal dari pantauan ini, penulis  menyimpulkan bahwa Indonesia dicirikan oleh bias deflasi yang melekat, yang dihasilkan dari kurangnya instrumen supranasional untuk mengarahkan permintaan dan dari fakta bahwa penyesuaian tingkat nasional hanya dapat terjadi melalui proses deflasi. Untuk meredam proses penyesuaian, otomatis
***
2. Operasional Asuransi pengangguran Indonesia  sebagai instrumen stabilisasi.
Salah satu dari banyak mekanisme yang dapat berfungsi sebagai stabilisator Moneter adalah Asuransi pengangguran Indonesia  . Karena Asuransi pengangguran Indonesia  berbasis pengangguran, Asuransi pengangguran Indonesia  memberikan keuntungan daripada pengangguran manfaat berlawanan siklus dan sangat responsif terhadap guncangan (karena bersifat otomatis dan cepat, dan cepat memberikan sumber pendapatan bagi para penganggur untuk menghidupi konsumennya pengeluaran).
Tunjangan pengangguran selanjutnya memiliki efek pengganda yang tinggi. Selain itu, Asuransi pengangguran Indonesia  memusatkan perhatian pada masalah pengangguran, yang terus-menerus tinggi sejak krisis (terutama di kalangan anak muda Indonesia). Pengangguran mudah diukur, seperti yang diamati dan monitor dari BPS.
Asuransi pengangguran Indonesia  sebagai alat untuk kebijakan fiskal, stabilisasi dan redistribusi. Itu Sebelum menjelajahi konsep Asuransi pengangguran Indonesia  secara lebih mendalam, penting untuk membahas secara singkat proposal berdasarkan tentang tindakan alternatif, seperti PDB atau kesenjangan keluaran.
Misalnya, pertimbangkan berdasarkan mereka yang membayar dana tersebut saat posisi siklus bisnis mereka lebih baik daripada rata-rata kawasan rupiah  dan menerima pembayaran darinya ketika mereka berada dalam posisi yang lebih buruk. Mekanisme penyesuaian (nilai tukar) hilang dan kebijakan fiskal dibatasi, itu beban penyesuaian cenderung jatuh pada pengangguran.
Oleh karena itu, secara langsung diasuransikan terhadap risiko pengangguran melalui skema asuransi Indonesia yang akan membayar penggantian gaji jika terjadi pengangguran. Dalam sistem yang "setara", dana warga negara  akan membayar dana ke anggaran nasional atau asuransi pengangguran nasional jika pengangguran meningkat tajam di Indonesia.
Pembayaran yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menganggur orang. Di Indonesia tunjangan didanai oleh sistem asuransi pemerintah wajib, bukan pajak atas warga negara perorangan. Bergantung pada yurisdiksi dan status orang tersebut, jumlah tersebut mungkin kecil, hanya mencakup kebutuhan dasar, atau dapat mengkompensasi waktu yang hilang secara proporsional dengan gaji yang diperoleh sebelumnya.
Tunjangan pengangguran umumnya diberikan hanya kepada mereka yang terdaftar sebagai pengangguran, dan seringkali dengan syarat memastikan bahwa mereka mencari pekerjaan. Indonesia memiliki skema sendiri jika skema tunjangan pengangguran nasional harus memenuhi seperangkat kesamaan standar minimum. Fungi pertama dari fungsi ini adalah asuransi geografis.
Asuransi geografis akan cukup untuk menanggung guncangan asimetris dalam skala kecil atau sedang di kabupaten dan kota oleh otonomi daerah. Efek stabilisasi dari Asuransi Pengangguran Indonesia melalui penghalusan antarwaktu dan antarwilayah (atau spasial) di Pemerintah Daerah.
Fungsi kedua adalah asuransi antarwaktu ialah realokasi sumber daya lintas waktu, yang dapat dicapai melalui penerbitan utang atau mengalami defisit dan kompensasi di saat-saat yang menyenangkan. Implementasi bertahap akan diperlukan untuk menghindari antarwaktu inkonsistensi, yang akan muncul jika negara rugi.
Ini adalah fungsi yang paling kuat dan kontroversial untuk menangani jurusan penurunan simetris atau diperpanjang. Fungsi ketiga adalah peningkatan Nasional Indonesia, melalui kesamaan persyaratan minimum. Standar minimum yang kuat akan sangat membantu dalam memperkuat kapasitas kontra-siklus di Indonesia.
Dengan demikian, keterbatasan kebijakan fiskal nasional dan umum kebijakan moneter, kegagalan pasar dan efek limpahan, penstabil akan menjadi tambahan yang berharga instrumen.
Abdurrofi Abdullah Azzam
Sabtu, 16 Januari 2021
