Juliari Peter Batubara menjabat wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Terakhir Tahanan KPK. KPK Independen dan tidak takut menangkap Kader PDI-Perjuangan. Pelaku korupsi terancam hukuman mati.
Firli Bahuri dan Novel Baswedan merancang KPK memiliki citra independen, Kader gerindra dengan isu lobster ditangkap dan kader PDI-Perjuangan dengan isu korupsi bansos terkuak. Kasus suap menjadi spotlight dari KPK di tahun 2020.
Spotlight ini bisa dinilai menjadi preseden buruk bagi Presiden Joko Widodo karena tindakan menteri-menteri pilihan Presiden telah mengecewakan masyarakat di tengah pandemi.
Penetapan tersangka ini merupakan tindak lanjut atas rotasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menangkap Edhy Prabowo. Sikap Ketua KPK Â Firli Bahuri ikut turun langsung menurunkan Tim KPKÂ mengawasi distribusi bantuan sosial. Dan Pelaku korupsi akan diinvestigasi oleh Penyidik Senior Novel Baswedan.
Banyaknya pejabat memperkaya diri sendiri dengan fulus bertebaran dan belum ditangkap satu per satu karena kajian kejahatan begitu kompleks. KPK  menjamin bahwa tujuan  Good Governance tercapai.Â
Pengawasan KPK terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi Ketua KPK  yang telah digariskan, Ini bertujuan untuk menunjukkan dan menentukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.
Adanya suap yang diberikan kader partai yang menjabat di instansi telah menyandera pemerintahan akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi yakni sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis.
Plutokrasi adalah suatu bentuk masyarakat yang didefinisikan sebagai diatur atau dikendalikan oleh fungsi kekayaan. Ide utama dari permainan ini adalah untuk menunjukkan interaksi ekonomi dengan politik dan bagaimana kapitalis berpengaruh membuat pengaruh di dalam dan di luar politik dengan menggunakan uang sebagai alat suap.
Kekuatan politik plutokrasi sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia namun tidak seperti sosialisme, komunisme atau anarkisme. Sumber kekuatan plutokrasi tidak berakar pada filosofi politik yang mapan. Kaum plutokrat merusak demokrasi dengan keserakahan dan hedonisme tidak memiliki tanggung jawab moral.
Suap dikenal sebagai "penghancur kepercayaan", Kementerian sebagai lembaga eksekutif menerima kepercayaan masyarakat dan negara. Makanya harus diperkuat dan diberi kepercayaan. Data diperoleh melalui KPK bahwa pejabat probabilitas terkena suap tinggi. Sebenarnya bertolak belakang dengan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi sebagai penyelenggara baik.
Hipotesis kasus suap itu menyeret lembaga yudikatif ketika politisi ex-kerja di lembaga eksekutif menggunakan uang suap untuk meringankan hukuman dilembaga yudikatif dalam hal ini pengadilan. Polemik apakah KPK bagian eksekutif atau yudikatif kembali mengemuka saat dibentuk pansus angket KPK oleh DPR.
KPK merupakan lembaga bagian dari eksekutif sehingga bisa dikenakan hak angket. Sebagai rumpun eksekutif maka KPK tentu bertanggungjawab kepada Presiden melalui Dewan Pengawas. Oleh karena itu penangkapan Menteri dari kader PDI-Perjuangan adalah bagian dari peran Presiden Joko Widodo melalui dewan pengawas.
Independensi KPK secara struktur hierarkis sudah hilang namun profesionalitas KPK masih terjaga. Kita bisa lebih menggambarkan suatu keadaan derajat di mata KPK itu setara. KPK menjalankan arus utama pada cita-cita reformasi, tetapi juga langsung pada spesialisasi lembaga pendidikan,  pelatihan, pencegahan dan penangkapan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
