Webinar Jaga ASN Membangun Meritokrasi dan Demokrasi Indonesia

ASAS NETRALITAS

• Netral
• Tidak Berpihak
• Bebas Konflik Kepentingan
• Bebas Intervensi Politik
• Adil
• Melayani

KESALAHAN PARADIGMA (MINDSET / CULTURE SET)

• Berdalih posisi ASN dilematis
• Ingin berkarir dengan cara mudah
• Perilaku budaya birokrasi masa lalu
• Sistem Pengawasan Internal belum efektif
• Pengawasan Masyarakat masih terbatas
• Keengganan PPK menindaklanjuti rekomendasi dan memberi sanksi

AREA YANG SERING DILANGGAR

• Sebelum Pelaksanaan Tahapan Pilkada
  • Memasang Baliho 
  • Ikut dalam kegiatan Partai Politik
• Tahap Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah
  • Mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah
  •  Ikut deklarasi dalam deklarasi Balon Kepala Daerah 
  • Posting dan Share Balon Kepala Daerah di Media Sosial
  • Memberikan dukungan kepada Calon Kepala Daerah dengan mengerahkan ASN lain
• Tahap Penetapan Calon Kepala Daerah
  •   Ikut dalam kegiatan kampanye
  •   Memfasilitasi kegiatan kampanye
  •   Posting dan Share Calon Kepala Daerah di Media Sosial
• Tahap Setelah Penetapan Kepala Daerah Yang Terpilih
  •  Ikut dalam pesta kemenangan Kepala Daerah terpilih
  • Politik balas budi dan balas dendam

 

Dr. Lina M. Jannah/ Dosen UI

Dr. Lina M. Jannah membahas demokrasi dan meritokrasi (dokumen pribadi)

Pejabat ‘politik” akan memilih calon Pejabat Pimpinan Tinggi dengan alasan “chemistry” atau melakukan penggantian/mutasi pejabat dengan alasan “tour of duty”. PERAN KASN menjadi pengawas, hanya dapat memberikan rekomendasi. Perdebatan tentang dikotomi antara politik dan birokrasi telah lama menjadi bagian yang menarik dalam kajian politik dan pemerintahan.

Tabel perbedaan kelompok dalam kajian politik dan pemerintahan (dokumen pribadi)

Meritrokrasi = menghargai prestasi, memberi kesempatan pada semua individu yang berpotensi (memenuhi syarat dan layak) mendapatkan untuk mencapai kesuksesan Rekrutmen dalam kondisi demokrasi (baca politik) di Indonesia membawa pengaruh pada pengabaian meritrokrasi. Janji-janji politik memenuhi tuntutan masyarakat membawa dampak ”melupakan’” meritrokrasi. Pejabat ‘politik” akan memilih calon Pejabat Pimpinan Tinggi dengan alasan “chemistry” atau melakukan penggantian/mutasi pejabat dengan alasan “tour of duty”. PERAN KASN menjadi pengawas, hanya dapat memberikan rekomendasi

 

Demokrasi dan Meritrokrasi

 • Mosher (1982): Merit become the administrative expression and foundation of democratic government

• Demokrasi: kepemimpinan oleh banyak orang berdasar pada prestasi (merit)